Update Terakhir: Nov 22nd, 2005 - 03:39:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Otonomi Khusus
Kebijakan Penjajah
Hubungan LN
Hukum & Demokrasi
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Kebijakan Penjajah

Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN Bertemu Gubernur Papua
By SP Daily
Nov 22, 2005, 03:38

 
JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf, Menko Polhukam Widodo AS, Kepala BIN Syamsir Siregar, Senin (21/11) pagi, di Gedung Negera Dok Lima Atas Jayapura mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Drs Yap Solosa, Kapolda Papua Irjen Pol Dody Sumantywan, Pangdam XVII Trikora Mayjen TNI George Toisutta, dan Ketua MRP Agus Alua didampingi Wakil Ketua Ir Frans Wostakrik, Wakil Ketua II Hana Ikoyabi.

Pertemuan itu dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 11.25 WIT. Kemudian pada pukul 12.30 dilanjutkan pertemuan dengan pimpinan DPRP di antaranya Ketua Drs John Ibo, Ketua Komisi A Yance Kayame, dan beberapa anggota DPRP lainnya.

Ketua Komisi A DPRP, sebelum pertemuan itu kepada Pembaruan mengatakan, kedatangan mereka untuk melihat situasi dan kondisi dan keamanan Papua. Yang kedua mensikapi pernyataan anggota DPRP pada rapat paripuran pada tanggal 16 November lalu lalu di mana DPRP memutuskan akan mengembalikan UU Otonomi Khusus (Otsus) apabila Jakarta tidak konsisten menjalankan undang-undang tersebut.

"Ini akan kami lontarkan kembali kepada mereka agar Otsus dan hak-hak kita diperlakukan juga menjalankan dengan baik dan benar.

Yance mengatakan bahwa solusi final yang diungkapkan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu lalu itu berarti solusi final integritas eks Irian Jaya harus dipertahankan.

Sementara itu seusai pertemuan Ketua MRP, Agus Alua, mengungkapkan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan biasa saja. Ini adalah komunikasi penguatan di perlu dibangun komitmen bersama bagaimana menyelesaikan Papua dengan UU No. 21 tahun 2001. Mereka pun menegaskan memiliki komitmen yang sama. Pada Kamis (24/11) mendatang, lanjutnya, direncanakan MRP, DPRP, DPR IJB akan melakukan pertemuan di Jakarta. (ROB/W-5)


© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
UN Expert Says Action Needed to Prevent Genocide in Several African Countries
Interview du réalisateur Stéphane Breton
The hellish truth behind Papua's paradise
LAPORAN PERTEMUAN DI KANTOR PBB
Pemeriksaan Tersangka Bintang Kejora Dihentikan
Perang Terorisme
Dandrem Asiswanto: Prajurit TNI jangan takut HAM
Yance Demetouw Bantah Latih TPN/OPM
TPN/OPM Masih Perlu Diwaspadai
Warga Papua Mengaku Disiksa
Danrem: Untuk Pastikan Penembak Moses Douw Perlu Uji Balestik
Eko Terorisme
TEMUAN SPESIES BARU DI PAPUA MENDAPAT PERHATIAN DI AS
PAPUA DAN IRJA BARAT MILIKI 56 DAERAH KONSERVASI SDA
LIPI UMUMKAN SPESIES BARU DARI MEMBRAMO PAPUA
Wapres Inginkan Bagi Hasil Freeport 300%
Wamang Mengaku Menembak Dengan Senjata SS1 dan M16, Pelurunya Dibeli dari Jakarta Seharga Rp 6 Juta
Politik Indonesia
MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar
Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI
Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa
BAP Penembakan di Wagete Sudah Dilimpahkan ke Odmil
John Ibo: NKRI Adalah Awal dan Akhir
Editorial & Opini
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
2006: Tahun Papua dan Sulawesi Tengah
2006: Aceh Damai, Papua Cemas
2006, Suhu Politik di Papua Diprediksi Memanas!
Pemimpin Papua Barat, Belajarlah dari Evo Morales
Fokus Isu
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Pemerintah Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Timor Leste
Pelanggaran HAM Timor Leste RI Tak Direkomendasi ke Pengadilan Internasional
Xanana Akan Bawa Laporan Soal Kekejaman Indonesia ke PBB
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece