Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Otonomi Khusus
Kebijakan Penjajah
Hubungan LN
Hukum & Demokrasi
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Kebijakan Penjajah

Tak Diizinkan, Demo ke DPRP Batal, Front Pepera Papua Barat Ancam Mogok Sipil Nasional
By Cepos
Nov 15, 2005, 21:42

 
JAYAPURA-Peluncuran buku hasil penelitian (survey) Prof. P.J Drooglever tentang hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tanggal 1 Mei 1969 di Amsterdam, Uitgeverij Boom, Den Haag, Selasa (15/11) kemarin, disambut sukacita oleh segenap masyarakat Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera Papua Barat).

Mereka menggelar doa syukur dan orasi politik serta pernyataan politik di Lapangan Trikora dan Taman Imbi, Selasa (15/11) kemarin. Buku yang diluncurkan itu berjudul, Een Daad van Vrije Keuz De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van bet zelfbeschijjingsrecht.

Ratusan massa yang awalnya akan menggelar unjuk rasa ke kantor DPRP, merasa kecewa karena tidak diizinkan pihak kepolisian. Namun setelah menerima penjelasan dari Sekjen Front Pepera Papua Barat, Selfius Bobi akhirnya massa tenang meski sebelumnya ada yang sempat menolak.

Mereka membawa pamflet dan spanduk yang terpampang tulisan, intinya ucapan syukur dan terimah kasih kepada Pemerintah dan Parlemen Belanda (Prof. P.J Drooglever) atas perhatiannya terhadap Papua Barat melalui kajian dan penelitian hasil Pepera. Selain sepanduk dan pamplet, massa yang dijaga ketat oleh Satgas Papua juga membawa sejumlah bendera berwan kain hitam tertuliskan 'M'.

Massa yang berkumpul sejak pukul 08.00 menggelar orasi secara bergantian dilanjutkan dengan doa syukur. Mereka mengucap syukur dengan peluncuran buku hasil penelitian Prof. Drooglever tersebut. Massa bubar pada pukul 13.30 setelah menggelar doa bersama secara teratur.

"Kami berharap bahwa hasil penelitian Prof. Drooglever akan ikut berperan dalam mengungkapkan kebenaran sejarah Papua Barat yang selama ini terus diabaikan, ditutupi dan tidak mau didialogkan oleh berbagai pihak, terlebih pemerintah Indonesia," papar Selfius Bobi saat membacakan tuntutan politiknya.

Kepada wartawan Selfius Bobi mengatakan, bahwa hasil penelitian tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihaknya melakukan konsolidasi dengan cara-cara damai. Bahkan, menurutnya, tanggal 28 November 2005 yang akan datang pihaknya akan mengeluarkan seruan mogok sipil besar-besaran di Papua. "Aksi-aski ini kami lakukan sebagai tindak lanjut hasil penelitian Pepera tersebut," katanya.

Dalam orasi politik yang dilakukan secara bergantian itu, Selfius Bobi membacakan delapan butir tuntutan politik terkait dengan hasil penelitian Prof. P.J Drooglever. Tuntutan itu disampaikan kepada Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun kedelapan tuntutan itu, antara lain, pertama, rakyat semesta Papua Barat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dan parlemen Belanda atas kajian ilmiah pelurusan sejarah status Papua Barat. Kedua, kami rakyat Papua menyambut dengan hati yang terbuka menerima hasil penelitian Prof. P.J Drooglever tentang status Papua Barat.

Ketiga, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan lembaga-lembaga terkait yang memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua untuk segera mengadakan sidang paripurna, selanjutnya hasil sidang tersebut disampaikan kepada pemerintah republik Indonesia, pemerintah Belanda, dan negara-negara terkait yang terlibat dalam perdebatan konflik status Papua.

Keempat, mendesak pemerintah RI segera menyimak pelurusan sejarah Papua Barat yang tertuang dalam hasil penelitian Prof. P.J Drooglever, selanjutnya mengadakan dialog dalam rangka mencari kebenaran sejarah guna mencari penyelesaian terbaik terhadap masalah status politik Papua Barat.

Kelima, seluruh rakyat Papua Barat telah mencanangkan Papua sebagai Tanah Damai, dan karena itu tidak akan menyetujui penggunaan kekerasan oleh pihak mana dalam menyelesaikan masalah Papua. Maka kami menolak segala bentuk kekerasan di Papua Barat.

Keenam, rakyat Papua serta merta menganggap Otonomi Khusus (Otsus) bukan sebagai jalan keluar bagi penyelesaian kompleksitas permasalahan di Papua Barat, karena telah nyata sejak tahun 2002, bahwa Otsus tersebut telah gagal karena pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah memiliki keinginan sedikitpun untuk melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen.

Ketujuh, kami rakyat Papua dengan semua elemen perjuangan pembebasan Papua Barat mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI), pemerintah Belanda, pemerintah Amerika Serikat dan PBB untuk segera mengadakan dialog internasional dengan Rakyat Papua Barat untuk meninjau kembali proses peralihan Papua Barat ke dalam bingkaian NKRI. Kedelapan, kami rakyat Papua Barat mendesak para senator Amerika Serikat segera memproses HR. 2061 agar selanjutnya dapat disahkan oleh Presiden Amerika Serikat.

Menurut Selfius Bobi, tidak ada batas waktu yang diberikan oleh pihaknya terkait dengan penyampaian tuntutan itu. Hanya saja, pihaknya tidak akan tinggal diam, mereka akan terus melakukan konsolidasi dan menindaklanjuti hasil penelitian tersebut.

Meski konsentrasi massa terpencar-pencar, yaitu ada yang menggelar aksi di Sentani, Lapangan Trikora dan Taman Imbi, tetapi ratusan, massa nampak serius mendengarkan orasi-orasi yang dilakukan pada aksi tersebut.

Seperti yang berlangsung di Taman Imbi, meski pada pagi hari sempat dibubarkan, namun pada siang hari sekitar pukul 11.30 WIT ratusan massa sudah mulai berkumpul lagi sambil melakukan orasi-orasi.

Sekjen Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, Selpius Bobii saat ditanya wartawan seusai membacakan statemen politiknya di Taman Imbi kembali menegaskan, jika pemerintah Indonesia tidak segera membuka dialog, Front Pepera PB juga mengancam akan melakukan aksi mogok nasional. "Kami rakyat Papua akan melakukan aksi mogok nasional, mulai dari yang berada di daerah-daerah maupun yang berada di Jawa," ucapnya. Aksi demo yang berlangsung di Taman Imbi, berlangsung dengan aman dan beberapa saat kemudian akhirnya membubarkan diri.

Kompleks DPRP Tetap Tenang ///

Situasi dan kondisi di Kompleks DPRP terlihat tenang, dan tidak tanpak konsentrasi masa di tempat tersebut, yang terlihat hanyalah rapat paripurna DPRP mengenai penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi. Namun demikian, aparat kepolisian dari Polresta Jayapura dan Polda Papua tetap berjaga-jaga melakukan pengamanan di halaman Gedung DPRP.

Kapolsekta Jayapura Utara AKP Jan Titihalawa, SE saat ditemui Cenderawasih Pos mengungkapkan alasanya pihaknya membubarkan massa yang melakukan aksi demo di Taman Imbi, karena mereka tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian sehingga sesuai kewenangannya dapat membubarkan. Setelah mereka dibubarkan, massa akhirnya menuju ke Lapangan Trikora untuk bergabung dengan massa yang ada di Lapangan Trikora.

Sesalkan Tindakan Aparat

Anggota Komnas HAM Papua Albert Rumbekwan, SH menyesalkan sikap aparat keamanan yang melakukan tindakan pengamanan berlebihan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat Papua, untuk merespon pengumuman hasil Survei Pepera yang diumukan oleh professor Belanda kemarin.

Menurutnya, aparat jangan mengekang kebebasan menyampaikan aspirasi dan kebebasan berekpresi dari masyrakat, sebatas tidak melakukan tindakan anarkis.

" Kami sangat prihatin dengan upaya aparat kepolisian yang menghalangi kebebesan ekspresi dan penyampaian aspirasi dalam era demokratisasi, " ujarnya kepada Cenderawasih Pos kemarin.

Dikatakan, aparat baru boleh mengambil tindakan, kalau demo sudah mengarah pada tindakan anarkis. " Kalau demonya hanya menyampaikan pendapat, dan aspirasi di depan, itu wajar dan silahkan saja, tidak perlu dihalang-halangi," tuturnya.

Dikatakan, sejak adanya rencana pengumuman hasil Pepera, pemerintah dan aparat kepolisian terlalu meresponnya secara berlebihan, seperti gubenur mengumpulkan para bupati atau Kapolda membrifing para kapolres se Papua untuk menyikapi hal tersebut." Pemerintah RI dan Aparat kepolisian terlalu khawatir dengan pengumuman hasil Survei Pepera itu, padahal, inikan hanya riset ilmiah," jelas Alberth. "Apa dampaknya bagi kita dari hasil survei itu?" tambah Albert.

Dikatakan bahwa hal ini tidak perlu ditakutkan seolah-olah dengan adanya pengumuman hasil survei Pepera itu, Papua langsung Merdeka. " Bukan berarti hal itu diumumkan, Papua dengan sendirinya merdeka. Tidak demikian, proses untuk menjadi merdeka itu sangat panjang dan tidak terjadi begitu saja," ungkapnya.

Diharapkan, jangan sampai ada tindakan kekerasan kepada masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasinya di depan umum.

Kepada para tokoh masyarakat papua, Alberth berharap dapat memberi penjelasan dan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang hasil survei Pepera tersebut. (ito/fud/mud/api/luc)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece