|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Feb 13th, 2006 - 04:17:38
|
|
 Pemekaran
"Dari hasil kesepakatan dari lokakarya ini bahwa MRP ada dalam posisi yang cukup dilematis," kata Agus Alua dalam konferensi pers didampingi Ketua Forum Papua, Albert Hasibuan dan perwakilan dari Kemitraan Jakarta, Dr Phill Erari, usai lokakarya Forum Papua bersama MRP mengenai MRP dan Implementasi Menyeluruh Otonomi Khusus Papua di Hotel Matoa, akhir pekan kemarin. Dikatakan dilematis, menurut Agus Alua, karena harus berhadapan dengan rakyat Papua dan berhadapan dengan pemerintah pusat. Dimana dari bawah mendesak, mendorong dan menyampaikan apa yang menjadi sebagai penyelesaian masalah di Papua, sementara pemerintah pusat mendesak, menanggapi agar keputusan MRP sesuai dengan yang diinginkan. Karena posisi yang dilematis ini, maka dalam lokakarya sampai pada kesepahaman bersama bahwa Forum Papua mau mendorong (membantu) MRP untuk mencarikan jalan alternatif di mana MRP dalam posisi yang serba sulit, karena maju kena, mundurpun juga kena. "Posisi MRP ibarat pindah dari mulut harimau masuk ke mulut singa. MRP dalam situasi dilematis dalam hari-hari terakhir ini, sehingga disepakati agar teman-teman Forum Papua untuk melobi dan mempengaruhi kebijakan Jakarta agar bersifat lunak dan membuka ruang yang lebih luas, supaya rakyat Papua sebagai orang yang menjadi subyek dari undang-undang ini bisa dibuka dulu, esensi permasalahan bisa dibicarakan supaya hal-hal praktis, hukum dan lainnya bisa dibicarakan ke depan," paparnya panjang lebar. Apalagi, MRP didesak dalam minggu depan harus mengambil keputusan tentang IJB, dimana Jakarta mendesak bahwa MRP harus memberikan persetujuan, sehingga membuat posisi MRP menjadi dilematis, karena rupanya kemauan rakyat ketika konsultasi publik yang dilakukan dengan hasil-hasil yang sedang dirumuskan menjurus kepada keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan dari Jakarta. ''Ini lah masalah kami, sehingga kami meminta Forum Papua bekerjasama parthnership di Jakarta untuk mencari jalan keluar agar dibuka ruang dengan pemerintah pusat,''kata Alua berharap. Alua juga menolak ketika ditanya bocoran hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP di IJB beberapa waktu lalu. Hanya, ia menyampaikan bahwa konsultasi publik tersebut menggunakan metode musyawarah namun hasilnya bervariasi yang saat ini sedang dibuat tabulasinya yang dibantu oleh Demokratic Center. "Dari ringkasan dan laporan ini sebagai laporan keputusan, namun kami komitmen tidak akan membukanya sampai DPRP (Dewan Perwakilan Raktar Papua) mengambil keputusan hasil olahan itu,''paparnya. Alasan tidak bisa dipublikasikan, karena dinilainya bahwa masalah hasil konsultasi publik soal Provinsi IJB ini sangat rentan dan krusial. ''Ini sangat krusial, makanya kami tidak memberitahukan kepada publik, biarkan saja wacana itu dikembangkan, tapi kami mau proses ini sampai final pada keputusan. Kami akan buka kalau DPRP sudah melakukan rapat paripurna dan melakukan keputusan politik,''lanjutnya serius. Ditambahkan bahwa MRP hanya tataran keputusan cultural. ''Dengan demikian kajiannya berbeda dimana MRP berdasarkan keputusan kultural berdasarkan hasil konsultasi publik, kami juga akomodir dari yang lain," tambahnya. Disinggung soal pelaksanaan Pilkada di Provinsi IJB, Agus Alua tak memberikan jawaban yang pasti. Menurutnya, masih terjadi tarik menarik kapan pelaksanaan Pilkada di IJB itu bisa digelar. Sementara itu soal pemekaran Provinsi Papua Selatan (Merauke) yang dikabarkan akan lebih duluan membentuk provinsi, Agus Alua mengingatkan agar pemekaran provinsi tersebut harus dengan mekanisme yang jelas, apalagi Jakarta menetapkan mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Di tempat yang sama, DR Phil Erari, wakil dari Kemitraan Jakarta, mengatakan bahwa pihaknya akan mencari solusi melalui dialog atau diskusi, untuk mencari solusi dalam suatu proses demokrasi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan bermartabat. "Kemitraan juga menfasilitasi SNUP untuk melakukan para-para untuk dialog terbuka dengan Jakarta," ujarnya. Kemudian Albert Hasibuan menambahkan bahwa Forum Papua tetap berkeinginan menempuh dialog untuk membuka kemungkinan baru, supaya ada pemikiran yang konstruktif baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat Papua. "Dari dialog itu akan muncul yang menjadi harapan kita dan lokakarya ini merupakan awal permulaan," ujarnya. Dalam siaran persnya, Albert mengatakan, hasil lokakarya menyatakan bahwa MRP haruslah menjadi jantung dan jiwa bagi pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua. Menurut hasibuan, elemen pemerintah di Jakarta, baik presiden, DPR, DPD maupun MPR, selayaknya menjadikan model MRP sebagai bagian dari proses penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dan damai. Selain itu, pemerintah harus segera menyelesaikan status Provinsi Irian Jaya Barat lewat mekanisme MRP, serta menghilangkan proses pemaksaan kehendak yang berakibat buruk bagi masa depan Papua sebagai tanah damai. Pemerintah pusat juga diminta harus memberikan kepercayaan penuh kepada MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. "Kesepakatan dari Lokakarya ini intinya meminta semua pihak untuk memberikan perhatian kepada Papua, secara umum dan pelaksanaan otsus Provinsi Papua, secara khusus serta peran MRP di dalamnya secara lebih khusus," imbuhnya. (bat) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
