Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Isu Kesehatan
Isu Perempuan
Isu Kesukuan
Isu Terkait
Acheh
Maluku
Timor Timur
Riau
Palu
Duka/ Belasungkawa
Isu Umum
Isu Melanesia
Isu Keagamaan
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Acheh

UU Pemerintah Aceh Rentan Mandek
By Kompas
Oct 3, 2005, 06:09

 
Jakarta, kompas - Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri mengingatkan, proses perdamaian Aceh akan dihadang masalah besar saat DPR membahas Undang- Undang Pemerintah Aceh. Ini disebabkan oleh sulitnya memformulasikan isi nota kesepahaman (MOU) dalam UU.

Persoalan ini sangat sensitif. Bisa terjadi kemandekan dalam proses legislasi. Bagaimana cara memasukkan pasal dalam MOU yang menyatakan bahwa keputusan DPR dan pemerintah bisa dianulir oleh legislatif dan pemerintah Aceh, ujar Kiki seusai diskusi Upaya Desensitisasi Pihak-pihak yang Pernah Berkonflik di Aceh, Jumat (30/9).

Diskusi yang digelar Partnership itu juga dihadiri Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Supiadin dan wakil GAM, Faisal.

Menurut Kiki, proses pembahasan UU Pemerintahan Aceh akan menjadi hambatan utama perdamaian. Desensitisasi (upaya mengurangi suatu kompleks emosi—Red) di kalangan TNI/Polri dan kelompok bersenjata GAM tidak menjadi masalah sehingga dapat dipastikan kondisi damai dapat dipertahankan hingga usaha demiliterisasi rampung.

Babak baru dalam perdamaian Aceh akan dimasuki setelah tahun 2006. Proses politik di tingkat legislatif tidak akan semudah tahapan sebelumnya. Terdapat sejumlah persoalan yang sangat sensitif yang dapat memicu konflik yang lebih besar. ”Apa mungkin keputusan DPR sebagai simbol kedaulatan kerakyatan bisa dianulir legislatif Aceh, seperti yang diminta MOU. Kita ingin damai, tapi NKRI tidak boleh diusik,” kata Kiki sambil menyarankan reformulasi MOU.

Supiadin meminta pemerintah memikirkan penyaluran dana reintegrasi tepat sasaran dan waktu. Jika distribusi tak tepat waktu, itu bisa memicu gangguan keamanan. Bagaimanapun orang kan butuh makan, katanya.

Supiadin juga menegaskan, penyerahan senjata tahap kedua akan dilakukan 3 Oktober 2005 di empat lokasi, yaitu Tamiang, Langsa Aceh Timur, Lhok Seumawe Aceh Utara, dan Sabang. Penyerahan tahap pertama, berupa 226 senjata pabrikan milik GAM, berlangsung sukses meski diwarnai insiden kecil. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan, 210 pucuk. (ana)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu Manipulasi Sejarah


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece