Update Terakhir: Aug 24th, 2005 - 11:03:46
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Isu Kesehatan
Isu Perempuan
Isu Kesukuan
Isu Terkait
Acheh
Maluku
Timor Timur
Riau
Palu
Duka/ Belasungkawa
Isu Umum
Isu Melanesia
Isu Keagamaan
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Palu

Isu Pembentukan Negara Buton Raya Resahkan Masyarakat
By Agus Sana’a (sinar Harapan)
Aug 24, 2005, 10:55

 
Kendari - Sejumlah tokoh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa resah menyusul isu pembentukan Negara Buton Raya yang ditiupkan Dandim 1413 Buton, Letkol (Czi) Dedi Risdianto melalui surat kabar terbitan lokal.

Dalam pernyataannya melalui media lokal edisi 15 Agustus 2005, Dandim Dedi Risdianto mengatakan, saat ini di Buton ada sebuah gerakan untuk membentuk Negara Buton Raya yang disponsori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera. Pihak Dandim sendiri sudah mengidentifikasi 22 orang aktivis yang terlibat dalam gerakan itu dan satu orang otak intelektualnya tinggal di Jakarta.

”Kalau betul ada gerakan itu, kenapa pihak Dandim tidak langsung melakukan penangkapan,” tutur Ketua Umum Yayasan Keraton Buton, EA Moh. Saidi, kepada SH di Kendari, Senin (22/8).

Menurutnya, sejumlah tokoh masyarakat di Buton saat ini memang sedang gencar melakukan diskusi dan dialog. Namun inti diskusi bukan untuk mendirikan negara Buton Raya melainkan ingin membentuk Provinsi Buton Raya, terpisah dari Sultra.

Minta Diusut
Sejumlah tokoh masyarakat Buton mendesak Dandim Buton, Letkol Dedi Risdianto untuk mengusut keberadaan gerakan tersebut. Bila memang ada, para aktivis pelakunya segera ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Namun jika isu itu hanya isapan jempol, Dandim Buton diminta untuk segera meralat pernyataannya.
Danrem 143/Haluoleo, Kolonel (Kav) Wachju Riayanto dalam keterangan terpisah mengaku belum menerima laporan resmi dari Dandim Buton soal adanya isu pembentukan Negara Buton Raya tersebut. ”Saya tidak bisa komentar karena belum menerima laporan resmi soal itu,” ujarnya. n

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
UN Expert Says Action Needed to Prevent Genocide in Several African Countries
Interview du réalisateur Stéphane Breton
The hellish truth behind Papua's paradise
LAPORAN PERTEMUAN DI KANTOR PBB
Pemeriksaan Tersangka Bintang Kejora Dihentikan
Perang Terorisme
Dandrem Asiswanto: Prajurit TNI jangan takut HAM
Yance Demetouw Bantah Latih TPN/OPM
TPN/OPM Masih Perlu Diwaspadai
Warga Papua Mengaku Disiksa
Danrem: Untuk Pastikan Penembak Moses Douw Perlu Uji Balestik
Eko Terorisme
TEMUAN SPESIES BARU DI PAPUA MENDAPAT PERHATIAN DI AS
PAPUA DAN IRJA BARAT MILIKI 56 DAERAH KONSERVASI SDA
LIPI UMUMKAN SPESIES BARU DARI MEMBRAMO PAPUA
Wapres Inginkan Bagi Hasil Freeport 300%
Wamang Mengaku Menembak Dengan Senjata SS1 dan M16, Pelurunya Dibeli dari Jakarta Seharga Rp 6 Juta
Politik Indonesia
MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar
Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI
Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa
BAP Penembakan di Wagete Sudah Dilimpahkan ke Odmil
John Ibo: NKRI Adalah Awal dan Akhir
Editorial & Opini
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
2006: Tahun Papua dan Sulawesi Tengah
2006: Aceh Damai, Papua Cemas
2006, Suhu Politik di Papua Diprediksi Memanas!
Pemimpin Papua Barat, Belajarlah dari Evo Morales
Fokus Isu
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Pemerintah Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Timor Leste
Pelanggaran HAM Timor Leste RI Tak Direkomendasi ke Pengadilan Internasional
Xanana Akan Bawa Laporan Soal Kekejaman Indonesia ke PBB
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece