Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Gerilya
Dukungan Dunia
Usaha Diplomasi
Dialog Politik
Demo/ Protes
Petisi/ Surat
Gugat Pepera 69
Penegakan Hukum
Kisah Perjuangan
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Petisi/ Surat

Press Release Front Pepera PB Dalam Rangka Mogok Nasional, Senin, 28 November 2005
By Front Pepera PB
Nov 28, 2005, 09:48

 
Eksekutif Nasional
Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat
[Front PEPERA Papua Barat]
Sekretariat Sentani, 081343118143/081344327223
===============================================
PRESS RELEASE

Mengapa rakyat Papua akan melakukan mogok sipil nasional? Ada beberapa alasan yang mendorong rakyat Papua mengadakan mogok sipil nasional. Alasan-alasan itu antara lain:

1.Sejak tahun 1961 rakyat Papua telah menyiapkan perangkat-perangkat pemerintahan, misalnya New Guinea Raad dan simbol-simbol kenegaraan, dan tepatnya pada tanggal 1 Desember 1961 telah mendeklarasikan simbol-simbol kenengaraan, namun rencana berdirinya negera berdaulat yang disiapkan oleh Belanda dibubarkan oleh Presiden RI Soekarno melalui maklumat Trikoranya.

2.Proses integrasi Papua ke dalam NKRI antara tahun 1962-1963 tidak melibatkan rakyat Papua, dimanipulasi dan diintegrasikan di bawah tekanan militer. Akhirnya tepatnya tanggal 1 Mei 1963 Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.

3.Sejak tahun 1963 Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk menyinakkan dan mengambil hati orang Papua. Segala kebijakan yang dilakukan antara tahun 1963 sampai 1969 adalah pembangunan yang mengambil hati orang Papua. Akhirnya PEPERA dilakukan hanya diwakili oleh 1025 orang. Pelaksanaan PEPERA diwarnai kekerasan, penumpahan darah rakyat Papua yang tidak bersalah, dimanipulasi dan direkayasa demi kepentingan penguasa NKRI di bawah bayang-bayang Amerika Serikat.

4.Distorsi sejarah Papua melahirkan dua masalah mendasar yakni masalah pelanggaran HAM dan pembangunan. Pelanggaran HAM lebih banyak terjadi hanya karena penafisiran sejarah yang keliru terhadap PEPERA. Akibat penafsiran sejarah Papua yang keliru telah dan sedang membawa manusia Papua pada pemusnahan etnis Papua. Hal ini telah dibuktikan oleh Universitas Yale Inggris dan Peneliti di Australia.

5.Sedangkan pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah di Papua adalah pembangunan bias pendatang, pembangunan pemarginalisasian orang Papua, pembangunan yang mendepopulasikan orang Papua dan pembangunan pembodohan serta pembangunan pengurusan kekayaan alam Papua, dan lain sebagainya. Sudah terbukti bahwa dengan dalih pembangunan, pemerintah Indonesia melakukan kemauannya di Papua. Semua kebijakan Pemerintah tidak memberikandampak posif bagi rakyat Papua, tetapi pembangunan di Papua hanyalah memalingkan orang Papua dari kemalangan satu ke kemalangan berikutnya. Salah satunya adalah Otsus. Otsusbukannya menyelesaikan masalah Papua, akan tetapi implementasi Otsus melahirkan masalah-masalah Baru. Singkatnya Otsus membawa orang Papua pada kemalangan satu kepada kemalangana berikutnya, dan terbukti bahwa Otsus mengancam hak hidup orang Papua.

6.Dengan demikian, sudah terbukti di depan mata kita bahwa Pembangunan tidak akan menyelematkan orang Papua. Salah satunya adalah Otsus. Otsus adalah uang. Maka uang tidak pernah menyelematkan orang Papua. Yang terjadi selama ini adalah UANG Otsus bertindak dan memerintah, maka hancurlah dimensi hidup orang Papua. Uang adalah raja. Raja ini memerintah, maka tindakan amoral pun bisa dilaksanakan. Uang itulah yang memerintah Para penguasa di Papua sehingga kini terbukti bahwa orang Papua terancam hak hidupnya.

Berdasarkan alasan di atas, selama ini kita meminta dan mendesak Indonesia untuk membuka dialog demi mencari solusi yang terbaik bagi penyelesaian masalah Papua, tetapi pemerintah tidak membuka diri dengan rakyat Papua untuk membicarakan segala permasalahan yang terjadi di Papua. Mengingat pemerintah tak perduli dengan permintaan dan desakan rakyat Papua, maka pada kesempatan ini dalam nama leluhur Papua, pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan yang mendahului kami dan dalan nama Allah moyang Papua, Front PEPERA Papua Barat menyatakan dan menyerukan :


1.Mendesak kepada pelaku sejarah Papua Barat, yakni pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk meninjau kembali pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969, selanjutnya mengadakan dialog Internasional dengan massa rakyat Papua dalam rangka mencari kebenaran sejarah Papua Barat demi mencari solusi yang terbaik bagi penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas.

2.Massa rakyat Papua segera bersiap-siap untuk melakukan perlawanan total dengan jalan mogok sipil nasional yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2006, tentang tanggal pelaksanaan dan tuntutan dalam mogok sipil akan diputuskan bersama oleh seluruh elemen perjuangan dan bersama massa rakyat Papua dalam sebuh pertemuan yang difasilitasi oleh Eksekutif Nasional Front PEPERA Papua Barat.

3.Seluruh elemen gerakan perjuangan dan komponen, ikatan-ikatan kesukuan, peguyuban-peguyuban dan massa rakyat Papua segera merapatkan barisan untuk segera melakukan konsolidasi dan memobilisasi massa rakyat serta menyiapkan logistik untuk mewujudkan mogok sipil nasional demi meminta dan mendesak pelaku sejarah Papua Barat untuk menyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas.

Demikianlah seruan Front PEPERA Papua Barat untuk diketahui dan diperhatikan serta diperiksa!!

Port Numbay, 28 November 2005


© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece