Jayapura - (SPMNews) -- Peluncuran Buku Pelurusan Sejarah Papua Barat karya Profesor P.J. Drooglever berjudul "Een Daad van Vrije Keuz: De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht" di Den Haag, Negeri Belanda, disambut dengan meriah oleh Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) melalui sebuah Aksi Massa di Jayapura, bertepatan dengan waktu peluncuran Buku tersebut, hari ini, Selasa (15/11).

Sekitar 1500-an Massa Rakyat Papua Barat yang terbagi dalam tiga titik Aksi, masing-masing di Sentani (Pendopo Eluay), Lapangan Trikora Abepura dan Taman Imbi-Jayapura Kota mengambil bagian dalam Aksi Penyambutan Buku Prof. Drooglever tersebut. Mereka berkumpul di masing-masing titik sejak pukul 07.00 WPB. Namun, karena Polisi melarang Massa untuk tidak menjadikan DPR-Papua sebagai sasaran penyaluran Aspirasi dan juga memprovokasi Massa Aksi di Taman Imbi untuk bentrok fisik, maka massa di dua titik Aksi, masing-masing di Sentani dan Taman Imbi bergabung dengan Massa Aksi di Lapangan Trikora - Abepura.

Dalam Statement Politik yang dibacakan langsung oleh Sekjen Front Pepera PB, Selpius Bobii, Front Pepera PB atas nama Seluruh Rakyat Papua mengajukan Delapan Point Pernyataan Sikap yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda sebagai Mantan Penjajah Papua Barat, Pemerintah Indonesia sebagai Penjajah saat ini , Pemerintah Amerika Serikat sebagai Negara yang punya kepentingan Ekonomi paling besar atas Papua dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Masyarakat Internasional yang menyetujui Manipulasi Indonesia dalam mencaplok Papua Barat. Delapan Point Pernyataan tersebut adalah Pertama, Rakyat semesta Papua Barat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah dan Parlemen Belanda atas kajian ilmiah Pelurusan Sejarah Status Papua Barat. Kedua, Kami Rakyat Papua menyambut dengan hati yang terbuka menerima hasil penelitian hasil penelitian Profesor P.J. Drooglever tentang Status Papua Barat.

Ketiga, Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Lembaga-lembaga terkait yang memperjuangkan Hak-hak Dasar Masyarakat Papua untuk segera mengadakan sidang Paripurna, selanjutnya hasil sidang tersebut disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Belanda, dan negara-negara terkait yang terlibat dalam perdebatan konflik status Papua Barat. Keempat, Mendesak Pemerintah RI segera menyimak pelurusan sejarah Papua Barat yang tertuang dalam hasil penelitian Profesor P.J. Drooglever, selanjutnya mengadakan dialog dalam rangka mencari kebenaran sejarah guna mencari penyelesaian terbaik terhadap masalah status politik Papua Barat. Kelima, Seluruh rakyat Papua Barat telah mencanangkan Papua sebagai Tanah Damai, dan karena itu tidak akan pernah menyetujui penggunaan kekerasan oleh pihak mana dalam menyelesaikan masalah Papua. Maka kami menolak segala bentuk kekerasan di Papua Barat.

Keenam, Rakyat Papua serta merta menganggap Otonomi Khusus bukan sebagai jalan keluar bagi penyelesaian kompleksitas permasalahan di Papua Barat, karena telah nyata sejak tahun 2002, bahwa Otonomi Khusus telah gagal karena pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun untuk melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen. Ketujuh, Kami rakyat dan semua elemen Perjuangan Pembebasan Papua Barat mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengadakan Dialog Internasional dengan Rakyat Papua Barat untuk meninjau kembali proses peralihan Papua Barat ke dalam bingkai NKRI. Dan Kedelapan, Kami rakyat Papua Barat mendesak Para Senator Amerika Serikat segera memproses HR. 2061 agar selanjutnya dapat disahkan oleh Presiden Amerika Serikat.

Selpius Bobii dalam Keterangan Pers kepada Para Wartawan usai membacakan Statement Politik Front Pepera PB mengatakan bahwa Aksi Massa hari ini adalah dalam rangka menyambut Peluncuran Buku Karya Prof. Drooglever yang sedang diluncurkan di Negeri Belanda hari ini juga. Menurut Bobii, Buku Prof. Drooglever merupakan jalan tengah antara Konflik Kebenaran Sejarah antara Rakyat Papua dan Penguasa Indonesia.

"Pemerintah Indonesia mengakui bahwa proses Integrasi 1963 dan Pepera 1969 itu sah, tetapi sementara itu Rakyat Papua mengakui bahwa Proses Integrasi 1963 dan Pepera 1969 itu dimanipulasi, direkayasa dan dilakukan dibawah tekanan militer, maka, rakyat Papua menilai bahwa itu tidak sah. Dengan demikian, dengan adanya Buku Pelurusan Sejarah Papua Barat karya Drooglever itu akan memberikan jalan tengah, akan memberikan pemahaman yang benar bagi Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua Barat", jelas Bobii.

"Dengan demikian", lanjut Bobii, "setelah memahami Buku tersebut, kami mengajak Pemerintah Indonesia untuk duduk sama-sama dengan Rakyat Papua dan berdialog untuk menemukan kebenaran karena Pemerintah Indonesia punya kebenaran tetapi Rakyat Papua juga mempunyai kebenaran, maka dengan demikian Buku itu akan memberikan kebenaran, kebenaran itu ada di pihak mana". Bobii selanjutnya menambahkan bahwa yang diharapkan adalah pertama-tama, setelah menyimak isi Buku tersebut, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua bisa duduk sama-sama untuk berdialog, maka kepada DPR-Papua dan lembaga-Lembaga lain yang selalu mengklaim diri sedang memperjuangkan Hak-Hak Rakyat Papua diharapkan untuk mendorong proses-proses ini untuk mencari solusi terbaik.

Ketika ditanya tentang tuntutan lain selain yang sudah tertuang dalam Statement Politik, Bobii mengatakan bahwa kami tidak punya tuntutan lain yang ingin disampaikan saat ini, tetapi Front Pepera Papua Barat mempunyai satu Agenda Nasional yaitu Mogok Sipil Nasional yang akan diumumkan pada tanggal 28 November ini apabila Pemerintah Indonesia tidak menanggapi tuntutan Rakyat Papua untuk berdialog bersama. Menurut Bobii, Seruan Mogok nasional akan dikeluarkan pada tanggal 28 November ini kepada Rakyat Papua di Tanah Papua dan seluruh jaringan Front Pepera PB di Kota-Kota Studi di seluruh Indonesia maupun Masyarakat Internasional. Bobii menambahkan bahwa untuk kepentingan Konsolidasi Massa, Front sudah terbentuk di beberapa Kota di Tanah Papua maupun di luar Tanah Papua.

Diakhir Konferensi Pers, Bobii menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu dekat ini harus membuka dialog dengan Rakyat Papua karena Masalah Papua ini bukan Masalah nasional lagi, tetapi sudah menjadi Masalah Internasional. Jika Pemerintah Indonesia tidak membuka Dialog dengan Rakyat Papua maka tidak ada jalan lain lagi, Front Pepera PB akan menyerukan Mogok Sipil Nasional dengan Satu Tuntutan Utama yang belum dapat dikatakan sekarang. Untuk itu Pemerintah Indonesia jangan main-main.

Dari Pantauan SPMNews Headquarters, Aksi Massa yang dimulai sekitar pukul 07.00 WPB itu berjalan dengan tertib walaupun Polisi terus berusaha memprovokasi Massa Aksi, terutama Massa Aksi yang berkumpul di Taman Imbi. Sekjen Front Pepera PB juga sempat diteror oleh Seorang Papua yang memakai HP. No. 085244213061. Massa Aksi membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 14.30 WPB.****

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page

Email this article

Printer friendly page