|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
 Kebijakan Penjajah
Menurut pria kelahiran Palembang, 21 April 1950 itu, perang modern dilancarkan dalam beberapa tahap, yaitu infiltrasi melalui beberapa bidang seperti intelijen, pendidikan, ekonomi dan politik, kemudian ekploitasi adu domba dalam bentuk opini, provokasi, kekacauan hingga perang saudara, dilanjutkan dengan cuci otak, dan menghancurkan jaringan intelijen, ekonomi, politik dan budaya. "Perang modern harus dihadapi dengan persatuan dan kesatuan, serta penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme," kata menantu mantan wapres Try Sutrisno itu ketika menjadi pembicara pada Sarasehan 60 Tahun Indonesia Merdeka yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu (27/8). Dengan nasionalisme yang kuat, kata ayah tiga anak itu, selain mampu menghadapi perang modern, juga akan mampu memulihkan kembali kehormatan Indonesia sebagai sebuah negara yang saat ini diabaikan oleh negara lain. Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan serta kasus sengketa blok Ambalat dengan Malaysia merupakan bukti bahwa negara tetangga itu tidak menghormati negara Indonesia. Ketika menyinggung tentang Aceh dan Papua, suami dari Drg. Nora Trystiana itu mengatakan, jika kedua wilayah itu sampai lepas dari Indonesia maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terancam, karena wilayah lain dipastikan akan menuntut kemerdekaan. Karena itu, ujar lulusan Sesko ABRI 1996 itu, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah yang terkait dengan dua wilayah itu agar tidak berlarut-larut dan akhirnya membahayakan keutuhan NKRI. (Ant/OL-03) _________ Berita Terkait: Ryamizard: Jangan Sampai Ada Negara Dalam Negara Kapanlagi.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, mengemukakan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) senantiasa menghadapi tantangan, sehingga harus dihadapi jangan sampai berkembang praktik negara dalam negara. "Semua kebijakan resmi di negeri ini harus kita junjung tinggi, tetapi kita harus waspada jangan sampai ada negara dalam negara, karena dalam agama Islam pun termasuk bughot atau makar," katanya dalam silaturahmi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) se-Indonesia, di Jakarta, Kamis (1). Ryamizard menyatakan, untuk menghindari perpecahan NKRI, maka bangsa Indonesia ada baiknya menjunjung tinggi silaturahmi antar-anak bangsa, sehingga dapat mencegah sedini mungkin kesalahpahaman. "Bibit perpecahan di antara kita bisa terjadi gara-gara hilangnya silaturahmi yang menimbulkan kecurigaan macam-macam. Padahal, bisa jadi kita semua ini sebetulnya memiliki niat baik," ujar Panglima Komando Strategis dan Cadangan TNI-AD (Kostrad) periode 2000-2002 itu. Hanya saja, kata mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya periode 1999-2000 tersebut, bangsa Indonesia harus mewaspadai kecenderungan diterapkannya perang modern yang mengarah ke perpecahan bangsa dan negara ini. Konsep perang modern, menurut dia, tidak memanfaatkan senjata berbentuk alat atau fisik, melainkan menerapkan serangkaian metode yang mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, politik dan kebudayaan. "Selain itu, khusus di Indonesia, konsep ini berkeinginan melemahkan, bahkan menghancurkan TNI yang prinsipnya adalah tentara rakyat. Negeri ini ibarat meja, maka ekonomi, politik, budaya dan militer adalah kaki-kaki yang harus kokoh. Bila kaki ini lemah, ya hancur juga lah negeri ini," katanya. Oleh karena itu, mantan Pangdam Brawijaya periode 1998-1999 tersebut menegaskan, bangsa Indonesia jangan sampai mau diadu domba layaknya zaman penjajahan, sehingga harus meningkatkan kesadaran moral betapa pentingnya NKRI. "Adanya kita, karena adanya negara. Kekuatan negara akan semakin baik jika kesadaran moral bangsanya tinggi. Dalam hal ini, kita harus menutup semua celah jangan sampai ada pihak yang ingin memisahkan diri, atau berpikiran mendirikan negara dalam negara," demikian Ryamizard Ryacudu. Sebanyak 32 anggota KPUD se-Indonesia berada di Jakarta berkaitan dengan peringatan 60 tahun Kemerdekaan RI, dan mengadakan silaturahmi dengan tokoh nasional, serta pimpinan DPR RI. (*/lpk) Sumber: http://www.kapanlagi.com/h/0000078028.html © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
