Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Otonomi Khusus
Kebijakan Penjajah
Hubungan LN
Hukum & Demokrasi
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Kebijakan Penjajah

RI Bisa Masuk dalam Zona Ketidakstabilan
By Kompas
Aug 29, 2005, 05:57

 
Bandung, Kompas - Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Kota Bandung turun ke jalan menggelar apel dan pawai dalam rangka HUT Ke-60 Kemerdekaan RI.

Dalam acara yang diprakarsai Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat itu massa menyatakan keprihatinan dan kegelisahan mereka atas ancaman disintegrasi bangsa terkait dengan penyelesaian kasus di Nanggroe Aceh Darussalam dan belum tertanganinya masalah Papua.

Didorong sikap keprihatinan tersebut, ribuan orang yang berkumpul di Jalan Pelajar Pejuang Nomor 1 Bandung menyatakan deklarasi kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut dibacakan pada sekitar pukul 08.00.

Dalam orasinya, massa mengkritisi adanya nota kesepahaman (MOU) RI-Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus lalu.

Ketidakstabilan

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated Sukardi Rinakit kepada Kompas, Minggu (28/8), mengatakan kondisi politik kontemporer cukup merisaukan. Dalam satu semester ke depan Indonesia akan memasuki zona ketidakstabilan masyarakat.

Aksi turun ke jalan di Bandung dan kontroversi soal MOU akibat dari sebuah proses politik yang tertutup telah menimbulkan keterkejutan masyarakat dan kekecewaan elemen bangsa. Keadaan ini bisa makin buruk jika pelemahan rupiah terhadap dollar AS terus terjadi dan isu kenaikan harga BBM terus membayangi masyarakat.

”Harus diakui ada kelompok militer yang kecewa, kelompok nasionalis yang kecewa dengan MOU itu,” ujar Sukardi seraya menambahkan, pada sisi lain, akibat terus merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS dan naiknya harga BBM telah mengecewakan kelompok masyarakat kecil dan kelompok pengusaha. ”Bergabungnya kelompok kelas menengah dengan masa periferal bisa mengkhawatirkan,” katanya.

Ambil langkah

Dalam situasi seperti ini Sukardi menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cepat mengambil tindakan memperbaiki keadaan. ”Reshuffle kabinet bisa mendinginkan suhu politik,” katanya. Sukardi melihat melemahnya rupiah terhadap dollar AS cermin ketidakpercayaan pasar terhadap kinerja tim ekonomi. ”Perombakan kabinet dengan orang yang kredibel mungkin akan membangkitkan optimisme,” katanya.

Sebagaimana dikutip Antara, Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Riswanda Imawan, mengatakan, Presiden Yudhoyono harus merombak kabinetnya, terutama tim ekonomi pemerintah, untuk menyelamatkan keterpurukan Indonesia.

Riswandha mengibaratkan pemerintah sekarang ini seperti perahu pinisi yang tidak memperoleh angin. Mau maju sulit, mundur pun akan hancur. Apabila hanya diam, akan terombang-ambing di lautan luas.

Namun, mantan Rektor UGM Ichlasul Amal tidak setuju. Merombak kabinet bukan pekerjaan mudah. ”Apabila dapat menemukan pengganti, juga belum tentu mampu menyelesaikan masalah,” katanya. (d10/bdm)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece