|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Jan 3rd, 2006 - 07:39:13
|
|
 Usaha Diplomasi
Sekretaris PDP Thaha Alhamid dalam pidato akhir tahun di makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, Jumat (30/12), mengatakan, seluruh kekuatan dan potensi masyarakat akan disatukan untuk memperjuangkan amanat Kongres Papua II. Semua orang Papua, termasuk pejabat daerah, harus bersatu membangun Papua baru yang aman, damai, dan sejahtera. Belanda dan Indonesia tidak mampu membangun Papua. Kemiskinan dan penderitaan tetap dipelihara karena mereka tak ingin kitorang Papua maju. Karena itu, sudah saatnya kita membangun diri sendiri, kata Thaha. Banyak pejabat Jakarta tak tahu persoalan Papua, tetapi bertindak tahu dan membuat pernyataan mengenai Papua. Di Jakarta semua departemen ada desk Papua, tetapi mereka hanya meraba-raba Papua seperti orang buta meraba kerbau, kemudian membuat kesimpulan sendiri, yang lalu dipakai untuk mengatasi masalah Papua. Saya sesalkan pernyataan seorang menteri, orang Yahukimo kurus-kurus tetapi babinya gemuk-gemuk, mengapa ia membandingkan babi dengan manusia, kata Thaha. Syukuran dihadiri pengurus PDP dan DAP serta 400 warga, termasuk mantan anggota Organisasi Papua Merdeka. Kelompok OPM, Satgas Papua, dan polisi adat memang dilibatkan PDP dan DAP untuk menyuarakan aspirasi Papua baru. Mereka tak lagi bicara UU Otonomi Khusus. Tom Beanal, Ketua Dewan Adat Papua, menjelaskan, Kamis silam berlangsung pertemuan di Washington DC antara delegasi PDP dan anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega dan Donald Payne. Ada sembilan delegasi PDP, di antaranya Tom Beanal, Thaha Alhamid, Willy Mandowen, dan Herman Awom. Pada pertemuan itu, Faleomavaega memberi dukungan terhadap PDP dan DAP. Otonomi Khusus Papua Di Jakarta Ketua Majelis Rakyat Papua Agus Alua menyatakan, pada 20-25 Januari 2006 MRP akan mengunjungi sejumlah wilayah di kawasan âepala Burung Papua, seperti Fakfak, Manokwari, dan Sorong, untuk menjaring masukan dari masyarakat terkait isu pemekaran. Ini dilakukan karena dalam perkembangan terakhir, masyarakat di ketiga daerah itu menginginkan daerahnya dimekarkan seperti Irian Jaya Barat. Masalahnya, pengganti Gubernur Papua belum ada. Kami ingin semua pihak kumpul bersama dulu membahas soal pemekaran dan mengembalikannya sesuai UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, ujar Agus. Hal itu disampaikan Agus seusai rapat koordinasi soal Papua di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Turut hadir Panglima Kodam XVII Trikora Mayjen TNI George Toisutta dan Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri Soedarsono H serta DPR Papua. Sesuai mekanisme UU No 21/ 2001, usulan pemekaran itu akan dibahas dan dikaji DPR Papua, kemudian Setelah itu, Gubernur dan DPR Papua minta pertimbangan MRP, termasuk penjaringan aspirasi masyarakat Jika masyarakat ingin pemekaran, oke. Jika tidak, ya kami bilang tidak, ujar Agus. (KOR/DWA) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
