Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Otonomi Khusus
Kebijakan Penjajah
Hubungan LN
Hukum & Demokrasi
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Kebijakan Penjajah

Gubernur: Soal Adanya Intelijen Asing 'Bermain' di Papua , Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi
By Cepos
Aug 30, 2005, 08:58

 
JAYAPURA-Adanya jaringan intelijen Asing 'bermain' di Papua, sebagaimana yang disinyalir Danrem 172/PWY Kol Inf Asis Wanto, rupanya ditanggapi serius Gubernur Provinsi Papua DR JP Solossa, M.Si. Ia bahkan sangat menyayangkan adanya intelijen asing itu sekiranya memang benar ada dan bermain di Papua. "Kalau memang intelijen asing itu benar ada, tentu sangat saya sayangkan,"ujarnya ketika dihubungi Cenderawasih Pos tadi malam.

Dirinya khawatir, jangan sampai intelijen asing itu membuat hal-hal yang mengakibatkan kekacauan di Papua sehingga mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah menjadi harga mati bagi orang Papua. "Saya minta kalau benar ada jangan mengacau di Papua, karena itu akan mengganggu kedaulatan bangsa dan negara ini," pintanya.

Gubernur Solossa mengakui kalau dirinya memang tidak mengetahui pasti seperti apa atau bagaimana intelijen asing itu, apalagi memiliki data-data tentang mereka, namun dirinya juga tak mau mentolerir jika sekiranya ada kegiatan dari mereka yang mengganggu kestabilan di Papua. "Saya tidak tahu pastinya karena itu adalah wilayah TNI, tapi kalau memang mereka ada dan mengganggu kestabilan di Papua tentu tidak akan dibiarkan begitu saja," ujarnya. Meski begitu, Gubernur Solossa juga tidak bisa memastikan apakah adanya intelijen itu benar atau tidak sebab kata dia tugas-tugas yang mengetahui adanya kekuatan asing itu merupakan wilayah wewenang TNI maupun Polri. "Mereka ada atau tidak saya juga tidak tahu karena saya tidak punya datanya, tugas-tugas itu wewenang TNI dan Polri," ujarnya

Kendati benar atau tidak adanya intelijen itu, Gubernur Solossa tetap meminta kepada seluruh masyarakat di Papua untuk tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan adanya hasutan maupun isu apapun yang tujuannya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Saya minta kepada seluruh masyarakat Papua jangan terpengaruh dengan hasutan orang yang hendak bikin kacau di Papua, kalau itu rakyat sampai terpengaruh yang rugi diri sendiri bahkan kita semua," pintanya.

Dirinya tidak bisa membayangkan sekiranya rakyat akan mudah terpengaruh dengan hasutan atau isu-isu yang tujuannya memecah belah. "Saya tidak bisa bayangkan jika kita terpengaruh, daerah ini akan rugi,"tandasnya serius. Gubernur juga meminta agar masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang melakukan aktivitas yang mengarah pada disintegrasi bangsa. "Jangan ikut-ikutan, nanti akan rugi sendiri, mari jaga persatuan dan kesatuan yang sudah kita bangun dalam wadah NKRI ini," tegasnya.

Lebih jauh, tentang adanya penambahan personel TNI di tingkat Koramil atau Babinsa, Gubernur hanya mengatakan kalau itu adalah wewenang TNI. Sebab kata dia, TNI bisa paham dan mengetahui tingkat stabilitas di suatu wilayah, tentunya kalau TNI hendak menambah personel, maka itu hal sudah melalui pengamatan dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "TNI tahu apa yang harus di lakukan untuk menjaga stabilitas suatu wilayah, kalau toh harus menambah personel TNI juga pasti sudah memperhitungkan, sehingga tidak mungkin sembarangan karena sudah menjadi tugas TNI untuk selalu menjaga ketahanan bangsa ini. Untuk itu sebagai warga negara kita juga harus mendukung TNI untuk turut menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga persatuan dan kesatuan," lontarnya.(ta)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece