Belanda Repot Sikapinya
Wawancara Ranesi, Hilversum, 15 November 2005

Pepera, Penentuan Pendapat Rakyat Papua pada tahun 1969 adalah sebuah "kasus yang dimanipulasi." Demikian kesimpulan laporan Prof. Pieter Drooglever berjudul Een Daad van Vrije Keuze atau "Tindakan Bebas Memilih" yang diluncurkan Selasa (15/11) di Den Haag. Penelitian ini dimulai tahun 2000 atas perintah Menteri Luar Negeri saat itu, Jozias van Aartsen. Apa dampak laporan ini bagi hubungan Indonesia - Belanda? Radio Nederland bertanya kepada Prof Dr. Nico Schulte-Northolt, pakar hubungan Indonesia Belanda dari Universitas Twente. Pertama ditanyakan latar belakang penugasan penelusuran sejaran Papua ini.

Gerakan politik Belanda
Nico Schulte-Northolt [NSN]: "Ini sebetulnya muncul dari satu gerakan politik yang agak lama di dalam parlemen Belanda, terutama yang didorong oleh partai kecil yang dulu GVP, Gereformeerd Politiek Verbond dan kemudian disebut Christen Unie, partai protestan yang reformistis. Tidak lebih dari tiga sampai empat kursi saja di parlemen. Tapi secara tekun sejak tahun 1970an mereka selalu mengangkat tematik bahwa pemerintah Belanda di awal tahun 1960an khususnya dengan New York agreement, mengkhianati rakyat Papua."

"Kemudian pada Februari 2000, Gus Dur sebagai presiden Indonesia mengunjungi Belanda. Menjelang kunjungan itu wakil dari Partai Christen Unie itu, Middelkoop angkat tema ini lagi dan sebelum itu dibahas di dalam parlemen, jadi sebelum ada keputusan parlemen menteri Jozias van Aartsen mengambilalih dan dia sendiri menugaskan Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) di Belanda, dan khususnya profesor Drooglever. Mereka diminta untuk menulis riwayat keterlibatan Belanda dalam proses intergrasi Papua Nieuw Guinea (nama Papua pada waktu itu red.) di dalam tubuh Negera Kesatuan Republik Indonesia."

"Sehingga sebetulnya penugasan itu tidak lain daripada mendokumentir prosesnya. Tetapi karena itu seorang menteri yang menugaskannya. Dan setelah Gus Dur diganti oleh Megawati dan Alwi diganti Hasan dan khususnya aliran nasionalis serta hardliners (kalangan garis keras red.) dalam pemerintah Megawati menjadi dominan, maka penugasan penulisan keterlibatan Belanda itu dianggap sebagai tindakan pemerintah sahabat yang tidak bersahabat."

Gus Dur tak marah
Radio Nederland [RN]: "Pak Nico, apakah Gus Dur ketika itu menyetujuinya?"

NSG: "Dia tidak memberi izin. Tetapi memang itu alasan mengapa Menteri Luar Negeri Jozias van Aartsen merasa aman, adalah pada awalnya tahun 1999, dalam kongres Papua ada satu keputusan yang diambil, yaitu agar ada usaha untuk meluruskan sejarah. Dan tentang tuntutan itu memang Gus Dur pada waktu dia tampil sebagai presiden, terutama pada waktu dia pada akhir tahun 1999 ikut menghadiri millenium di Jayapura, bersama dengan rakyat Papua, dia bersikap simpatik terhadap tuntutan untuk meluruskan sejarah. Apalagi kemudian tahun 2000 ia mensponsori sendiri kongres itu. Sehingga memang ada sikap pemerintah Belanda, khususnya menteri luar negeri, bahwa Gus Dur tidak akan menjadi marah."

Pemerintah tak berdaya
RN: "Ketika Menteri Luar Negeri waktu itu Jozias van Aartsen memerintahkan untuk melakukan penelitian tentang prosesnya. Apakah pemerintah Belanda menyadari apa hasilnya nantinya?"

SN: "Nah di situ saya khawatir bahwa mereka tidak mengantisipasi pergantian pemerintahan di Indonesia begitu cepat. Sehingga pada waktu itu ditugaskan akhir 1999 menjelang kunjungan awal Februari Gus Dur ke Belanda, tentu pemerintah Belanda menghitung Gus Dur akan menjabat presiden lima tahun. Sehingga tugas ini juga diperkirakan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun saja. Tapi ternyata Gus Dur digeser oleh usaha hardliners di Indonesia yang terutama sangat kuatir tentang sikap Gus Dur terhadap gagasan federasi itu, sehingga pada waktu dia diganti baru dari Jakarta ada sinyal-sinyal bahwa mereka sama sekali tidak senang dengan penugasan itu."

"Tetapi pada waktu itu pemerintah Belanda sudah tidak bisa mengubah, karena sudah secara kontraktuil dilakukan. Hanya Menteri Luar Negeri sekarang ini Ben Bot, dia dari awal sangat menjauhkan diri dari penugasan dulu. Sehingga dia sangat dingin dan itu juga berarti pada waktu peluncuran buku, ternyata fihak pemerintah sama sekali tidak muncul, tidak hadir dan tidak mau menerima itu."

Kenaifan politik menlu Bot
RN: "Apa itu artinya?"

SN: "Untuk menunjukkan kepada pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Belanda sekarang tidak mau diidentifikasikan dengan apa yang dilakukan dulu oleh Van Aartsen. Dan juga parlemen Belanda bersikap demikian karena penugasan itu tidak terjadi atas dasar permohonan parlemen, meskipun diawali oleh gerakan satu partai. Tetapi tidak diambilalih oleh keputusan parlemen. Maka sekarang sikap parlemen juga adalah "kami tidak akan membahas isi laporan ini. kerena bukan parlemen yang minta laporan ini."

"Dan ini memang tanggung jawab van Aartsen dan Van Aartsen sekarang yang hanya ketua fraksi saja (VVD Liberal, red.) Dia tidak punya kuasa lebih dari itu, tapi ini memang menurut penilaian pribadi saya suatu kenaifan politik yang luar biasa besar dari seorang menteri luar negeri itu."

Demikian Prof. Dr. Nico Schulte-Northolt pakar hubungan Indonesia-Belanda.

© Radio Nederland Wereldomroep, all rights reserved
__________________
Source Link: http://www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/belanda/penelitian_sejarah_papua051115?view=Standard&version=1

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page

Email this article

Printer friendly page