Otonomi Khusus
Kebijakan Militer Tak Sejalan dengan Otonomi Khusus
By Kompas
Dec 22, 2005, 06:03
|
|
Setelah berjalan sekitar empat tahun, otonomi khusus di Papua dinilai dilaksanakan dengan cara yang tidak konsisten. Salah satu masalah mendasar adalah kebijakan militer berikut penempatan pasukan di Papua yang dianggap tidak sejalan dengan otonomi khusus.
Temuan itu diperoleh tim kerja Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah yang mengunjungi Papua pada akhir bulan November 2005. Seperti disampaikan Ketua PAH I Muspani (Bengkulu) di Jakarta, Kamis (15/12), inkonsistensi dalam implementasi otonomi khusus menimbulkan ketidakpercayaan yang berlarut-larut. Terbukti, tuntutan politik orang Papua tidak diakomodasi dengan cara yang jelas. Dialog tidak pernah terbangun dengan baik sehingga keinginan dan kebutuhan orang Papua tidak terkomunikasikan dengan baik.
Muspani mengingatkan, otonomi khusus merupakan jawaban atas tuntutan politik rakyat Papua melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Pemerintah Indonesia, otonomi khusus dianggap sebagai penyelesaian final.
Akan tetapi, yang mengecewakan rakyat Papua adalah kebijakan militer yang tak diatur secara jelas dan malah menambah resah rakyat. Ada gugatan, apakah memang penempatan tentara di Papua memang harus sebanyak sekarang. Ada anggapan, ada atau tidak ada otonomi khusus, militer tetap menjadi kekuatan menakutkan bagi rakyat Papua.
Penempatan tentara sampai ke pelosok kampung dan tindakan represif yang dilakukannya semakin membuat masyarakat Papua tidak nyaman sehingga banyak di antara mereka lari ke perbatasan karena trauma. Jika kondisi itu dibiarkan, maka keinginan untuk merdeka kembali tumbuh menguat. Kami menyarankan kebijakan ini dievaluasi kembali, ungkap Muspani.
Muspani juga menyebutkan tuntutan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia, termasuk pelurusan sejarah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dinilai tidak demokratis. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia juga masih terus berlarut, terbukti dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang belum juga terwujud. (dik) (Sumber: Kompas - Jumat, 16 Desember 2005)
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
