Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Isu Kesehatan
Isu Perempuan
Isu Kesukuan
Isu Terkait
Acheh
Maluku
Timor Timur
Riau
Palu
Duka/ Belasungkawa
Isu Umum
Isu Melanesia
Isu Keagamaan
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Palu

Isu Pembentukan Negara Buton Raya Resahkan Masyarakat
By Agus Sana’a (sinar Harapan)
Aug 24, 2005, 10:55

 
Kendari - Sejumlah tokoh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa resah menyusul isu pembentukan Negara Buton Raya yang ditiupkan Dandim 1413 Buton, Letkol (Czi) Dedi Risdianto melalui surat kabar terbitan lokal.

Dalam pernyataannya melalui media lokal edisi 15 Agustus 2005, Dandim Dedi Risdianto mengatakan, saat ini di Buton ada sebuah gerakan untuk membentuk Negara Buton Raya yang disponsori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera. Pihak Dandim sendiri sudah mengidentifikasi 22 orang aktivis yang terlibat dalam gerakan itu dan satu orang otak intelektualnya tinggal di Jakarta.

”Kalau betul ada gerakan itu, kenapa pihak Dandim tidak langsung melakukan penangkapan,” tutur Ketua Umum Yayasan Keraton Buton, EA Moh. Saidi, kepada SH di Kendari, Senin (22/8).

Menurutnya, sejumlah tokoh masyarakat di Buton saat ini memang sedang gencar melakukan diskusi dan dialog. Namun inti diskusi bukan untuk mendirikan negara Buton Raya melainkan ingin membentuk Provinsi Buton Raya, terpisah dari Sultra.

Minta Diusut
Sejumlah tokoh masyarakat Buton mendesak Dandim Buton, Letkol Dedi Risdianto untuk mengusut keberadaan gerakan tersebut. Bila memang ada, para aktivis pelakunya segera ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Namun jika isu itu hanya isapan jempol, Dandim Buton diminta untuk segera meralat pernyataannya.
Danrem 143/Haluoleo, Kolonel (Kav) Wachju Riayanto dalam keterangan terpisah mengaku belum menerima laporan resmi dari Dandim Buton soal adanya isu pembentukan Negara Buton Raya tersebut. ”Saya tidak bisa komentar karena belum menerima laporan resmi soal itu,” ujarnya. n

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece