Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Otonomi Khusus
Kebijakan Penjajah
Hubungan LN
Hukum & Demokrasi
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Kebijakan Penjajah

Gereja Harus Pertahankan Papua Sebagai Bagian NKRI
By SP Daily
Nov 22, 2005, 04:53

 
Sukabumi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, meminta agar gereja Katolik Indonesia dan juga gereja yang berada dibawah Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) tetap mempertahankan Papua, Ambon dan Sulawesi Utara sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Para pemimpin dan tokoh agama harus senantiasa menciptakan kesejukan dan memberikan informasi secara damai, tepat, baik dan konstruktif bagi NKRI.

"Perbedaan serta konflik horisontal yang terjadi di tengah masyarakat di sejumlah tempat jelas bermuara dan disebabkan oleh persoalan agama akan tetapi oleh aktor atau sekelompok elite politik yang mempunyai kepentingan atau motif ekonomi dan kekuasaan yang mempergunakan agama sebagai kendaraan. Karena itu, saya tegaskan kepada mereka penjahat moral dan kemanusiaan itu agar menghentikan agama sebagai kendaraan untuk menciptakan konflik horisontal," ujar Hasyim dalam sambutannya dalam penutupan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) di Sukabumi, Jawa Barat (20/11).

Dikatakan, pemimpin dan tokoh gereja Katolik di Indonesia sangat diharapkan membawa sebuah warna kesejukan di tengah kegelisahan masyarakat Papua, Ambon dan Sulawesi Utara yang kecewa dengan persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia karena munculnya sejumlah persoalan kebangsaan menyangkut pluralitas berbangsa dan bernegara. "Seberat persoalan apapun, saya sangat berharap masyarakat Papua dan Ambon tidak termakan hasutan untuk memisahkan diri dengan negara kesatuan republik Indonesia," tegas Hasyim.

Acara penutupan di hadiri oleh tokoh lintas agama seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin, Wakil Sekretaris Umum PGI, Weinata Sairin, Wakil Umat Buddha Indonesia, Biksu Sri Vanyavaro Mahatera, Wakil Parisada Hindu Dharma, Wayan Widia Saputhera. Para tokoh agama ini pun menyampaikan pidato perdamaian.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta agar umat Islam dan Nasrani untuk segera membangun dialog jujur, terbuka, bersih dan amanah. Dengan demikian segala bentuk masalah, kecurigaan serta persoalaan yang terjadi dalam hubungan antar umat beragama di tengah masyarakat mendapat solusi serta jalan keluar yang tepat.

Budaya Dialogis

"Saya kira sudah waktunya kita bangun budaya dialogis. Mungkin dalam dialog itu umat Islam dapat menyusun daftar persoalan yang menyangkut hubungan umat Islam dan Nasrani dan akan ada 10 persoalan, dan umat Nasrani juga membuat daftar persoalan yang sama dan mungkin ada 50 persoalan. Kemudian dengan hati bersih, jujur, damai dan semangat persaudaraan sebagai sesama warga bangsa kita cari solusi penyelesaiannya. Sudah saatnya tidak boleh ada lagi dusta diantara umat beragama di Indonesia," ujar Din.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Julius Kardinal Darmaatmadja SJ mengemukakan, Gereja Katolik Indonesia mendorong umatnya melaksanakan serangkaian tindakan nyata pada titik sasaran yang tepat agar terbangun gerakan berkesinambungan demi terwujudnya keadaban publik baru bangsa Indonesia.

"Sebagai umat minoritas, amat terbatas apa yang dapat dilakukan Gereja. Sementara itu, Gereja percaya, banyak pihak lain merasakan kebutuhan yang sama akan terciptanya keadaban publik di negara tercinta ini. Karena itu, Gereja mengajak semua pihak yang berkehendak baik untuk sama-sama bergerak membentuk keadaban publik baru itu," kata Julius dalam jumpa pers seusai penutupan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2005 di Wisma Kinasih Caringin, Kabupaten Bogor, Minggu (20/11).

Dorongan bagi umat Katolik Indonesia itu, diharapkan mampu meningkatkan semangat Gereja terlibat dalam masalah keprihatinan bangsa, yang sekaligus merupakan keprihatinan Gereja.

SAGKI, yang berlangsung sejak Rabu lalu diikuti 36 uskup dari seluruh Indonesia serta sekitar 300 peserta lain yang mewakili umat Katolik se-Indonesia, itu menganalisis secara obyektif situasi ketidakadaban publik negeri ini dengan kacamata iman. Sidang melihat, ketidakadaban publik telah berlangsung lama sehingga poros badan publik, poros pasar, maupun poros komunitas warga telah terbiasa hidup dalam kondisi di mana, misalnya, tak ada lagi rasa bersalah saat melakukan hal yang salah. "Kondisi seperti itu telah berlangsung begitu lama sehingga telah tercipta habitus yang bahkan menganggap hal yang salah sebagai suatu yang benar," katanya.

Menurut Kardinal, karena Gereja Katolik Indonesia merupakan bagian dari-dan punya andil baik langsung atau tidak langsung dalam-ketidakadaban publik itu, maka SAGKI melakukan pertobatan dan mencoba mencari jalan untuk membentuk habitus baru yang berkeadaban publik. (E-5/H-12)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece