|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Jan 24th, 2006 - 07:29:58
|
|
 Petisi/ Surat
Kantor Perwakilan Rakyat Papua Barat ___________________________________________ Pernyataan Pers Port Vila, 20 Januari 2006 Sejarah Berulang Kembali: Sekali Lagi Papua Barat Dibuat Menjadi Bidak Politik Pada tahun 1960-an, pemerintah Amerika Serikat dengan tidak tahu malu menjual Papua Barat sebagai sogokan kepada Indonesia karena Indonesia bekerjasama membendung penyebaran komunisme di Asia Tenggara dan Pasifik. Sekarang, Amerika Serikat sekali lagi menjual Papua Barat kepada Indonesia sebagai imbalan atas kerjasamanya dalam perjuangan melawan terorisme internasional dan ekstrimisme Islam. Penahanan yang baru-baru ini terjadi di Timika tanggal 11 Januari 2006 terhadap 12 orang tidak berdosa yang dicurigai sebagai anggota OPM, melalui sebuah operasi militer bersama antara FBI dan polisi Indonesia, menunjukkan bahwa Jakarta dan Washington terus menggunakan intimidasi dan kekerasan di Papua Barat. Mereka yang dicurigai itu dituduh terlibat dalam pembunuhan dua orang Amerika di dekat pertambangan Freeport di Papua Barat pada tahun 2002. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh polisi Indonesia, empat tahun yang lalu, secara langsung mengaitkan pembunuhan itu dengan Tentara Nasional Indonesia. Laporan peristiwa ini didukung oleh Ms. Patsy Spier, salah seorang Amerika yang selamat dalam serangan itu. Orang yang paling dicurigai, Anthonius Wamang, yang telah mengakui peranannya dalam serangan itu, telah memberikan konfirmasi dalam sebuah wawancara yang ditayangkan melalui sebuah stasiun televisi Australia, bahwa pada saat itu ia adalah anggota kelompok milisi setempat yang disponsori oleh TNI. Lebih jauh ia menyatakan bahwa militer Indonesia memasok mereka dengan amunisi yang digunakan dalam serangan itu, dan bahwa tiga anggota militer berseragam ada bersama-sama dengan mereka di lokasi itu ketika serangan dilakukan. Organisasi Papua Merdeka dengan seyakin-yakinnya menolak setiap anggapan bahwa ada anggota OPM yang terlibat dalam serangan tahun 2002 itu. OPM adalah gerakan pembebasan nasional rakyat Papua Barat dan mendukung terciptanya “Zona Damai” di Papua Barat. Para pemimpin OPM, baik politik maupun sayap militer, telah secara terbuka memberikan dukungan penuhnya atas kebijakan “Zona Damai” ini untuk alasan yang sederhana, yaitu OPM bukanlah organisasi teroris. OPM telah menyerukan agar dilakukan penarikan personel militer dan polisi non-Papua dari Papua Barat dan semua tindakan bersenjata harus dihentikan oleh semua pihak. Walaupun semua bukti di atas telah nyata, baik Indonesia maupun Amerika Serikat, menyalahkan OPM atas serangan pada tahun 2002 itu. Andy Ayamiseba, Wakil pada Kantor Perwakilan Rakyat Papua (West Papuan People's Representative Office -- WPPRO) di Vanuatu, membuat pernyataan berikut ini terkait dengan peristiwa tersebut: "Kebenaran itu adalah bukti bagi dirinya sendiri. TNI-lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan tersebut. Orang-orang tidak berdosa yang ditahan itu telah dijadikan bidak-bidak politik di dalam suatu permainan yang dirancang untuk memuaskan kepentingan-kepentingan hubungan bilateral baik Indonesia maupun Amerika Serikat. Penyelidikan FBI di Timika, Papua Barat, seharusnya hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk benar-benar menemukan penjahat yang sebenarnya yang telah melakukan tindakan criminal tersebut, dan bukan untuk tujuan-tujuan politik. Kami memohon kepada pemerintah Amerika Serikat dan menuntut dilakukannya ekstradisi terhadap mereka yang dituduh ini untuk menghadapi suatu peradilan yang adil di bawah hukum Amerika Serikat. Apabila hal ini tidak dilakukan, para pembunuh yang sebenarnya dibiarkan bebas dan akan melakukan hal yang sama di masa datang.” Kehadiran Freeport McMoran di Papua Barat tidak membawa manfaat lumayan apa pun bagi rakyat Papua Barat pada umumnya, atau pun juga orang-orang Kamoro dan Amungme pada khususnya. Sebaliknya, eksploitasi bahan tambang telah mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap budaya, sistem kepercayaan, lingkungan, struktur sosial, dan aspirasi rakyat. Yang membuat masalah ini menjadi lebih buruk adalah bahwa Freeport mendukung kekerasan di wilayah tersebut dengan memberikan dana dalam jumlah jutaan dolar Amerika kepada militer dan aparat keamanan Indonesia untuk menjaga “keamanan” di daerah pertambangan, di samping memberikan 1 miliar dolar Amerika Serikat sebagai dividen tahunan kepada pemerintah Indonesia. Sebagai hasilnya, peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM telah terjadi di daerah tersebut. Freeport juga dituduh telah memberikan bantuan kepada polisi setempat untuk menahan mereka yang dituduh dalam peristiwa ini, dengan memberikan kontainer-kontainer kapal untuk mengurung orang-orang ini. "Kami tidak bisa lagi mentoleransi tindakan-tindakan yang tidak beradab ini, dan menyerukan kepada seluruh rakyat Papua untuk mengambil semua langkah damai untuk menutup tambang Freeport. Inilah satu-satunya cara untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan kita kepada mereka yang tidak bisa mempertahankan diri dan kini menderita di dalam penjara di Jakarta,” demikan Dr Otto Ondawame, Juru Bicara Internasional OPM. Untuk kontak lebih lanjut hubungi: Dr. Otto Ondawame, telepon: +678 42601, Mr. Andy Ayamiseba, telepon: +678 40808 P.O. Box 1571, Port Vila, Rep. of Vanuatu, ph/fax: +678 26760, emails: morningstar@vanuatu.com.vu, awulkeweng@yahoo.com © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
