|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Nov 15th, 2005 - 21:51:12
|
|
 Sejarah Papua Barat
Semua pihak hendaknya bersikap santun, arif dan bijaksana dalam menanggapi pembebern fakta sejarah yang boleh jadi tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang selama ini dan hendaknya merujuk pada hasil kajian ilmiah yang dikeluarkan oleh Institut Kesejarahan Belanda. "Semua pihak perlu dengan jelas dan tegas membedakan antara fakta sejarah masa lampau yang perlu dimengerti dengan kepala dingin dan hati terbuka, dan kenyataan sekarang yang juga perlu dipahami secara penuh agar tidak timbul kesalahpahaman yang dapat menjurus pada tindakan atau reaksi yang berlebihan," dalam pers releasenya. Seruan itu ditandatangani, Pdt Hermann Saud, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Uskup Leo L. Ladjar OFM, Ketua Umum PGGP dan Uskup Jayapura, H Drs Zubeir D Hussein, Ketua MUI Papua, Pandita Arya Bodhi Jasmani, Sekretaris Majelis Budhayana Indonesia Provinsi Papua dan Drs I Wayan Sura MM, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua. Disamping itu, semua pihak hendaknya tidak memperalat penerbitan kajian sejarah ini demi kepentingan sekelompok orang dengan mengorbankan sekelompok orang dengan mengorbankan kepentingan orang lain dan tetap menempatkannya dalam rangka kebebasan memperoleh informasi yang dilindungi oleh UUD 1945 sendiri dan penelitian sejarah ini dapat menjadi landasan untuk membagikan ingatan penderitaan rakyat Papua kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua yang amat beragam, agar terbangun pemahaman bersama mengenai sejarah Papua di masa 1960-an khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pepera. Masih dalam release itu, para pemimpin agama di Tanah Papua ini mengingatkan soal JASMERAH. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Seperti diserukan Bung Karno, salah seorang pendiri republik ini dan pahlawan proklamator. Seruan ini kiranya berlaku universal dan juga merupakan ikhtiar masyarakat Papua untuk menggali sejarah dan identitas dirinya yang terumus dalam istilah 'pelurusan sejarah Papua'. Dalam kaitan dengan itu, selama beberapa bulan terakhir ini tesebar kabar bahwa di Belanda akan diumumkan hasil penelitian sejarah Papua khususnya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969). Berita ini menimbulkan banyak penafsiran mengingat isi laporan etrsebut belum dibeberkan kepada khalayak ramai dan saat diumumkan semua masih tertulis dalam bahasa Belanda. Berbagai penafsiran yang berkembang dan sampai ke telinga kami sendiri seperti 'Pemerintah Belanda akan mengumumkan kemerderkaan Papua, Belanda akan menyerahkan kedaulatan Papua, Belanda akan merongrong kewibawaan NKRI, Belanda akan memecah belah Indonesia' dan sebagainya. Penafsiran seperti ini, kirinya berlebihan dan menyesatkan apalagi jika disebabkan kepada kalangan luas tanpa memberikan informasi yang sebenarnya. Karena itu kami para pemimpin agama di Papua memiliki tanggungjawab untuk memberikan penjelasan sewajarnya agar masyarakat luas memilii informasi yang dijadikan pegangan untuk mengambil kebutusah pribadi dan tidak diombang-ambingkan oleh kabar burung dan desas-desus yang tidak berdasar. Asal usul penelitian ini, yakni penelitian sejarah Pepera 1969 merupakan inisiatif Kementrian Luar Negeri Belanda dibawah pimpinan Van Artsen (kini sebagai Ketua Partai Liberal di Parlemen), sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang anggota parlemen Belanda, Eimert Van Middelkoop, mengenai masalah Pepera yang diangkap dalam persidangan parlemen Belanda pada Desember 1999. Menanggapi hal itu, Kementrian Luar Neger Belanda meminta Instityt Kesejarahan Belanda (Instituut Voor Nederlandse Geschiedenis) untuk melakukan penelitian independen hingga akhirnya akan resmi selesai 15 November 2005 kemarin. Pihak peneliti, Institut Kesejarahan Belanda adalah lembaga akademis yang diberi tugas untuk meneliti dan menyusun dokumen sejarah Pepera dan unsur-unsur yang melatarbelakangi. Berdasarkan permintaan Pemerintah Belanda, Institut ini menugaskan Prof. Pieter Drooglever, peneliti senior mengenai Indonesia, untuk melakukan kajian ilmiah, akademis dan independen mengenai fakta-fakta sejarah Pepera sehingga pihaknya telah melakukan studi arsip yang tersedia di PBB, Belanda, Inggris, Indonesia, Australia dan Amerika Serikat. Status penelitian, menurut informasi baik dari Pemerintah Belanda maupun institut tersebut, penelitian ini adalah penelitian akademis dan ilmiah sehingga tidak memiliki status politik apapun. Hasil penelitian akan diserahkan kepada pemerintah Belanda sebagai pihak yang meminta institut untuk melakukan penelitian dan kepada khalayak ramai sebagaimana sebuah karya akademis, karena itu telah direncanakan suatu seminar ilmiah oleh Institutr Kesejarahan Belanda untuk membahas hasil karya tersebut yang akan diterbitkan dalam bentuk buku setebal 800 halaman dan seluruhnya dalam bahasa Belanda. Dengan penerbitan itu, semua pihak memiliki akses untuk mengetahui isinya, mempelajarinya dan memanfaatkan sesuai keinginan masing-masing tetapi tentuu dengan pengusaan bahasa Belanda yag memadai. Sumber informasi lanjutan, jika ada pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut seluk beluk penelitian ini, kiranya alamat-alamat berikut ini menjadi sumber informasi terpercaya, seperti Prof Pieter Drooglever, Instituut Nederlandse Geschiedenis, Prins Willem-Alexanderhof 5 PO Box 90755 atau Keduataan Besar Belanda di Jakarta, Jl H.R Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta 12950. (bat) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
