|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Dec 20th, 2005 - 12:20:25
|
|
 Pesan Khusus
Kami terkejut dan juga heran karena bagi kami rakyat Papua Barat, berita-berita seperti ini sering beredar ditengah massa-rakyat Papua Barat yang secara politik masih bergejolak, sebab kadang-kadang berita seperti ini diedarkan ditengah massa-rakyat Papua Barat untuk memancing pihak-pihak yang sedang bertikai, antara lain terutama ditengah gerakan Anti-Otonomi Khusus dan mereka yang Pro-Otonomi Khusus. Sebagai master-mind dari Otonomi Khusus Papua dan sekaligus sebagai Gubernur Papua yang telah kembali mencalonkan diri untuk mengikuti Pilkada Gubernur Papua periode 2005-2010, paling tidak berita tersebut bagi kami yang terlibat aktif dalam gerakan prodemokrasi Papua hanyalah sebuah black propaganda yang hendak dimainkan oleh kelompok lawan politik J.P Solossa karena memang dalam beberapa bulan lagi akan digelar sebuah proses pemilihan gubernur di Propinsi ini. Setelah melakukan cross-cek dibeberapa kawan lain di Jayapura, kami memperoleh kepastian tersebut: Gubernur J.P Solossa telah mangkat setelah sebelumnya dilarikan ke RSUD Dok II Jayapura, untuk dibantu pernapasannya karena saat itu memang dia tidak dapat bernafas dengan sempurna. Kira-kira pukul 21.45 WIT Alm. J.P Solossa menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah pertolongan rumah sakit benar-beran tidak bisa merubah keadaan. Diskusi kami yang semula bernuansa Yahukimo - kami memang sedang berdiskusi tentang beberapa dugaan praktek korupsi yang mulai terjadi di Yahukimo pasca terjadinya booming bantuan dari luar Papua- tiba-tiba berubah menjadi diskusi tentang Alm. J.P Solossa. Dari diskusi ngalor-ngidul dengan kawan-kawan ini, saya dapat mengambil beberapa point penting yang saya ramu dalam tulisan berikut sebagai kenangan akan J.P Solossa, yang bagi kami rakyat Papua Barat, diajarkan oleh budaya kami untuk tetap menghormati lawan bahkan musuh politik jika memang sejarah berkehendak demikian. Dalam Budaya Melanesia kami, diajarkan penghormatan tulus diantara anak-anak adat yang dikeluarkan dari satu rumah adat dan dibesarkan dalam satu kebiasaan tertentu, sebelum akhirnya harus mengambil jalan yang berbeda-beda dalam memulai sebuah hidup dan karyanya sebagai anak manusia maupun sebagai anak adat. J.P Solossa dan Gerakan Pembebasan Nasional Papua Percaya atau tidak, anda tentu terkejut membaca cerita ini. J.P Solossa adalah tokoh politik yang juga terlibat dalam pengorganisiran dan persiapan Dialog Nasional, waktu itu J.P Solossa adalah Ketua Umum KONI Papua dan dalam kapasitas tersebut, J.P Solossa diikutkan dalam Team 100 pimpinan Thomas Beanal yang pada tahun 1999 menemui Presiden B.J Habibie di Istana Negara, Jakarta, dalam rangka meminta diadakannya DIALOG NASIONAL bagi penyelesaian menyeluruh masalah-masalah politik Papua Barat. Team 100 yang diorganisir oleh Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri) pimpinan Drs. Willy Mandowen tersebut, setelah sebelumnya menemui Presiden B.J Habibie, kemudian merumuskan sebuah konsepsi tentang Kongres Rakyat Papua Ke-II pada tanggal 29 Juni – 4 Februari 2000 di Port Numbay yang kemudian melahirkan Presidium Dewan Papua (PDP) sebagai organisasi politik yang bertugas menjalankan amanat Kongres II Papua dengan tujuan utama segera digelarnya “DIALOG NASIONAL” yang sudah terlebih dahulu diusung oleh Team 100 pada tahun 1999 dimana Alm. J.P Solossa adalah salah satu tokoh politik yang terlibat didalamnya. J.P Solossa dikenal dalam Team 100 sebagai orang yang juga menandatangani Tuntutan Dialog Nasional dengan nomor urut tanda tangan adalah nomor ke 96. Setelah konsolidasi yang “gagal” dalam Kongres II Rakyat Papua, J.P Solossa mengambil jalan lain, yaitu mempersiapkan diri sebagai Calon Gubernur setelah Gubernur sebelumnya, Fredy Numberi diberhentikan dan ditarik untuk melakukan tugas baru sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan selanjutnya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta, sebelum akhirnya ditarik kembali ke Indonesia untuk menempati posisi sebagai Menteri Kelautan dalam Kabinet Indonesia Bersatu sampai hari ini. Langkah cukup tepat sebab memang dia berhasil menjadi Gubernur Papua sampai akhir hayatnya. J.P Solossa, Otsus Papua dan Pemekaran IJB Bukan rahasia umum bagi elit politik Papua akan sikap J.P Solossa yang temperamental. Dulu sewaktu menjadi Ketua Umum KONI Papua, dia bersama mantan Gubernur IJB Brigjen (Purn) Bram Oktovianus Aturury adalah dua tokoh kuat dalam tubuh organisasi olahraga tersebut. Sikap J.P Solossa yang temperamental memang menjadi ikon yang kemudian setelah menjadi gubernurpun masih terbawa dalam tindakan-tindakan politiknya. Bram dilikuidasi dari KONI Papua pada masa kepempinan J.P Solossa. Cerita berlanjut, pada masa J.P Solossa menjadi Gubernur Papua, tiga jabatan wakil gubernur Papua-pun dilikuidasi. Kenapa dilikuidasi? Jawabannya sederhana: karena disalah satu jabatan Wagub Papua waktu itu, Bram Aturury adalah salah satu pejabatnya. Ketidaksenangan J.P Solossa kepada Bram Aturury memang menjadi sebauah “masalah” yang dikemudian hari mampu mempengaruhi psikologis rakyat Papua Barat ketika dua tokoh politik ini menjadi dua kekuatan elit Papua - satu menjadi Gubernur Papua dan satu lagi menjadi Gubernur IJB - yang mampu membagi kesadaran rakyat Papua menjadi tiga kelompok sekaligus, pertama adalah kelompok Pro J.P Solossa dan Otsus Papua, kedua adalah kelompok Pro Aturury dan Pemekaran Papua (IJB), dan ketiga adalah blok politik Papua Merdeka. Hari-hari panjang dan melelahkan mulai ditempuh massa-rakyat Papua Barat ketika dua tokoh antagonis ini memulai memainkan peran mereka dalam peta politik Papua kontemporer. Sebuah reklame politik Otsus-Pemekaran kemudian menjadi tumbal yang tidak saja diaminkan oleh petinggi Papua dan IJB tapi juga turut dimainkan oleh Otoritas RI di Jakarta. Perkelahian antara massa Pro-Otsus dan Pro Pemekaran sudah bukan rahasia umum dijaman kepemimpinan dua tokoh antagonis ini.Dengan dana trilyunan rupiah, kepentingan J.P Solossa dan Pemerintahan Otsus Papua dimainkan, disisi lain, dengan dana tidak sedikit pula dan dukungan “intiligen Indonesia,” Bram Aturury dan Pemerintahan Boneka IJB juga memainkan jurus politik yang sama, tujuannya sangat jelas: EKSISTENSI tokoh dipertaruhkan disini, satu sisi J.P Solossa dengan gaya temperamentalnya, sisi lain Aturury dengan gaya militeristiknya. Yang kemudian kita sesali adalah korban yang jatuh diantara massa-rakyat Papua Barat yang seharusnya tidak dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan politik para elit tersebut. J.P Solossa sudah mendahului kita menemui Sang Khalik, tetapi sebagai bagian dari masalah, J.P Solossa juga meninggalkan bom waktu yang dapat saya sebut sebagai “api dalam sekam.” Ya, J.P Solossa sudah membakar sekam itu dari titik nadir-nya dan api itu suatu ketika akan menemui titik zenit-nya, perlambang bagi kami bahwa konflik yang lebih parah pasca meninggalnya Gubernur Papua, DR. J.P Solossa, Msi pasti akan akan terjadi diatas Tanah Papua, ditengah berbagai masalah yang belum selesai dikerjakan oleh Otoritas Otsus Papua maupun Otoritas NKRI. Lalu dimana peran Otoritas IJB? Walahualam! Kami tidak memiliki sebuah jawaban atau angka politik yang pasti untuk menafsirkan gerbong politik Papua akan bergerak kemana pasca kematian Sang Gubernur Otsus Papua. Sikap Gerakan Rakyat Papua Terhadap Kematian Alm. J.P Solossa Terlepas dari hiruk-pikuk politik yang muncul pasca kematian J.P Solossa ada hal lain perlu diambil dari sikap Gerakan Rakyat Papua. Dalam kapasitas tersebut, sebagai Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front PEPERA Papua Barat) saya hanya hendak menyampaikan sikap ini secara gentleman bahwa; Pertama, Adat Suku-suku Papua yang tergabung dalam Rumpun Bangsa Melanesia, mengajarkan kami untuk selalu menghormati orang lain, tanpa memandang dia sebagai kawan ataupun lawan. Dalam banyak hal, Front PEPERA Papua Barat bertentangan secara politik dengan Alm. J.P Solossa. Kedua, Adat Melanesia kami mengajarkan untuk sepantasnya memberikan penghormatan yang layak bagi anak-anak Adat Papua yang dibesarkan dalam tradisi Melanesia dan itu harus dilakukan oleh anak-anak Melanesia yang mengerti betul makna sebuah tradisi atau budaya melanesianya. Hukum adat akan berlaku bagi orang-orang yang tidak secara gentleman mengakui apa yang sudah diperbuat kawan atau lawan dalam kehidupan kolektif massa-rakyat. Itu pula yang mengharuskan kami Front PEPERA Papua Barat memberikan rasa penghormatan tersebut bagi Almarhum J.P Solossa. Terakhir, kami mau menyerukan para pihak yang bertikai di Papua Barat untuk mulai mengambil langkah-langkah politik lebih praktis sesuai kebiasaan Melanesia untuk menyelesaikan semua permasalahan politik yang terjadi di Papua Barat. Sudah cukup 36 Tahun kita membangun diri dengan reklame kekerasan setelah PEPERA 1969 yang curang itu! Sudah cukup kita menepuk dada ditengah penderitaan rakyat Papua Barat! Sudah cukup kita berbangga diri ditengah kemiskinan, buta huruf yang meningkat, HIV/AIDS yang sudah menjadi epidemi mematikan ditambah lagi represi luar biasa dari TNI dan Kebijakan Mematikan Bangsa Papua oleh Otoritas RI yang dengan seenak perutnya menciderai hak-hak demokratik dan hak-hak politik Bangsa Papua Barat! Kita menunggu sikap Otoritas RI! Semoga saja ada perubahan berarti dalam tindakan-tindakan demokrasi di Papua Barat, tentu dengan harapan adanya jalan lain, sebuah jalan damai penghentian pembantaian etnis Papua Barat dan diakuinya hak-hak demokrasi dan hak-hak politik Bangsa Papua Barat. *Penulis adalah Ketua Umum Eksekutif Nasional Front PEPERA Papua Barat juga sebagai Dewan Penasehat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). --------------- © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
