 |
| Search |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland |
|
|
|
|
Terorisme Dunia
Waspadai Bulan September dan Oktober
By Kompas
Aug 30, 2005, 08:35
|
|
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada semua aparat pemerintahan, terutama aparat keamanan, untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapan, dan mengintensifkan sejumlah operasi untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Presiden minta aparat keamanan mewaspadai bulan September dan Oktober karena berdasarkan pengalaman, itu merupakan bulan pilihan untuk aksi terorisme.
”Seperti saya sebut dalam sambutan, memasuki bulan September dan Oktober adalah bulan khusus yang dipakai para teroris untuk melakukan aksinya. Bom Bali terjadi bulan Oktober. Bom di Kedutaan Australia terjadi 9 September. Begitu juga terorisme di Amerika Serikat. Mungkin akan ada peningkatan aktivitas terorisme di kawasan pada dua bulan ini,” ujar Presiden Yudhoyono menjawab pertanyaan peserta Forum Editor Asia-Eropa keenam di Jakarta, Senin (29/8).
Terhadap kemungkinan gangguan aksi terorisme itu, Presiden mengemukakan, negara-negara di kawasan seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara- negara lain masih memiliki kemampuan mengelola dan melakukan komunikasi. Komunikasi dan koordinasi lintas negara dilakukan untuk mengantisipasi jaringan terorisme lintas negara.
Terhadap kemungkinan gangguan keamanan karena aktivitas terorisme itu, Presiden berujar, ”Itu artinya kita harus meningkatkan kesiapan, meningkatkan aksi-aksi preventif, untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya aksi terorisme.”
Kepada negara-negara lain di kawasan, Presiden berharap agar diambil langkah-langkah yang sama untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Langkah bersama untuk mencegah terorisme ini perlu dilakukan untuk menjadikan kawasan lebih aman.
Selain topik terorisme, dalam forum yang dihadiri sekitar 40 editor Asia-Pasifik itu, pada tanya jawab para peserta bertanya mengenai prospek perdamaian di Aceh dan implementasi nota kesepahaman antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Tema globalisasi dan melonjaknya harga minyak mentah dunia yang memukul perekonomian sejumlah negara juga dibahas.
Mengenai penyelesaian masalah Aceh secara damai yang berujung pada penandatanganan nota kesepahaman, Presiden mengemukakan belajar dari pengalaman di masa lalu. Kegagalan perjanjian damai di masa lalu disebabkan GAM tidak bersatu sehingga tidak patuh pada otoritas tertinggi.
Sementara untuk kepatuhan aparat Tentara Nasional Indonesia terhadap kesepahaman damai, pemerintah sejak awal melibatkan TNI dalam rangkaian pembicaraan informal dengan GAM. TNI juga dilibatkan dalam penyusunan draf nota kesepahaman, regulasi, dan implementasi kesepahaman. ”Dengan kepercayaan, saling pengertian, dan komitmen baru, saya percaya, Aceh akan damai,” ujarnya. (INU)
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
|
