|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Oct 29th, 2005 - 14:30:49
|
|
 Kebijakan Penjajah
Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front PEPERA Papua Barat) E-mail: frontpepera@yahoo.co.id & Web Site: http://www.melanesianews.org/spm/publish ---------------------------------------------------------- Nomor : 07-Ex / U / F-PEPERA-PB / X / 2005 Lampiran : Statemen Politik Front PEPERA Papua Barat Hal : Undangan Untuk Menyampaikan Orasi Politik Kepada YTH, Bpk/Ibu/Sdr/....................... Di Tempat Salam Demokrasi! Ditengah eskalasi politik nasional yang semakin tidak menentu pasca kenaikan harga BBM, kita kembali diuji dengan semakin represifnya jalan demokrasi dibeberapa wilayah konflik di Indonesia. Demokrasi BBM (Demokrasi Neolib?) demikianlah nama yang pas diberikan bagi sebuah reklame demokrasi yang sedang dipasang dimana-mana oleh antek-antek ekonomi global yang dengan senang hati menyediakan diri menjadi budak imperialisme ekonomi asing di Indonesia dan membiarkan dirinya menjadi pelacur politik yang menghamba sepenuhnya kepada kepentingan kapitalisme internasional dengan jalan mengrobankan rakyatnya! Papua, Acheh, Poso, Maluku, dan sekarang Indonesia pada umumnya, sedang diuji oleh keyakinan rakyat dan penguasa yang berbeda. Hantu kemiskinan bergentayangan dimana-mana, jumlah pekerja yang di phk semakin banyak, pengangguran meningkat dan kemiskinan sebagai produk akhir sebuah kebijakan ekonomi yang menista kedaulatan rakyat menjadi sebuah kenyataan. Di Papua saat ini tengah dipaksa sebuah pembentukan MRP yang menurut kami, Front PEPERA Papua Barat, adalah merupakan sebuah tindakan anti demokrasi dan anti rakyat karena pembentukannya dimanipulasi oleh Militer Indonesia melalui Pemerintahan Otsus Papua dan Kesbang Depdagri (silahkan lihat lampiran dalam statemen politik kami). Otsus yang diharapkan sebagai solusi tidak menjadi Kenyataan, kemiskinan di Papua semakin meningkat (data teralhir BPS; 966.800 Jiwa – dari 1,5 juta jiwa - penduduk asli Papua hidup dibawah garis kemiskinan, angka ini sama artinya dengan jumlah 85-90% penduduk asli Papua adalah penduduk miskin!) Sebuah ironi ditengah kekayaan alam yang melimpah ruah, rakyat Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya, justru hidup dibawah garis kemiskinan. Pertanyaan kita: siapa yang salah? Sudah jelas jawabannya ada pada para elit politik, borjuasi nasional dan kelompok Militer yang senang melakukan acrobat politik dengan para penjajah / imperialis ekonomi asing dan selalu mengambil manfaat dari proses akrobatik politik itu. Bagi Militer sudah jelas, hanya dengan bikin konflik didaerah yang pontensial konflik dan mengalirlah proyek trilyunan rupiah yang katanya dipakai untuk atasi konflik dalam kerangka mengamankan “integritas territorial NKRI!” Seolah-olah NKRI adalah ayat-ayat suci yang diwahyukan oleh Allah / Tuhan dalam Alquran atau Kitab Suci / Alkitab. Seolah-olah NKRI tidak dapat lagi menjadi sebuah diskursus yang patut dibicarakan oleh anak-anak muda Papua, Aceh, dan Indonesia pada umumnya di jaman ini. Seolah-oleh NKRI adalah Wahyu Ilahi yang harus dipertahankan sampai dunia kiamat? Kami tidak hendak memberikan jawaban atas pertanyaan terakhir, walaupun jawabannya sudah kami miliki. Kembali kepada komitmen demokrasi, HAM dan pilihan ideologislah yang akan memandu Bp/Ibu/Sdr/I untuk menjawab pertayaan tersebut. Hari ini di Jayapura (yang kami sebut Port Numbay) tengah berlangsung aksi damai penolakan pembentukan MRP yang sejak awal diplintir oleh kepentingan modal, Militer dan golongan partai polirik di Papua demi kepentingan bagi-bagi uang diantara mereka. Aksi ini diorganisir sepenuhnya oleh Front PEPERA Papua Barat dan juga disaat ini kami tengah mempersiapkan sebuah aksi massa didepan kantor Mendagri dan Istana Negara yang rencananya akan kami gelar pada: Hari/Tgl : Senin, 31 Oktober 2005 Waktu : 11.00 – 16.00 Wib Tempat : Kantor Depdagri & Istana Negara Agenda : Aksi Massa Front PEPERA Papua Barat Dengan maksud tetrsebut, kami mengundang Bpk/Ibu/Sdr/I pemimpin organisasi massa, LSM dan pekerja kemanusiaan lainnya di Jakarta untuk memberikan orasi politik untuk dukungan bagi perjuangan demokrasi rakyat Papua yang sejak empat decade terakhir berjuang bagi penegakan supremasi demokrasi, HAM dan kemanusiaan diatas Tanah Damai itu! Jika berkesempatan, kami dengan senang hati akan memberikan ruang politik seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat tentang masalah Papua didepan Kantor Depdagri dan Istana Negara. Demikianlah surat undangan dan permohonan menyampaikan pidato politik ini kami sampaikan kepada Bpk/Ibu/Sdr/I sekalian, semoga komitmen yang sama dalam memperjuangkan Demokrasi, HAM dan kemanusiaan, mampu diwujudkan dalam tindakan politik yang nyata, tidak dalam omongan saja. Jakarta, 28 Oktober 2005 Salam Pembebasan, Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang! Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat [Front PEPERA Papua Barat] Hans Gebze Ketua Umum Milcha Siep Wakil Sekjen II Contact Person: 0852 4430 6464 / 0813 4438 5711 (Hans Gebze © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
