|
||||||
Update
Terakhir: Oct 3rd, 2005 - 06:14:31
|
|
Acheh
Persoalan ini sangat sensitif. Bisa terjadi kemandekan dalam proses legislasi. Bagaimana cara memasukkan pasal dalam MOU yang menyatakan bahwa keputusan DPR dan pemerintah bisa dianulir oleh legislatif dan pemerintah Aceh, ujar Kiki seusai diskusi Upaya Desensitisasi Pihak-pihak yang Pernah Berkonflik di Aceh, Jumat (30/9). Diskusi yang digelar Partnership itu juga dihadiri Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Supiadin dan wakil GAM, Faisal. Menurut Kiki, proses pembahasan UU Pemerintahan Aceh akan menjadi hambatan utama perdamaian. Desensitisasi (upaya mengurangi suatu kompleks emosi—Red) di kalangan TNI/Polri dan kelompok bersenjata GAM tidak menjadi masalah sehingga dapat dipastikan kondisi damai dapat dipertahankan hingga usaha demiliterisasi rampung. Babak baru dalam perdamaian Aceh akan dimasuki setelah tahun 2006. Proses politik di tingkat legislatif tidak akan semudah tahapan sebelumnya. Terdapat sejumlah persoalan yang sangat sensitif yang dapat memicu konflik yang lebih besar. ”Apa mungkin keputusan DPR sebagai simbol kedaulatan kerakyatan bisa dianulir legislatif Aceh, seperti yang diminta MOU. Kita ingin damai, tapi NKRI tidak boleh diusik,” kata Kiki sambil menyarankan reformulasi MOU. Supiadin meminta pemerintah memikirkan penyaluran dana reintegrasi tepat sasaran dan waktu. Jika distribusi tak tepat waktu, itu bisa memicu gangguan keamanan. Bagaimanapun orang kan butuh makan, katanya. Supiadin juga menegaskan, penyerahan senjata tahap kedua akan dilakukan 3 Oktober 2005 di empat lokasi, yaitu Tamiang, Langsa Aceh Timur, Lhok Seumawe Aceh Utara, dan Sabang. Penyerahan tahap pertama, berupa 226 senjata pabrikan milik GAM, berlangsung sukses meski diwarnai insiden kecil. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan, 210 pucuk. (ana) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|