|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
 Buku/ Paper
ISU politik di Papua bakal tak ada matinya. Bahkan ketika masuk era reformasi, justru semakin membara ketika Presidium Dewan Papua (PDP) pimpinan alm. Theys Hiyo Eluay getol menggusung pelurusan sejarah masuknya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walau pemerintah pusat sudah memberikan otonomi khusus (Otsus), tuntutan itu masih tetap memanas hingga kini. Yang terbaru, soal peluncuran buku hasil penelitian (survey) Prof. PJ Drooglever tentang Pepera 1 Mei 1969 di Papua. Buku yang diluncuran di Belanda Selasa, 15 November lalu itu, sempat dihadiri sejumlah tokoh politik Papua. Bahkan di Papua sendiri, peluncurannya disambut positif. Misalnya, di Kota Jayapura, sekitar 300-an massa yang menamakan diri Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera-PB) melakukan aksi demo damai di Lapangan Bola Trikora, Abepura. Aksi demo yang dikoordinir Selfius Bobii selaku Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional Front Pepera-PB menilai buku itu membuka peluang pemahaman yang benar antara pemerintah dan rakyat Papua Barat. Sebab merupakan kajian ilmiah tentang sejarah Papua Barat yang sebenarnya. Buku ini mengungkap kebenaran sejarah Papua yang selama ini ditutupi dan tak bisa didialogkan. Misalnya saja, salah satu kebenaran yang ditemukan, yakni Nieuw Guinea Raad yang dipilih secara demokratis rakyat Papua pada 1 Desember 1961. “Isinya tentang keinginan merdeka dan menjadi bangsa yang berdaulat, serta sejajar dengan bangsa lain. Belanda yang menjajah Papua Barat, telah menerbitkan Gouvernementsblad van Nederlands-Niew Guinea pada 1991, tentang bendera negara dan lagu kebangsaan. Selain itu telah ada berbagai persiapan ke arah kemerdekaan penuh," katanya. Selfius mencontohkan, persiapan pembentukan partai politik dan pelatihan petugas pemerintahan di dalam dan di luar negeri, serta pembangunan di berbagai bidang. Ini diperkukuh resolusi PBB Nomor 1514 tahun 1990. Sebab Resolusi itu berisi pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan rakyat jajahan. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat duduk bersama membicarakan masalah ini, termasuk DPR Papua dan lembaga yang memperjuangkan hak dasar masyarakat Papua. “Sebab jika tidak, kami akan melakukan mogok sipil nasional pada 28 November mendatang,” terangnya di hadapan ratusan massa yang terlihat membentangkan berbagai spanduk berisikan pelurusan soal sejarah dan Pepera di Papua. Buku ini seolah pemantik baru bagi perjuangan Papua lepas dari NKRI. Sebab selain di Kota Jayapura, di Manokwari dan di Nabire pun dilakukan aksi demo yang sama. Bahkan dikabarkan ada aksi serupa di Jakarta dan di luar negeri. Di Manokwari (Irian Jaya Barat), sekitar 1000 rakyat Papua menyambut peluncuran buku itu dengan aksi demonstrasi. Polres Manokwari menurunkan sedikitnya 50 personil pengamanan. Bahkan massa sempat beradutegang dengan pihak aparat. Namun akhirnya suasana cair kembali. Dalam aksi itu, massa membawa spanduk dan poster. Diantaranya bertuliskan: Pepera 1969 cacat hukum, kembalikan hak kami bangsa Papua, Otsus proyek pemerintah RI; Pepera 1969 dilakukan dibawa tekanan aparat TNI/Polri; Pepera cacat moral dan hokum harus penetuan nasib ulang di tanah Papua; Pelurusan sejarah bangsa Papua tidak berakhir pada peluncuran sebuah buku, oleh sebab itu Pemerintah Kerajaan Belanda harus bertanggungjawab dalam proses selanjutnya. Ketua Majelis Gereja Bartolomeus, Borarsi, Pdt Sherly Parinusa dalam khotbahnya di hadapan massa pendemo di Gereja Elim, Manokwari, menekankan, masalah politik Papua merupakan persoalan global. Terbukti banyak orang di luar negeri peduli terhadap masalah politik Papua. Sejarah Papua banyak dibelokkan, sehingga harus diluruskan. Bangsa Papua tak perlu takut. “Kita berjuang bukan dengan senjata dan kekerasan, tapi dengan doa tanpa henti,” katanya. Hal sama dikemukakan Ketua Panitia Penyambutan Peluncuran Buku Pelurusan Sejarah Papua (Pepera) di Manokwari, Pdt Soleman Manufandu. Katanya, sudah banyak janda dan anak yatim piatu akibat perjuangan Papua merdeka. “Saya yakin orang Papua sepakat ingin merdeka. Otsus yang diberikan pemerintah pusat, belumlah cukup. Sebab otsus ibarat seekor ayam yang dilepas kepalanya, tapi dipegang ekornya. Jika orang luar (orang asing) bisa perhatikan kami, kenapa pemerintah pusat tak bisa,” tandasnya kepada Suara Perempuan Papua, usai ibadah. Sementara itu Pdt Marthen Wanma menuturkan, Pepera di Manokwari dilaksanakan di Gedung Pepera yang kini menjadi Kantor DPRD Provinsi IJB. Kala itu, masyarakat yang dinilai tak berkepentingan dengan Pepera dilarang mendekati gedung tersebut. Gedung ini dijaga ketat aparat TNI/Polri. Bahkan ada dua kapal perang. “Tahun 1976, saya sekolah Teologia ke Jawa. Ternyata masyarakat di Jawa tak tahu sejarah masuknya Papua ke NKRI,” cetusnya di depan massa. Sedangkan di Nabire, ratusan massa melakukan hal serupa. Komite Persiapan Pembentukan Front Persatuan Perjuangan Rakyat Pepera Papua Barat (KPPF–PB) Wilayah Nabire bersama masyarakat setempat menggelarnya di halaman Kantor DPRP Nabire. Bahkan selain isu Pepera, mereka juga mengusung soal penolakan MRP dan Otsus Papua. Proses pemilihan MRP dianggap pengulangan Pepera (DMP) di tahun 1969. “Proses integrasi Papua hanya memiliki kepentingan ekonomi. Pencaplokan Papua hanya untuk kepentingan ekonomi Belanda, Amerika dan Indonesia,” ujar Hendrik Andoi selaku Koordinator Aksi Demo. Hal yang sama juga dikatakan para orator yang memeriahkan aksi demo itu. Bahkan kata Andoi, mereka meminta pemerintah pusat segera membicarakan dan mempersiapakan dialog nasional atau dialog internasional secara terbuka dan demokratis, serta jujur dalam kerangka penyelesaian masalah politik Papua. “Dialog ini bertemakan Referendum atau Pepera ulang. Kami juga minta DPR RI segera bentuk Pansus Papua dan mencabut UU Otsus Papua, serta PP 54 tentang MRP. Juga menarik kembali pasukan non organik yang ditempatkan di seluruh tanah Papua. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, kami akan melakukan perlawanan total dengan aksi mogok sipil nasional,” terangnya, sambil menyerahkan tuntutannya kepada Ketua DPRP Nabire, Daniel Butu. Sementara itu, sehari sebelumnya, Senin, 14 November di Aula Sekolah Tinggi Theologia (STT) Walter Post di Sentani, saat peluncuran buku ‘Pepera 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis’ karya Socrates Sofyan Yoman, Rektor STT Walter Post Beny Giay mengatakan, hasil penelitian Drooglever meruntuhkan Pepera yang terjadi di tahun 1969. “Penelitian itu mementahkan segala yang terjadi pada saat Pepera. Hasil survey ini harus dapat dicopy dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, agar semua orang dapat membacanya. Juga MRP harus bisa memfasilitasi agar hasil survey ini dibaca orang Papua, sehingga semua tahu apa yang terjadi saat itu,” terangnya disambut tepuk tangan 200-an undangan yang hadir siang itu. Cunding Levi/Angleng (Manokwari), Manuel Goo (Nabire), Yosias Wambraw, Sarce Saflesa, Octov Madai, Roberth IVS Horassonte (Jayapura) _________________ Kontak Email: Perempuan_papua@yahoo.com © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
