|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
 Operasi Militer
Menurut Pangdam, informasi tentang kembali menguatnya OPM di Papua, barulah sebatas sinyalemen (Wacana). Namun, hal itu juga harus diwaspadai. Dan untuk mempersempit gerak langkah OPM, Kodam akan mengedepankan operasi teritorial. "TNI selaku alat penjaga kedaulatan negara, tentunya setiap saat siap selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya kekuatan kelompok-kelompok yang berupaya mengganggu dan mengancam integrasi bangsa. Sebab menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa adalah tugas pokok TNI yang harus melekat pada setiap prajurit," ujar Pangdam kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Dijelaskan, terkait dengan keberadaan gerakan separatis itu, maka upaya yang harus dilakukan adalah menggelar operasi militer secara terbatas. Sebagai contoh, jajaran Kodam XVII/Trikora dalam menjalankan tugas-tugasnya tetap mengedepankan operasi-operasi teritorial. "Meski operasi militer itu tetap dilakukan, namun Kodam XVII/Trikora dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya akan tetap mengedepankan operasi-operasi teritorial. Sebab kita yakini dengan operasi teritorial ini merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya," ujarnya di sela-sela melihat langsung kegiatan kurve di Makodam. Disinggung tingkat kerawanan keamanan dan kekuatan OPM di Papua, menurut Pangdam, daerah-daerah yang perlu diwaspadai terkait munculnya kekuatan OPM itu adalah di daerah perbatasan. Sebab, daerah perbatasan itu merupakan tempat yang sangat rawan untuk memasukkan senjata-senjata ilegal ke wilayah Papua. Begitu pula, ketika OPM itu berhadapan dengan TNI, maka mereka cenderung lari ke daerah perbatasan. "Nah, cara yang harus kita lakukan untuk mencegah upaya penyelundupan senjata-senjata ilegal itu adalah dengan memperbanyak pos-pos keamanan,''ujarnya. Namun diakuinya, karena keterbatasan sarana dan anggaran yang ada, sehingga tidak mungkin wilayah perbatasan yang begitu luas itu mampu didirikan pos-pos keamanan secara keseluruhan. Menurut Pangdam, gerak langkah OPM ada dua. Yang pertama dengan senjata dan yang kedua dengan cara diplomasi ke luar negeri. Dan menurut Pangdam, kelompok yang seharusnya perlu diwaspadai adalah kelompok-kelompok yang berjuang lewat jalur diplomatis, dari pada OPM yang sangat minim persenjataanya. ''Sebab, kelompok separatis politik itu memiliki jaringan yang sangat luas, dibandingkan mereka-mereka yang berjuang di hutan,''katanya. Pangdam juga menjelaskan bahwa akar permasalahan munculnya gerakan-gerakan itu karena faktor kesejahteraan. Karena itu, pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan itu adalah lewat pembangunan yang bisa menyentuh rakyat secara langsung. Menurutnya, kalau rakyat hidupnya makmur dan kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan baik, maka mereka tidak ada lagi pemikiran-pemikiran untuk merdeka. " Sehingga bisa disimpulkan juga bahwa akar masalah yang mereka hadapi itu adalah soal kesenjangan hidup. Lewat kebijakan Otonomi Khusus ini peran pemerintah daerah untuk mereduksi permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat sangat tinggi. Sekarang persoalannya adalah bagaimana dana Otsus yang ada itu mampu dimanej dengan baik, agar tingkat kesejahteraan rakyat ikut terangkat," paparnya. (mud) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
