Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Kekejaman Negara
Terorisme Dunia
Mati Misterius
Kejahatan Milisi
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Mati Misterius

Usut Kasus Munir, Polri Jangan Takut pada BIN - Pollycarpus
By Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno, SP Daily
Dec 27, 2005, 03:55

 
JAKARTA - Untuk mengusut tuntas kasus terbunuhnya tokoh HAM, Munir, Polri harus berani memeriksa dan menangkap siapa saja yang terlibat, termasuk oknum-oknum Badan Intelijen Negara (BIN). "Dalam temuan Tim Pencari Fakta kasus Munir, ada orang-orang BIN yang terlibat. Mengapa Polri tidak mengusut keterlibatan mereka," kata anggota Komisi III DPR, Benny K Harman kepada Pembaruan, Senin (26/12).

Ia mengatakan, beberapa kali Komisi III DPR mengadakan rapat kerja dengan Kapolri Jendral Polisi Sutanto serta jajarannya. Dalam rapat kerja itu, pihak Polri mengatakan, pihak BIN tidak kooperatif dengan Polri dalam mengusut kasus itu.

Untuk itu, kata Benny, Presiden segera memerintahkan Kepala BIN agar taat kepada hukum. "Presiden jangan hanya omong, tapi segera perintahkan orang-orang BIN yang diduga terlibat dalam konspirasi membunuh Munir, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum," kata dia.

Benny menegaskan, kalau hanya Pollycarpus yang dihadapkan ke muka hukum dalam kasus ini, itu menunjukkan sebuah skenario untuk menghilangkan jejak orang-orang besar di belakang kasus itu. Menurut Benny, putusan hakim yang mengatakan, Pollycarpus tidak sendirian dalam membunuh Munir, menunjukkan kasus tersebut merupakan sebuah konspirasi.

Menurut Benny, selain mengusut keterlibatan orang-orang BIN, Polri juga harus mengusut dugaan keterlibatan pihak PT Angkasa Pura dan PT Garuda Indonesia.

Menurut Ketua Majelis Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Hendardi, kalau Presiden benar-benar serius ingin kasus Munir diungkap tuntas, Presiden harus segera mengumumkan hasil kerja TPF atas kasus itu. Selain itu, kata dia, pasca putusan hakim atas Pollycarpus, Presiden segera membentuk Tim Kepresidenan, yang wewenangnya jauh lebih luas dari TPF. "Tim Kepresidenan bekerja sama dengan polisi untuk menembus pelaku-pelaku yang berlindung di belakang kekuatan politik atau kekuatan lainnya, seperti orang-orang BIN" kata Hendardi.

Menurut Hendardi, keadilan dalam kasus Munir masih disandera oleh kekuatan-kekuatan gelap yang berkuasa di atas hukum. "Presiden perlu mengatakan, di sisi mana sekarang dia berdiri, apakah di antara kekuatan-kekuatan gelap itu atau bersama kami di tengah-tengah terang keadilan," kata mantan anggota TPF kasus Munir itu.

Sejak otoritas Belanda mengumumkan, Munir meninggal karena diracun, Polri segera menetapkan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka. Kini Pollycarpus sudah divonis 14 tahun.

Setelah Pollycapus ditahan, selanjutnya Polri menetapkan pramugara dan pramugari, Oedi Irianto dan Yetti Susmiarty menjadi tersangka. Namun, sampai saat ini keduanya belum ditahan, dan proses penyidikan terhadap keduanya pun tidak jelas.

Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, Polri tetap serius mengusut kasus Munir. Siapa pun yang terlibat, termasuk anggota BIN, kata dia, pasti dihadapkan ke muka hukum. (E-8)
---------------------------------------------------
Last modified: 27/12/05

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece