Jogja SPMNews - Hari ini Kamis, 15 Desember 2005 Front Revolusioner Mahasiswa Papua Jogjakarta kembali menggelar aksi demonstrasi di Bunderan Boullevard UGM, mereka adakan aksi demonstrasi keprihatinan atas kelaparan di Kabupaten Yahukimo Papua Barat yang telah menewaskan 154 orang. Aksi yang dihadiri sekitar 30 orang ini digelar hanya di tempat, mereka tidak melakukan long march seperti biasanya.

Koordinator aksi Tinus Gombo mengatakan bahwa Pemerintah RI harus bertanggung-jawab atas kasus kelaparan di Yahukimo ini, ia juga mengatakan pangdam dan jajaranya di Papua tidak mempolitisir kasus Kelaparan ini lalu mendatangkan militer yang lebih banyak di daerah itu, karena masyarakat disana tidak membutuhkan mereka (militer) tetapi makanan yang saat ini masyarakat Yahukimo butuhkan.

Tinus mengecam kelambanan pemerintah dalam menangani kasus kelaparan ini dan mengatakan rakyat Papua Barat mati karena kelaparan itu tidak masuk akal sehat, sebenarnya pemerintah Jakarta maupun Daerah secara gentlement akui bahwa mereka tidak mampu lagi merubah taraf hidup masyarakat Papua pada umumnya, Otononimi khusus walau sudah ditolak rakyat Papua namun tetap dipaksakan, apa buktinya? 154 orang telah mati diatas otonomi khusus, ini bukti bahwa sebenarnya pemerintah KNRI tidak mencintai rakyat Papua tetapi lebih mencintai kekayaan alam saja, untuk itu ia mendesak pemerintah NKRI untuk segera mengadakan Dialog yang luas bersama Organisasi Papua Merdeka dan rakyat Papua Barat guna mencari solusi atas semua permasalahan yang ada di bumi Cenderawasih itu, demikian ditegaskan Tinus pada akhir orasinya.

Terlihat beberapa anggota aksi dari para demonstran memegang poster dan satu spanduk yang berisi tuntun, mereka juga menyanyikan lagu perjuangan Papua Barat dan yel-yel sambil mengepalkan tangan kiri mereka. Aksi ini dimulai pukul 10:15 Wib dan berakhir pada jam 12:00 Wib. Diakhir aksi koordinator aksi membacakan pernyataan sikap dan massa aksi membubarkan diri. Ketika SPMNews menemui koordinator aksi dan menanyakan apakah ada agenda lain selain aksi ini, Tinus dan Edoway mengatakan ada beberapa kawan sedang membuat kotak sumbangan dan kami akan melakukan ngamen di jalan raya dalam waktu dekat ini, tetapi kami harus rapat dulu untuk membahas kegiatan ini, demikian ditegaskan Edoway sambil berpamitan dengan SPMNews.*** (ktk)

Berikut Press Releasenya:
_________________________

FRONT REVOLUSIONER MAHASISWA PAPUA
(FRMP) Daerah Istimewa Jogjakarta
Sekretariat: Asrama Kamasan I Mahasiswa Papua
Jalan Kusumanegara No 119 Jogajakarta INDONESIA
================================================

MILITER TIDAK PERLU MERASA DIBUTUHKAN!

Politisasi kasus kelaparan di Yahukimo mulai terlihat ketika pihak-pihak yang berkepentingan merasa berkewajiban untuk terlibat aktif di sana. Politisasasi kasus Yahukimo tidak terlepas dari dua kepentingan yang saling menguntungkan yaitu: tuntutan nasional dan bisnis militer Indonesia. Militer selalu siap-siaga menanti datangnya setiap moment, baik dalam bentuk konflik social maupun musibah di Republik yang terkutuk ini. Dari sisi kepentingan nasional, berkutat pada persoalan seputar disintegrasi dengan strateginya ialah Otsus dan Pemekaran Wilayah. Untuk mendukung kebijakan ini, aktivitas OPM dijadikan isu proyek kedua belah pihak. dalam semua permasalahan yang terjadi di Papua. Selanjutnya, OPM diposisikan sebagai penghambat program kerja nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kasatuan RI.

Pada konteks ini, sipil dan militer melakukan kontrak politik yang saling menguntungkan dalam beragam kebijakan nasional yang ingin diterapkan di Papua Barat. Karena itu, militer merasa diperlukan dalam penangan semua permasalahan social di Papua dengan orientasi pada bisnis kelabu. Bisnis kelabu yang dimaksud yang kami maksud adalah merebut sebagian besar dana negara yang diperuntukan bagi masyarakat sambil merekayasa penyebab kasus dengan cara mengaitkan OPM sebagai dalangnya. Dengan demikian, militer lebih gaampang menduduki semua wilayah yang dicurigai sebagai pusat aktivitas OPM. Amat licik militer Indonesia, bahwa yang dia cari sebetulnya bukan musuh rakyat, tetapi uang dan kenaikan pangkat sebagai balas jasa yang patut diberikan Negara..

Ironisnya, ketika militer dan sipil menerima dana miliaran rupiah dan naik pangkat/jabatan bukan karena berdasarkan prestasi kerja untuik masyarakat, melainkan sebagai balas jasa atas intimidasi dan pembunuhan yang dilakukan terhadap penduduk setempat dengan tuduhan OPM. Membunuh orang Papua identik dengan membunuh aktivis OPM, karena merasa kewalahan menemukan atau membedakan antara aktivis OPM dengan warga biasa. Atau, memang tahu bahwa yang dia bunuh adalah bukan OPM tetapi militer mengklaim warga setempat adalah aktivis OPM agar tindakannya dilegitimasi negara dengan menerima uang dan naik pangkat sebagai balas jasa proteksi.

Kelaparan di sentra ubi jalar, sungguh ironis. Tapi, inilah yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua, belakangan ini. Sejak sebulan, 55 warga meninggal dunia karena kekurangan makanan di kabupaten penghasil ubi jalar terbesar di Bumi Cenderawasih ini.

Masyarakat Papua mengenal ubi jalar, keladi, singkong, pisang, dan sagu sebagai makanan pokok sejak zaman nenek moyang. Hasil penelitian tim Universitas Cenderawasih menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi umbi-umbian menurun. Sebab, masyarakat menganggap umbi-umbian adalah makanan pokok kelompok masyarakat golongan bawah. Selain itu, pemerintah juga gencar menjadikan nasi sebagai makanan pokok nasional. Kini, harga beras kian mahal, terakhir dilaporkankan bahwa harga beras Rp 15.000 s/d 20.000/kilogram.

Sangat menyedihkan setelah 60 tahun merdeka, masih banyak wilayah negeri ini yang terisolasi dan rakyatnya mati kelaparan. Masih ribuan lagi yang kelaparan, yang bila tidak cepat ditolong akan menyusul ke alam baka.

Sekalipun bantuan makanan dari Departemen Sosial sudah dikirim, bantuan itu belum sampai ke lokasi yang membutuhkan. Pasalnya, pemerintah setempat sedang mengusahakan menyewa pesawat berdaya angkut lebih dari tiga ton, yang lebih mengherankan lagi, bantuan tersebut bukan makanan pokok para penduduk yang kena musibah seperti umbi-umbian, melainkan beras dan mie yang kadang orang pedalaman tidak pernah makan pula yang di drop ke Yahukimo. Ini adalah bukti bahwa Pemerintah Republik Indonesia kurang tanggap dan bahkan tidak memahami kebutuhan rakyat yang saat ini lagi berjuang mempertahankan nyawa mereka karena kelaparan.

Itulah yang menimpa rakyat di Kabupaten Yahukimo, Papua. Tidak ada jalan darat yang bisa mencapai ke sana. Diperlukan waktu satu bulan jalan kaki untuk memasuki wilayah-wilayah kecamatan di wilayah pegunungan itu.

Hingga hari ini Korban tewas dilaporkan mencapai 154 orang, 112 orang sakit parah, dan sebanyak 15 ribu orang dari 200 ribu penduduk kabupaten tersebut kini terancam kelaparan, seperti ditulis harian Media Indonesia Edisi 13/12/2005.

Kelaparan dan buruknya infrastruktur adalah dua bukti betapa negeri ini masih tergolong negara terbelakang. Bahkan, di kabupaten itu tidak ada rumah sakit umum dan sekalipun memiliki tujuh puskesmas dan 27 puskesmas pembantu, tapi tidak ada seorang pun dokter di situ.

Adalah aspirasi yang berbahaya mengumbar nafsu elite (termasuk pemerintah pusat) untuk memekarkan wilayah Papua merupakan contoh bahwa pemekaran wilayah justru menyuburkan konflik. Dan yang sangat menyedihkan, elite sibuk bertarung politik merebut kekuasaan untuk menjadi kepala daerah, dengan melupakan nasib rakyat bahkan sampai mati kelaparan.

Pemekaran wilayah justru sangat potensial menjadi sumber gejolak baru, penderitaan baru. Takhta, di level mana pun, mestinya memang untuk kesejahteraan rakyat. Namun itulah yang masih diabaikan. Pemerintah mestinya malu besar karena masih banyak rakyatnya yang mati karena kelaparan.

Dalam rangka manajemen kenegaraan, seakan-akan ingin mempertahankan Papua dan seisi alamnya, termasuk manusianya, sebagai museum purbakala.

Banggakah kita dengan negara yang bernama Indonesia ini, ketika anak-anak Papua yang bertelanjang dengan perut buncit dan tulang rusuk terpampang karena kurang gizi, berpose bersama pejabat yang datang membawa mie?, Banggakah Indonesia ketika perempuan-perempuan Papua bertelanjang dada sambil menari di hadapan pejabat yang tersenyum?, Banggakah Indonesia ketika laki-laki Papua berkeliaran di pasar-pasar Wamena dengan mengenakan koteka? Sangat tidak masuk akal, penghasilan PT Freeport Indonesia triliunan rupiah namun masih ada kelaparan di sana. terbukti 80 persen rakyat Papua berada di bawah garis kemiskinan, adalah bukti bahwa sudah saatnya Indonesia berhenti memuja-muja diri di kalangan Internasional bahwa NKRI mampu menjamin kelangsungan hidup rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia.

Telah nyata propagandis neo-kolonialis NKRI selama ini untuk mampu memajukan kesejahteraan rakyat Papua dengan Stigma Otonomisasi- MRP vs Pemekaran wilayah Papua adalah BOHONG belaka. Nyatalah sudah bahwa opini NKRI hanyalah ilusi belaka untuk terus melakukan eksploitasi manusia dan ekonimi orang Papua bahkan terus melakukan praktek pemiskinan bagi rakyat Papua. Maka tidak ada kata lain, selain Papua Berdiri sendiri "Merdeka” dan Berdaulat dari Indonesia' adalah suatu “keharusan!” bagi orang Papua untuk menata sistem ekonomi yang benar-benar mengakomodir bahkan memihak kepada rakyat Papua itu sendiri.

Cukup sudah Bangsa Papua Barat terus miskin dan menderita di bawah kekuasaan Boneka Imperialis NKRI ini.

Untuk itu kami Front Revolusioner Mahasiswa Papua Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini menyatakan sikap :

1. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla harus bertanggung jawab atas kematian 154 rakyat Papua Barat di Yahukimo.

2. Otonomi khusus dan Pemekaran tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua, Otsus telah gagal dan mati bagi rakyat Papua Barat.

3. Indonesia harus membuka ruang demokrasi di Papua melalui Dialog Nasional bersama Organisasi Papua Merdeka dan Rakyat Papua, bagi penyelesaian persoalan politik Papua Barat.


Jogjakarta, 15 Desember 2005
FRMP Jogjakarta


Koordinator Aksi
_____________________
CEB WPNews Group

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page

Email this article

Printer friendly page