Otonomi Khusus
Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI
By SP Daily
Feb 13, 2006, 05:10
|
|
JAKARTA - Pemikiran federalisme melalui penerapan otonomi khusus di luar Provinsi Aceh dan Papua bisa mengancam keutuhan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal otonomi khusus dan juga otonomi daerah (otda) selama ini digagas sebagai filter terhadap separatisisasi, di samping bertujuan mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya dan makin meratanya pertumbuhan.
Demikian dikatakan Gubernur Lemhannas Muladi ketika berbicara dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bidang Hukum, HAM, dan Otda DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat, (10/2).
Menurut Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum, HAM dan Otda itu, ide untuk memperluas otonomi khusus itu tidak masuk akal, terutama karena tanpa ada alasan yang jelas.
Dikhawatirkan, gagasan itu justru melahirkan raja-raja kecil, seperti halnya menggejala selama ini. Belum lagi separatisme yang masih eksis sampai saat ini. "Selain itu juga terjadi keteledoran untuk menertibkan batas-batas negara dan menimbulkan sengketa dengan negara tetangga," kata Muladi.
Ancaman Luar
Hal itu belum termasuk ancaman dari luar negeri yang juga terus menerus terjadi, seperti misalnya klaim negara tetangga atas suatu perbatasan. Juga tidak dihormatinya prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia oleh banyak negara untuk kepentingan mereka sendiri.
Karena itu, kata Muladi yang membawakan makalah berjudul "Penerapan Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam bidang Hukum", ideologi Pancasila menjadi terasa sangat penting perannya. Peran Pancasila sebagai margin of appreciation selama ini juga sudah terjadi pada saat empat kali amendemen UUD 1945, perumusan HAM dalam hukum positif Indonesia dan proses internal ketika para Bapak Bangsa menentukan urutan Pancasila.
Menurut Muladi, menindaklanjuti hal itu, para pemimpin bangsa ini dan juga tokoh masyarakat perlu menyatakan dan menegaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Selain itu Pancasila sebagai margin of appreciation dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, pembuatan hukum, yurisprudensi dan uji materiil. (Y-3)
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
