Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Kekejaman Negara
Terorisme Dunia
Mati Misterius
Kejahatan Milisi
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Mati Misterius

Setahun Kasus Munir
By Mohammad Yasin Kara
Sep 13, 2005, 16:56

 
Setahun sudah kasus kematian pejuang HAM Munir berlalu, namun hingga kini misteri kematiannya belum juga terungkap. Aparat penegak hukum belum mampu menemukan motif dan pelakunya meskipun telah ada rekomendasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) terkait dengan kematian Munir itu.

Mengapa kasus kematian Munir ini begitu sulit diungkap, padahal hasil visum menunjukkan bukti bahwa kematian Munir disebabkan oleh racun arsenik yang sengaja diberikan tatkala Munir berada dalam pesawat ke Amsterdam.

Pertanyaan ini dapat berkembang, benarkah ada mafia peradilan dan kekuasaan di balik penangangan kasus ini? Jika benar ada, siapa? Atau, memang sengaja dibungkam karena banyak sekali pejabat atau mantan pejabat penting yang terlibat? Kalau kita analisis, memang terlihat kemungkinan adanya mafia peradilan dan kekuasaan di balik misteri kematian Munir itu.

Sebagaimana telah dimaklumi, keberanian Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan kasus orang hilang seperti upaya untuk mempermasalahkan penculikan 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kasus Tanjung Priuk, telah membikin gerah kalangan tertentu. Oleh karena itu, bisa jadi Munir sengaja dibunuh agar berbagai kasus pelanggaran HAM di negeri ini tidak terungkap dan prosesnya dipersulit karena menyangkut eksistensi kekuasaan itu sendiri.

Bacaan Kita
Secara akal sehat para pelakunya mudah ditebak, akan tetapi mengapa begitu sulit diungkap ke permukaan? Jawabannya sederhana, karena hal ini menyangkut eksistensi kekuasaan dan para pemegang rahasia negara. Siapakah mereka? Inilah yang sangat sulit kita bahasakan, tetapi logika akal sehat bisa dengan mudah membuat sebuah ilustrasi.

Pertama, bisa jadi para pelaku pembunuhan adalah pemegang sentral kekuasaan negeri ini yang dulu dan kini terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran HAM, sementara Munir terus berjuang untuk mengungkap kasus-kasus itu.

Kedua, kalaupun para pelakunya seperti yang diberitakan berbagai media adalah (meski masih dalam proses pembuktian atau penyidikan) kalangan sipil, tetapi dilihat dari laporan tim TPF Munir, tidaklah mungkin mereka orang sipil dalam arti ”biasa biasa saja”. Strategi pembunuhan Munir adalah strategi kelas tinggi yang dikuasai komunitas tertentu melalui training berjenjang, proses latihan yang tekun dan sangat cermat seperti sejatinya pembinaan kerja dan aparat intelijen.

Ketiga, hukum di negeri ini dapat diperjualbelikan sehingga tidak ada kasus yang menyangkut perkara hukum yang bisa diputuskan secara adil. Inilah ironi besar negara hukum Indonesia ini.

Tata aturan pengadilan tidak detail dan terinci sehingga terbuka peluang bagi kalangan tertentu untuk bermain mata dengan para hakim atau penegak hukum. Yang paling parah apabila terdapat campur tangan pejabat negara atau kekuasaan.

Dalam konteks inilah, keadilan menjadi sangat sulit ditegakkan karena hukum telah diperjualbelikan. Penyebarannya lintas sektoral sehingga tidak ada satu kasus atau perkara hukum pun di negeri ini yang terlepas dari mafia peradilan. Dalam konteks inilah bacaan kita terhadap kasus Munir itu.

Minimnya Kejujuran
Satu aspek penting lain mengapa kasus Munir ini terlalu berlarut-larut sehingga kebenaran menjadi sangat sulit dihadirkan apa adanya. Faktornya adalah minimnya kejujuran para pemimpin bangsa di negeri ini. Ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme hukum yang memberi jaminan bagi seseorang yang mengakui kesalahannya bisa hidup dengan baik. Bisanya mereka akan terus menjadi bulan-bulanan, sasaran pemerasan para bandit yang acap kali duduk di belakang meja para hakim.

Apa jadinya kalau para penegak hukum itu sendiri perilakunya justru melanggar hukum seperti menerima suap dan korupsi? Sementara pada sisi lain, tidak ada jaminan bagi seseorang yang mengakui kesalahannya bisa hidup dengan baik di negeri ini telah menyebabkan ia tidak mau berterus-terang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Lagi-lagi situasi seperti ini merupakan celah bersemainya perilaku korupsi.

Lingkaran setan mafia peradilan dan kekuasaan selama ini disebabkan oleh terjadinya krisis kepemimpinan bangsa. Dalam arti kata, hirarkhi kultural dan struktural dalam kepemimpinan kehidupan berbangsa di negeri tidak memiliki mekanisme hukum sosial yang relevan dengan upaya untuk memberantas kian mengejalanya perilaku korupsi selama ini.
Saya khawatir, kasus Munir sengaja dibungkam untuk memberi efek jera bagi para aktivis HAM yang vokal dan berani memberi advokasi kepada masyarakat luas, terutama mereka yang menderita tindak kekerasan di negeri ini.

Dalam konteks inilah, banyak sekali orang yang ketakutan kasusnya dibongkar Munir sehingga keinginan kuat untuk menghabisi jiwa Munir menjadi tidak terbendung.

Saya khawatir pula di negeri ini banyak penegak hukum dan pemegang kekuasaan lainnya yang kasusnya menjadi target untuk diungkap Munir telah mempersulit proses penyelidikan misteri kematiannya. Secara singkat dapat kita katakan hal ini semua disebabkan oleh adanya mafia peradilan dan kekuasaan di negeri ini.

Penulis adalah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece