 |
| Search |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland |
|
|
|
|
Dialog Politik
Rakyat Papua Ingin Seperti Aceh
By Cepos
Nov 17, 2005, 16:39
|
|
JAKARTA-Permasalahan di Papua, harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ketika menangani kasus Aceh. Tuntutan ini kemarin disuarakan oleh beberapa elemen masyarakat Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera Papua Barat).
''Dialog dengan bangsa Papua Barat adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di Papua,'' kata Ketua Umum Front Pepera Papua Barat Hanz Gebze, di Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta kemarin.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat Papua telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.''Bangsa Papua Barat tidak akan menyetujui penggunaan kekerasan oleh pihak mana pun untuk menyelesaikan masalah Papua,'' terangnya.
Dia mengatakan, penyelesaian konflik di NAD (Nangroe Aceh Darussalam) dengan GAM adalah salah satu contoh keberhasilan pemerintah Indonesia menghentikan konflik disana.''Kenapa di Papua tidak diselesaikan seperti Indonesia dengan GAM?,'' katanya. Hanz yakin, bila masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia dapat duduk bersama, permasalahan di sana dapat segera terselesaikan.''Semua harus dilibatkan secara serius,'' katanya.
Menurut dia, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang baru dilantik pada tanggal 30 Oktober 2005 tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat Papua.''Bagaimana mau mewakili masyarakat Papua apabila sosialisasinya sehari sebelum dilaksanakan pemilihan MRP,'' tegasnya.
Tidak hanya itu, Front Pepera Papua Barat juga menilai bahwa otonomi khusus bukan sebagai jalan keluar yang tepat. Menurut Hanz, sejak 2002 otonomi khusus telah gagal, karena pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki keinginan untuk melaksanakan secara konsisten.''Pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun untuk melaksanakan dengan konsisten dan konsekuen,'' katanya.
Dalam kesempatan itu dia mendesak agar Pemerintah dan Parlemen meninjau kembali pelaksanaan Pepera, karena dinilai Pepera tersebut tidak obyektif.''Menurut kami, tidak demokratis, tidak jujur dan manusiawi,'' ujarnya.
Selain itu, dia meminta agar DPR RI segera membentuk Pansus Papua untuk meninjau kembali kebijakan politik dan praktek politik yang selama 43 tahun dijalankan dengan merepresi tanah Papua.''Bangsa Papua memegang teguh keyakinan bahwa kebenaran itu akan datang, cepat atau lambat,''pungkasnya.(yog)
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
|
