 |
| Search |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland |
|
|
|
|
Dialog Politik
LIPI Sarankan Keterlibatan Internasional Dalam Menyelesaikan Masalah Papua
By Kompas
Dec 23, 2005, 20:08
|
|
Jakarta, Kompas - Tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan, keterlibatan pihak internasional diperlukan untuk menyelesaikan masalah Papua. Alasannya, persoalan Papua memiliki dimensi internasional yang tinggi. Bukan hanya karena desakan politis yang muncul saat ini, tetapi sejumlah negara asing pun memiliki kepentingan terhadap Papua.
Koordinator tim peneliti LIPI untuk kasus Papua, Adriana Elisabeth, menyampaikan hasil penelitian riset kompetitif LIPI tersebut di Jakarta, Rabu (21/12). Menurut dia, peranan dan dukungan negara asing dan lembaga internasional penting dalam penentuan masa depan Papua, terkait dengan status politik dan hukumnya setelah selama ini diakui merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adriana menyebutkan, persoalan implisit dalam kasus Papua adalah soal ekonomi. Kekayaan sumber daya alam membuat banyak pihak berkepentingan dengan tanah Papua. Hal itu terlihat dengan masuknya raksasa pertambangan Freeport sejak tahun 1967.
Temuan tim peneliti LIPI, dialog internasional yang diusulkan meliputi pihak Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan wakil rakyat Papua. Namun, Adriana mengakui dialog internasional merupakan alternatif yang relatif sulit. Harus ada perhitungan matang sejak awal, agenda yang jelas, dan proses yang menerus. ”Formulasinya harus dipikirkan karena jika jalan buntu malah bisa membahayakan,” kata Adriana.
Sementara itu, Ketua Aliansi Demokrasi untuk Papua Latifah Anum Siregar yang tampil sebagai pembahas menilai dialog internasional masih terlalu jauh, terutama potensi resistensi dari Pemerintah Indonesia. Dialog nasional mungkin menjadi pilihan lebih memungkinkan. Kalaupun saat ini desakan dialog internasional menguat, hal itu terjadi karena rakyat Papua tidak melihat ada pilihan lain. Keinginan merdeka juga menjadi pelarian bagi orang Papua yang menanggung ketidakadilan. Tuntutan pelurusan sejarah terkait dengan proses Penentuan Pendapat Rakyat 1969 juga sulit dihindarkan.
Tim peneliti LIPI juga menyebut kekurangan media dalam peliputan mengenai Papua yang menjadikan media dinilai telah ikut berperan melanggengkan Papua sebagai daerah bermasalah. Sejauh ini, peliputan media lebih tertuju pada soal politik dan keamanan. Media kurang menyampaikan pertarungan kapitalis internasional dan keterkaitannya dengan pemerintah. (dik)
Source Link: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/22/Politikhukum/2308027.htm
_______________________
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
|
