Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Pesan Khusus
Opini Umum
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Pesan Khusus

Papua Adalah Satu Bangsa, Hanya Dunia Yang Belum Mengakui Mereka
By G.K.T.Ninati
Sep 19, 2005, 15:17

 
Oleh : G.K.T.Ninati

PAPUA adalah satu bangsa, hanya dunia yang belum mengakui mereka. Perjuangan yang meningkat dewasa ini adalah untuk memperoleh pengakuan tersebut sehingga Bangsa Papua bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kolonialisme dan Imperialisme Baru Indonesia yang didukung oleh Negara-Negara Kapitalis melalui agen-agen mereka yang terkenal yakni IMF, World Bank, ADB, WTO, IGGI, Multinationals & Transnationals Corporations dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) sedang berusaha keras untuk meniadakan hak ini.

Indonesia meniadakan Nama Bangsa Papua dan sejak 1 Mei 1963 memusnahkan segala Atribut Negara dan Bangsa Papua dan diganti dengan NKRI. Ini adalah suatu bentuk provokasi Indonesia terhadap Bangsa Papua dan Masyarakat Dunia Internasional.

Bagi kita bangsa Papua, yang penting di masa lampau tidak hanya kejayaan bersama, tetapi juga penderitaan-penderitaan bersama dibawah penjajah asing yang silih-berganti datang merusak dan merampok negeri kita. Rasa senasib dan sepenanggungan, telah merupakan modal sosial bagi pembangunan faham kebangsaan atau nasionalisme. Kesimpulan ini diperoleh dari fakta bahwa ada manusia dari satu ras yang ingin merdeka dengan membentuk pemerintah nasionalnya sendiri. Tetapi, tanpa perjuangan dan tanpa usaha keras, kita belum berhak merdeka dan juga belum berhak untuk disebut sebagai satu bangsa yang diakui oleh dunia.

Dengan cara-cara pemaksaan dan kekerasan, rumpun bangsa Melanesia di West Papua mungkin akan dimusnahkan sama sekali, atau mereka dijadikan kelompok minoritas, kemudian kelompok minoritas itu, tanpa perlawanan sedikitpun, diluar kemauan mereka, akan dijadikan Bangsa Indonesia.

Bangsa Papua adalah satu "ethnic group" yang berbeda dengan Bangsa Indonesia. Papua jelas berasal dari Ras Negroid dan bukan Ras Mongoloid. Papua dalam cengkeraman Republik Indonesia sejak 1 Mei 1963 hingga kini berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia, bukan sebagai warga negara Papua.

Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah Orang Jawa, yaitu mereka yang merupakan kelompok Mayoritas di Republik Indonesia. Mereka, Bangsa Jawa adalah sesungguhnya pemilik sah atas Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia sebenarnya adalah nasionalisme Jawa yang dipaksakan kepada semua Bangsa di Nusantara.

Pengakuan Rakyat Indonesia Non-Jawa terhadap Nasionalisme Indonesia adalah merupakan kemenangan gemilang Bangsa Jawa dalam menguasai semua bangsa : bangsa Acheh, Celebes, Borneo, Mollucas, termasuk Papua dll yang saat ini berstatus Warga Negara Indonesia.

Nasionalisme Jawa yang dipaksakan ini telah diterima dan merupakan kabut hegemoni yang mematikan nasionalisme bangsa-bangsa non Jawa, termasuk Bangsa Papua, untuk menetukan nasibnya sendiri sebagai sebuah bangsa yang bebas dari dominasi bangsa Jawa dan bangsa Asing melalui kekuatan Kapitalisme.

Republik Indonesia mempertahankan Papua sebagai salah satu Provinsinya dengan alasan yang dibuat-buat bahwa Papua termasuk tanah air dari Bangsa Indonesia. Anda, Indonesia, boleh menipu satu orang pada satu waktu, atau menipu beberapa orang sekaligus, tetapi anda tidak akan dapat menipu terus-menerus. Praktik kolonialisme yang sudah usang tidak bisa diterapkan lagi, terutama di abad ini, dimana hak-hak Fundamental setiap bangsa harus diakui.

Kolonialisme dan Imperialisme Indonesia atas Papua adalah Kejahatan Internasional karena ia menghapus Bangsa Papua, meniadakan Identitasmereka dan menjalankan Proyek Indonesianisasi. Indonesianisasi adalah jelas Jawanisasi.

Tengku Hasan Tiro, Walinegara Acheh pernah berkata : "But colonialism and imperialism cannot be established by courtesy of other, by borrowed money, or hired gun, especially now, when colonialism has been declared to be an international crime".****
-------------------
Catatan : Tulisan ini diedit oleh Crew SPMNews Headquarters.

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece