|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Jan 18th, 2006 - 11:53:09
|
|
 Demo/ Protes
BEBASKAN TANPA SYARAT 8 TAWANAN KASUS MIL 63 TIMIKA USUT TUNTAS KEBERADAAN FREEPORT INDONESIA DI PAPUA BARAT Peristiwa mil 63 dimana dua warga negara Amerika di tembak oleh orang tak dikenal tahun 2003 silam cukup menghebohkan publik Indonesia dan Amerika sendiri. Muncul dugaan pada waktu itu beragam tuduhan kearah kelompok dan institusi. Laporan investigasi Kepolisian yang dilansir menyatakan bahwa peristiwa tersbut terindikasi dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia akibat ancaman PT Freeport Indonesia untuk memangkas dana taktis bagi kubu tentara Indonesia, Karyawan Freeport dan para pejabat Amerika mengatakan bahwa pembunuhan ini mungkin saja bagian dari perang `wilayah’ antara polisi dan tentara, masing-masing berjuang untuk memperoleh akses ke pembayaran Freeport. Laporan awal yang dibuat oleh polisi Indonesia mengarah pada keterlibatan militer Indonesia, dan beberapa pejabat Freeport dan pemerintah Bush pernah mengatakan bahwa mereka mencurigai tingkatan tertentu keterlibatan militer. Dalam laporan polisi menunjukkan bahwa motivasi yang melatarbelakangi pembunuhan ini adalah bahwa Freeport telah mengancam untuk memotong dukungannya kepada para prajurit Indonesia. Para prajurit yang ditugaskan di Papua memiliki “harapan-harapan yang tinggi”, demikian laporan itu, tetapi belakangan, “dukungan yang mereka terima seperti kendaraan, telepon, dan sebagainya, dikurangi.” Kasus Mil 62, Timika, Papua yang berakibatkan pada terbunuhnya dua warga Negara Amerika Serikat, yang hingga kini belum jelas siapa dalang dibalik penembakan ke dua WNA itu terus mengundang pertanyaan. Menurut investigasi versi Els-HAM Papua Barat, menunjukan keterlibatan TNI dalam kasus penembakan itu namun terus di batah oleh pihak TNI sendiri, dengan melontarkan tuduhan penembakan itu kepada pihak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka ( TPN OPM ). Mil 62 yang merupakan bagian dari daerah operasi penambangan PT. FREEPORT Indonesia diketahui memiliki pengamanan sangan ketat dijaga berlapis dan ketat oleh pihat keamanan indonesia yaitu TNI dan POLRI, awal beroperasinya PT. FREEPORT tahun 1967. TNI dan POLRI adalah alat yang selalu melindungi kepentingan PT.FREEPORT untuk tetap melakukan proses eksploitasi penambanganya di Papua Barat. Kasus ini kemudian membuat polemik tersendiri bagi hubungan militer Indonesia dan Amerika serikat selain tuduhan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia. Berbagai kalangan menuntut agar diusut segera pelaku penembakan, terutama keluarga dan kerabat dua warga negara yang tertembak. Tanpa kekuatan hukum yang falid, pihak kepolisian RI kembali menangkap 12 warga sipil secara semena-mena pada tanggal 11 Januari 2006 di hotel Amole dua-Timika dengan tuduhan turut melakukan aksi penembakan. Proses penangkapan dan pengsutan kasus ini cukup aneh dan patut dipertanyakan kekuatan hukumnya. Pasca penangkapan tersebut, opini penembakan telah reda dengan tidak ditemukannya siapa pelaku penembakan teersebut. Usai publikasi kasus pencemaran lingkungan dan kucuran dana Freeport Indonesia kepada militer indonesia untuk melakukan operasi di Papua barat, dimuat dalam sebuah artikel media NewYork Times tanggal 27 Desember 2005 lalu, membuat pihak PT Freeport merasa terancam dengan artikel 15 halaman tersebut. Pro kontra atas daftar hitam FI terus menuai beragam pendapat dari kalangan politisi Indonesia yang menuduh perusahaan Tambang Freeport telah merusah lingkungan. Amien Rais-Mantan Ketua MPR adalah orang yang pertakali-kali berteriak tentang Freeport pasca dinaikannya artikel tentang Freeport 27 desember. Dalam waktu yang tidak begitu lama, opini publik Indonesia di kecohkan dengan penangkapan 12 orang sipil Papua terkait kaus mil 63. rakyat Papua menjadi bingung dan terus tidak yakin penangkapan tersebut. Dalam catatan NewYork Times, bahwa periode tahun 1998 hingga 2004 PT. Freeport memberi dana kepada petinggi TNI maupun Polri totalnya berkisar 900 milyar guna pengamanan dan perlindungan terhadap PT FI. Menghebohkan dan menggugah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh siapa saja yang identik dengan perusahaan ini. Pusat Freeport di NewOrleans pun mengatakan bahwa mereka merasa tidak tenang dengan dimuatnya artikel tentang Freeport di NYT. Tentara Nasional Indonesia pun tidak begitu terima dengan tuduhan Freeport beri dana ke kas TNI, bahwa TNI tidak pernah mendapat dana sebagayk itu dari FI, sehingga bisa jadi oknum TNI tertentu yang bisa melakukan itu. Padahal institusi TNI lah yang mnempatkan prajuritnya di Papua lalu mengapa menolak bahwa institusi TNI-POLRI tidak mendapat kan dana? Apakah TNI-POLRI bergaya komando hanya dalam bentuk operasi pembantaian saja? Tak mustahil jika institusi Militer tidak memiliki struktur dana dengan perusahaan ini. Pasca penangkapan juga, situasi Papua masuk status siaga satu menjelang pilkada gubernur Papua. Kabupaten Puncak Jaya oleh Bubati telah mengeluarkan surat resmi larangan keluar bagi masyarakat ke luar kota dengan alasan operasi TPN-OPM kian meningkat. Dalam sejarah operasi Tentara Papua Barat selama ini tak senonoh yang diduga sang Bupati tersebut. Dimana sasaran Operasi OPM adalah musuh Papua itu sendiri untuk memperjuangkan perjuangan kebebasan sejati pula. Selang penangkapan diwaktu yang sama, rezim susilo Bambang Yudhoyono melalui penasihat presiden Bidang Politik dan Keamanan melakukan kontak via telepon kepada kawan “AK” bertujuan menanyakan situasi dan kondisi Papua saat ini, sembari dalam waktu yang sama ternyata terjadi peristiwa penangkapan di Timika. Analisis politik mengarah bahwa diduga Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan intervensi wilayah yurisdiksi indonesia oleh FBI. Pelanggaran Wilayah Hukum negara selama ini hanyalah tak berarti ketika menyangkut kepentingan Amerika semata, penduduk sipil yang dakui merupakan warga negara Indonesia terus diseret sewenang-wenang demi kepentingan Amerika semata. Kasus penyanderaan Umar Al Farouk beberapa waktu lalu terkait teroris di Indonesia secara sewenang-wenang mata-mata Amerika menculik begitu saja sambil menginjak-injak hukum Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah? Ya, diam seribu kata demi kemauan Amerika adalah tradisi rezim berganti rezim di negeri ini. Kami heran dan sakit hati sebagai orang Papua yang diatas tanah kami terus diekploitasi kekayaan alam sampai pada praktik tidak manusiawi manusia Papua selama dicaploknya Papua kedalam negara yang bernama “NKRI” dimana bermacam perusahaan eksplorassi berskala Internasional maupun nasional memasuki wilayah Papua tanpa prosedur kemanusiaan. Sehingga Kejayaan PT Freeport Indonesia sampai hari ini bukanlah masalah sepele, tetapi kegigihan pengolahan emas sekian lamanya dari tahun 1967 hingga hari ini berbagai korban penembakan, pemerkosaan dan pembantaian dialami orang Papua dari upaya perlindungan dan kenyamanan perusahan Amerika tersebut disana. Hanya dua orang warga Amerika tertembak menjadi keributan Indonesia, tetapi ratusan ribu nyawa orang Papua” suku Amungme” yang terkena dampak langsung gugur apalagi berantakan hak maupun tempat mencari makan tidak menjadi keributan penguasa yang katanya berkeadilan. Apakah ini yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?... Omongkosong! Tragedi Freeport berdarah bukan saja peristiwa mil 63, namun sebelum itu 75 persen generasi muda suku Amungme punah akibat migrasi dari daerah gunung “tempat FI sekarang” di usir ke daerah lembah dimana kondisi geografis wilayah yang tidak sesuai menyebabkan sebagian besar etnis Amungsa meninggal dunia. Inilah yang harus di tuntut kepada Freeport untuk bertanggungjawab. Limbah Freeport yang sarat dengan racun kimia terus mengalir mengikuti aliran sungai dan daratan lembah bagaikan sebuah wilayah yang dapat dilihat tandus dan tak berpohon cukup menghancurkan struktur aktivitas hidup masyarakat pribumi setempat. Apakah ini kekurang ajaran? Bila diteliti secara baik, akar permasalahan bertaburnya perusahaan asing di Indonesia adalah akibat daripada pengesahan undang-undang penanaman Modal Asing (UUPA) yang rancu sebagai hadiah Presiden Suharto kepada Amerika-Freeport awal tahun 1967. Penanaman Modal asing pertama di Indonesia diawali dengan pengesahan kontrak karya PT Freeport dan Caltex tahun 1967. Dampaknya adalah pembagian hasil pengolahan emas, tembaga, batu bara dan minyak yang cenderung menguntungkan pemilik perusahaan dan merugikan pemilik tanah dan wilayah penghasil tambang. Adalah sebagai pemicu utama Indonesia terus dikerok, Papua Barat terus di terlantarkan diatas kekayaan Alamnya inilah yang dinamakan KETIDAK ADILAN. Inilah perjuangan rakyat Papua menuntut keadilan diatas bumi tercinta Papua Barat. Sangat di sayangkan, keadilan hanyalah gula-gula bagi kelompok kepentingan di Papua, keadilan menjadi cita-cita dan semboyan yang semakin runtuh dan tak ada artinya. Jeritan hati orang Papua mau disampaikan kemana lagi? Indonesia tak mungkin berwatak keadilan, Susilo Bambang Yuhdoyono pun tak tahu apa itu keadilan, bagi Neo-kolonialis Indonesia-kompardor Imperialis tulen bahwa keadilan hanyalah kebutuhan yang harus digapai dengan pembunuhan dan pemerkosaan, penangkapan dan penahanan secara semena-mena itu fakta. Adalah terpatri dalam hati sanubari manusia Papua bahwa perjuangan mencapai keadilan adalah perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat adalah HARGA MATI! Delapan tahanan yang tertangkap secara semena-mena sekarang berada dalam tahanan Markas Besar Kepolisian Indonesia harus dibebaskan tanpa syarat apapun juga sebagai konsekwensi logis penyelesaian masalah Papua secara demokratis, penegakan hukum dan HAM diatas bumi dan mengadili pelaku pencemaran lingkungan hidup-Freeport Indonesia adalah upaya menata sistem tata lingkungan dan cara yang sebanarnya manusiawi bagi nama baik Indonesia di mata orang Papua. Dengan rentetan tragedi yang sadis dialami orang Papua yang terus MEMBURU keadilan, Front Aksi Mahasiswa Papua yang tergabung dari beberapa elemen perjuangan pemuda dan mahasiswa Papua menyatakan sikap: Bebasakan Tanpa Syarat Delapan (8) Tawanan yang diduga terlibat kasus Mil 63 yang ditangkap secara semena-mena oleh aparat Indonesia tanpa fakta hukum yang falid PT. Freeport Indonesia segera menghentikan ekplorasi tambang di Timika, dan Lakukan proses re-negosiasi kontrak karya dengan keterlibatan secara demokratis dan kultural pemilik hak ulayat dan orang Papua secara keseluruhan. Bangun Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Gugat Freeport Rio Tinto Rezim SBY-JK bahwa solusi hari ini bagi penyelesaian masalah Papua adalah segera GELAR Dialog Nasional yang utuh dan Demokratis bagi rakyat Papua. Dengan pembacaan sikap ini, kami menyampaikan turut berduka atas kemerosotan HAM yang juga bagian dari kesetaraan sesama manusia menjadi mundur di negeri ini....perjungan yang panjang harus dilakukan dengan PERSATUAN RAKYAT TANPA BATAS pula. Hidup rakyat tertindas... Hidup rakyat Papua Barat... Hidup Buruh yang termajinalisasi Hidup Elemen perjuangan Prodemokratik Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora Batavia-Mabes POLRI, 17 Januari 2005 Arkilaus Baho Jubir FAMP © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
