|
||||||
Update
Terakhir: Feb 25th, 2005 - 11:05:51
|
|
Kekejaman Negara
Sementara kejadian berdarah di Puncak Jaya yang terjadi baru-baru ini belum selesai, kini merebak lagi konflik di Wunin, Kabupaten Tolikara, sekitar 50 kilometer bagian utara Puncak Jaya. Militer dan OPM saling menuding. Sebelumnya memang ada yang mengatakan pelakunya adalah TPN/OPM. Tapi akhirnya militer dituding berada dibalik kasus yang menewaskan enam orang sipil itu. Setiap operasi militer, tidak sedikit dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Buktinya ketika konflik di Puncak Jaya, diduga kuat Pemda setempat sangat berperan penting di dalamnya, terutama dana yang diberikan kepada militer untuk memperlancar operasi tersebut. Situasi terakhir di Puncak Jaya berangsur kondusif. Masyarakat mulai tenang kembali. Umat kristen saling melindungi satu sama lainnya. Ketika WPNews melakukan perjalanan di sana beberapa hari lalu, diperoleh kabar bahwa kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap aparat itu telah melarikan diri ke hutan. Sementara Socrates Sofyan Yoman dari pihak gereja, sudah meminta masyarakat untuk tidak melebarkan debat yang berhubungan dengan kejadian di Puncakjaya. Karena, memang itu murni provokasi militer. Sofyan, mengatakan, “Ini semua sudah jelas, Saya melihat persoalan di Puncak Jaya itu ada motivasi dibaliknya. Gejolak seperti ini akan berlanjut di seluruh Papua bahkan di seluruh Indonesia.” Menyangkut situasi Wunin Berdarah, Jimmy O. Erelak, Aktivis Mahasiswa Papua, menilai, gejolak semacam ini biasanya sengaja direkayasa kalangan militer. Umumnya menjelang akhir masa operasi militer atau awal akan dilakukannya operasi militer. Diperoleh informasi bahwa operasi pengamanan di Pegunungan Tengah, memang sudah dicanangkan dan akan segera dimulai. Sehingga dengan kerusuhan semacam ini akan mempermudah militer untuk melakukan operasi pengamanan wilayah pertahanannya. Jimmy menuturkan, “Saya khawatirkan kasus Wunin berdarah ini. Apalagi jika aparat keamanan bersikap tidak netral dan tidak tegas terhadap semua orang yang terlibat dalam kerusuhan ini. Karena dampaknya itu masyarakat yang akan terus menderita.” Karena itu, kata Jimmy, militer dalam hal ini Polres Jayawijaya jangan gegabah menuduh dan menuding siapa dibalik kerusuhan Wunin Berdarah. “Saya berhadap hukum dapat ditegakkan. Jangan lagi hukum bisa diperjualbelikan dengan uang seperti yang selama ini terjadi di negara ini,” ujarnya. Untuk memperjelas tuduh menuduh ini, WPNews melakukan perjalanan ke Tolikara, beberapa hari lalu. Kehadiran kami tentu untuk mengecek informasi lebih jelas dari Pdt. Auru Wanimbo, yang dinyatakan sebagai salah satu Tokoh TPN/OPM di Wilayah Distrik Wunin. Dalam pertemuan WPNews dengan Pdt. Auru Wanimbo, ia agak kaget setelah kami menjelaskan pernyataan Kapolres Jayawijaya pada tanggal 28 Januari 2005 yang diberitakan oleh Suara Pembaharuan itu. Kutipan pernyataan Pjs Kapolres Jayawijaya, Kompol Djaba Bin, yang ketika itu didampingi Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Iptu Setyo Budi: “…Auru Wanimbo, satu dari tujuh anggota TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka) yang belum ditangkap, merupakan komandan Satgas TPN/OPM Papua wilayah Distrik Wunim di Kabupaten Tolikara...”. (Suara Pembaruan, Jumat 28/1/2005). Apa tanggapannya? Pdt Auru Wanimbo dengan tegas membantah pernyataan tersebut. Tokoh Masyarakat Koteka ini menilai dugaan itu sangat keliru sekali. “Dorang tuduh saya sebagai pemimpin TPN/OPM itu salah besar.” tegasnya. “Saya ini tokoh masyarakat adat Tolikara yang sedang berjuang untuk menegakan hak-hak dasar masyarakat adat Koteka yang selama ini kami diintimidasi dan ambil kami punya hak-hak oleh militer Indonesia dan elit politik di kabupaten pemekaran ini. Jadi, tuduhan ini salah alamat,” tuturnya menjelaskan. Pdt. Auru Wanimbo lantas mempertanyakan “Kenapa setiap hari kejadian seperti ini militer selalu salah tuduh orang, sementara militer membiarkan pelaku provokator yang sebenarnya. Kenapa Kepolisian Jayawijaya itu tidak mampu periksa provokator. Ataukah memang militer dalam hal ini Polisi Jayawijaya juga pelakunya sehingga mereka hanya menutup mukanya yang juga sebagai kambing hitam dari kerusuhan Wunin Berdarah ini? Kenapa Kepolisian Jayawijaya tidak mampu periksa Jhon Tabo dan Pdt Timotius Wakur? Dorang ini provokatornya. Jadi, polisi jangan tuduh sembarang tanpa investigasi lebih dulu,” tandas Pdt. Auru Wanimbo.Diceritakan pula kronologisnya. “Pada saat penyerangan dilakukan oleh Manase Telengen yang mengaku diri Kelly Kwalik itu, untuk menghentikan tindakan brutalnya saya telah mengirim surat kepada Menase Telengen agar tidak melanjutkan pembakaran di Wilayah Distrik Wunin sampai tiga kali, terakhirnya pada saat pembakaran di Bolobur dan Keribaga. Tapi surat saya itu tidak dia tanggapi.” Pdt. Auru Wanimbo menuturkan, “Saya lihat bahwa sebenarnya aparat pada saat itu masa bodoh. Saat pertama kali pembakaran Gedung Sekolah dan Kantor Desa di Desa Tingginambut, kemudian ke Distrik Panaga, aparat keamanan tinggal masa bodoh. Padahal pas kejadian itu aparat keamanan sudah tau. Dari sini sudah jelas bahwa pembakaran ini direncanakan dan disepakati oleh militer Indonesia dalam hal ini aparat TNI/POLRI di Jayawijaya bekerja sama beberapa elit politik di Jayawijaya dalam hal ini Kabupaten Tolikara. Jadi, kalo kami dituduh itu kekeliruan yang dilakukan Polres Jayawijaya.” “Saya atas nama rakyat Papua sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Ini bukan tindakan separatis dan tindakan brutal. Konsep tindakan brutal seperti ini kami Dewan Musyawara Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK, Red) tidak pernah lakukan dan itu bukan konsep perjuangan kami. Kami berjuang berdasarkan cinta, kasih dan damai. Kalo kemudian tindakan seperti itu muncul, berarti kita harus bertanya dari mana awal mula munculnya tindakan brutal itu,” tandasnya lagi. Kita sudah tau, kata Pdt Auru Wanimbo, sebenarnya yang brutal dan tidak tau etika penggunaan alat negara itu adalah Militer Indonesia, dalam hal ini BRIMOB yang datang ke Wunin setelah peristiwa pembakaran beberapa gedung dan rumah masyarakat. “Masa Brigda Aguas Kumbia dengan nomor MR. 8105003 menembaknya dari jarak 6 kilometer kepada Bpk Lelewarir Erelak. Penembakan yang dilakukan tanpa ada perlawanan ini adalah pelangaran HAM. Jadi Brigda Agus ini harus dipecat atau dipenjarahkan. Kalau bisa polisi juga mau berani menangkap, memeriksa dan memenjarakan Jhon Tabo dan Timotius Wakur sebagai aktor dari kerusuhan yang mengakibatkan ratusan rumah penduduk, ternak penduduk, puluhan gedung sekolah, rumah sakit dan kantor Desa serta kantor camat yang dibakar itu.” “Saya sama sekali tidak terlibat dalam hal pembakaran ini. Karena saya ini Pemimpin DeMMAK di Kabupaten Tolikara. Kenapa dorang tuduh saya seperti itu berarti mereka sudah sangat keliru,” tutur Pdt. Auru Wanimbo. Dengan bantahan dari Pdt. Auruh Wanimbo ini semakin jelaslah persoalan kasus Wunin Berdarah. Siapa pelakunya dan siapa dibalik kejadian ini? Karena itu, masyarakat berharap kepada Kepolisian Jayawijaya agar jangan gegabah menuduh dan memvonis tokoh-tokoh masyarakat setempat. Lantas, kenapa Kapolres Jayawijaya tidak mau memeriksa kedua elit politik Tolikara: Jhon Tabo dan Pdt Timotius Wakur yang sedang bertikai memperebutkan kursi pimpinan DPRD? Sebab, gara-gara dorang dua sehingga peristiwa berdarah di Wunin ini terjadi. *** [Erimbo Y.] © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|