|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Nov 16th, 2005 - 07:47:34
|
|
 Isu Keagamaan
Menteri Dalam Negeri Indonesia Muhammad Ma'ruf melantik 42 anggota Majelis Rakyat Papua, MRP. Lembaga ini nantinya berfungsi sebagai wakil politik tanah Papua yang kaya sumber daya alam itu. Akan tetapi saat akan membentuk MRP, organisasi-organisasi agama di Papua malah melakukan pertemuan di Belanda. Memang organisasi-organisasi agama di Papua sudah menyatakan tak mau terlibat dalam MRP secara kelembagaan. Kepada Radio Nederland, aktivis HAM Johnson Panjaitan yang mendampingi organisasi-organisasi agama itu bercerita tentang maksud pertemuan di Belanda. Kampanye tokoh agama Johnson Panjaitan [JP]: "Jadi ini merupakan kampanye yang diusung oleh tokoh-tokoh agama dari Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Jadi tokoh-tokoh agama yang ada datang ke sini untuk mengusung Papua tanah damai sebagai alternatif dari berbagi macam kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di sana kemudian juga problem-problem ekonomi sosial budaya yang buruk, seperti HIV/AIDS kesehatan dan juga soal pelurusan sejarah." Radio Nederland [RN]: "Tapi bukankah ini momen yang cukup aneh, ya Bang Johnson, karena sekarang ini di Papua, orang sedang hangat membicarakan tentang Majelis Rakyat Papua, di mana kelompok-kelompok agama memberi kesan tidak mau terlibat di dalam MRP secara kelembagaan tertingginya, tapi sekarang malah justru kelompok-kelompok agamis secara lembaga bertemu di Belanda." JP: "Justru pertemuan tokoh-tokoh agama ini ingin menunjukan kepada berbagai negara, terutama Uni Eropa dan Belanda, yang selama ini mendukung otonomi khusus yang sekarang ini dijalankan dengan dimanipulasi. Hal ini juga yang menjadikan keadaan bertambah buruk. Kami sedang mengantisipasi jangan sampai terjadi kekerasan di mana-mana." "Otonomi khusus yang pada dasarnya merupakan 'culture,' tertanya telah menjadi proyek politik, yang pada akhirnya dapat memacu terjadinya konflik horizontal di antara rakyat Papua sendiri. Akan tetapi yang paling penting justru tampaknya deploy pasukan juga semakin gencar dilakukan, yang artinya elemen-elemen kekerasan sepertinya mulai semakin ditingkatkan. Begitu juga halnya dengan manipulasi yang tampaknya juga semakin ditingkatkan. Ditambah lagi dengan adanya orang-orang atau politisi - politisi yang memaksakan pemakaran-pemakaran ini memanipulasi konsep otonomi dan MRP." Parlemen Uni Eropa dan Belanda RN: "Apakah benar Anda sempat bertatap muka dengan Parlemen Uni Eropa dan juga Parlemen Belanda?" JP: "Ya, itu benar sekali." "Saya akan mulai dari Parlemen Belanda terlebih dahulu. Ada kesan bahwa mereka sebenarnya merasa ini adalah persoalan yang sensitif. Mereka berusaha menghindari pembicaraan-pembicaraan mengenai pelurusan sejarah. Akan tetapi itu hanya merupakan sebagian kecil dan kami dengan tegas mengatakan soal pelurusan sejarah ini dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Parlemen Belanda adalah jalan yang benar! Tidak ada yang salah dari usaha untuk mendokumentasikan sesuatu yang menjadi fakta sejarah, hanya saja, pertanyaannya di sini, mengapa hal ini jadi sesuatu yang sensitif? Artinya kan ada yang tidak beres, terutama di dalam tubuh Indonesia sendiri yang biasanya mudah sekali mengkambinghitamkan Belanda, seolah-olah mereka ingin melakukan tindakan kolonial. Padahal pada kenyataannya, ini adalah langkah untuk menutupi hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Menurut saya dalam hal ini dapat berarti otonomi." "Beralih ke poin yang kedua, yaitu sewaktu kami berada di Uni Eropa, kami sempat bertemu dengan beberapa pejabat, di antaranya pejabat tinggi di bidang Hak Asasi. Mereka mengatakan bahwa memang benar Uni Eropa concern tentang persoalan Papua, akan tetapi, mereka sekarang sedang terbebani dengan masalah Aceh. Jadi tentu diharapkan keinginan dari tokoh-tokoh agama agar Uni Eropa mengambil peran yang penting, karena Belanda berada pada posisi yang sulit." "Mereka meminta kepada kita untuk memasukan fakta-fakta bagaimana manipulasi pelaksanaan otsus yang ada sekarang, supaya mereka dapat turun langsung untuk melakukan evaluasi dan berdialog dengan pemerintah Indonesia tentang bagaimana komitmen yang ada, karena sebenarnya itu adalah soal hukum, mengapa pemerintah Indonesia tidak menjalankannya, malah sebaliknya memanipulasi itu menjadi sesuatu yang politik dan yang sangat manipulatif." "Yang ketiga, mereka mengharapkan tokoh-tokoh agama ini berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Uni Eropa,juga termasuk di dalamnya kedutaan-kedutaan anggota dari Uni Eropa." Penyelesaian damai RN: "Apakah ini merupakan bagian dari jalan panjang menuju Papua yang mandiri bebas dari Indonesia?" JP: "Tentu! Tinggal apakah itu diartikannya sebagai penyelesaian Aceh, seperti penyelesaian Timtim, atau ada konsep-konsep lainnya. Tapi itu masalah nanti. Tapi sekali lagi yang kami inginkan, berdasar pada dua pengalaman tersebut yang bisa dikatakan berdarah-darah, adalah hal ini berjalan dengan damai, apa pun itu. Entah otonomi, merdeka, federasi atau apa pun pilihannya, harus tetap damai. Ditambah lagi harus berdasarkan pada keadilan terhadap korban-korban pelanggaran Hak Asasi, dan juga diharapkan dapat memperbaiki ekonomi sosial budaya. Tapi yang jelas, harus dengan sejarah yang sesungguhnya." Demikian Johnson Panjaitan, aktivis HAM yang mendampingi organisasi-organisasi agama dalam pertemuan di Belanda. © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
