Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Freeport MacMoRan
LNG BP Bintuni
Kegiatan Logging
Pembangunan
Alam Berbicara
Ekologi/ Ekosistem
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Freeport MacMoRan

Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
By Cepos
Mar 8, 2006, 21:52

 
*Temui Ginandjar, Amien Mengaku Dapat Dukungan

JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita kemarin bertemu dengan mantan Ketua MPR Amien Rais. Kedatangan Amien, tak lepas dari pernyataannya soal kasus PT Freeport selama ini. Dalam kesempatan itu, Amien meminta klarifikasi dari Ginandjar soal PT Freeport yang dinilainya telah merugikan Indonesia. "Pak Ginandjar itu kan teman saya. Dan yang termasuk banyak tahu soal masalah Freeport," ujar Amien usai bertemu Ginandjar. Memang, Ginandjar sempat menjabat Mentamben (Menteri Pertambangan dan Energi) di era orde baru. Di mana, saat itulah, kontrak ulang di Freeport tahun 1997 dibuat.

Dari hasil pertemuan singkat dan tertutup itu, Amien mengaku cukup puas. Sebab, kata Amien, Ginandjar mengaku setuju jika kontrak ulang PT Freeport tahun 1997 itu, perlu dinegosiasi ulang saat ini. "Kontrak 1997 memang sudah ada kemajuan dibanding sebelumnya. Tapi, ada kehancuran ekologi yang tidak tertahan dan saat ini perlu renegosiasi," paparnya. Sementara, Ginandjar memilih untuk tidak berkomentar sama sekali atas pertemuan keduanya itu.

Terkait kegetolannya mempermasalahkan PT Freeport, Amien mengatakan tidak ingin masalah ini terhenti begitu saja. Dia juga membantah jika hal ini hanya ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu saja. "Freeport bukan masalah satu atau dua partai. Ini masalah kita menyelamatkan bangsa. Save the Nations," tegasnya.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah pun membantah, jika langkahnya meminta renegosiasi PT Freeport ditujukan sebagai langkah oposisi dirinya terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Untuk apa itu," tukasnya. "Kita justru ingin menolong pemerintah untuk membedah kasus di pertambangan induk dan babon ini," lanjutnya.

Amien meyakini, dari hasil tesis sederhananya, Freeport seharusnya bisa memberi jatah yang lebih besar terhadap Indonesia. Karena itu, perlu dilakukan audit total terhadap kinerja perusahaan pertambangan raksasa Amerika Serikat ini. "Baik audit lingkungan, sharing profit, perpajakan, hingga royalti," paparnya. "Jangan sampai sharing profit-nya njomplang," imbuhnya.

Untuk itu, Amien meminta agar Panja Freeport Komisi VII DPR RI, segera turun ke lapangan. Dengan mengajak elemen masyarakat, baik media maupun pihak Pemda papua untuk memotret keadaan Freeport sebenarnya. "Setelah itu, kita duduk bersama. Panggil James Robert Moffet (Presiden PT Freeport, Red) ajak negosiasi ulang. Kalau tidak mau silahkan pergi," tegasnya.

Bukankah hal ini menimbulkan ketidakpercayaan investor asing ke Indonesia ? Dengan tegas Amien menampiknya. "No..No..No (tidak, Red). Ini hanya bayang-bayang kekhawatiran saja. Tinggal pemerintah sekarang berani atau tidak," katanya.

Apalagi, kata Amien, dalam hukum internasional dikenal dengan adagio Pakta Sunservanda. Yang artinya, sebuah kebijakan, perjanjian atau pakta bisa berjalan terus selama menguntungkan kedua belah pihak. Dan, ketika salah satu merasa dirugikan, maka bisa dilakukan kontrak ulang. "Kalau kahwatir dilaporkan ke arbitrase Mahkamah Internasional itu berlebihan. Tidak ada dasarnya," katanya.

Yang pasti, Amien ingin masalah renegosiasi PT Freeport bisa diselesaikan secepatnya. Sehingga, hasilnya nanti, akan memberi banyak manfaat untuk perkembangan dan kemajuan rakyat Papua khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya. "Jangan sampai kita yang sudah merdeka lebih dari enam dasawarsa ini, masih hidup di bawah bayang-bayang penjajahan dan feodalisme," ujarnya bersemangat. (abi)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece