KONSOLIDASI NASIONAL - Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (kiri) berbincang-bincang dengan anggota Dewan Syuro PKB Tuanku Guru Tengku Muhammad Turmudzi. PKB melakukan konsolidasi nasional bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Indonesia untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, di Jakarta, Minggu (29/1).

JAKARTA - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku prihatin dengan kondisi negara yang makin hari terus menjadi bahan tertawaan pihak lain. Perlu ada keberanian untuk mengubah kondisi yang sudah parah ini.

Keprihatinan Gus Dur dikemukakan ketika membuka acara "Forum Kerjasama program Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR dengan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Indonesia" di Jakarta, Minggu (29/1).

Dikatakan, kebijakan mengimpor beras dan hampir semua kebutuhan pokok, termasuk garam benar-benar ironis dan memprihatinkan. Indonesia, yang 70 persen wilayahnya adalah laut, juga mengalami ironi ketika harus mengimpor garam. Persoalan lain yang memprihatinkannya adalah tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, tambahnya, terjadi perebutan lahan yang kadang membuat pihak pemerintah pusat memonopoli sementara pemerintah daerah tidak memperoleh keuntungan apa pun.

Sebaliknya, ada juga pemerintah daerah yang mengambil keuntungan tanpa kendali dan membuat pemerintah pusat seperti kehilangan wibawa. Hal-hal seperti itu harus disikapi dengan komitmen yang tegas dan diperlukan kerja keras pantang menyerah.

Ketika ditanya soal putrinya, Zannuba Arifah Chafsoh (Yenni) yang menjadi staf khusus Presiden Yudhoyono, Gus Dur menjawab, tidak ada pengaruh terhadap PKB. "PKB kan bukan Yenni, jadi nggak pengaruh. PKB, akan tetap bersikap kritis kepada pemerintah, katanya.

Ketika memberi pengarahan, Gus Dur memang banyak mengkritik kebijakan pemerintah. Di antaranya ketidaktegasan sikap terhadap Timor Leste, permintaan suaka politik yang dilakukan 43 WNI asal Papua ke Australia dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Namanya saja sudah Gerakan Aceh Merdeka, masak diajak berunding, sekarang TNI khawatir nanti Aceh jadi negara merdeka. Sama juga dengan di Papua, saya nggak menyalahkan kalau mereka minta merdeka," katanya. (Y-3)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page

Email this article

Printer friendly page