|
||||||
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
Sejarah Papua Barat
Konflik di Papua ternyata tidak terjadi secara tiba-tiba. Gerakan Papua Merdeka, misalnya berakar pada suatu gerakan Mesianisme yang sudah ada sejak abad XVII. Muridan S Widjoyo, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meneliti hal itu untuk desertasi doktoral di Leiden University. Perbincangan dengan peneliti yang juga aktivis ini dipandu Faisol Riza. Apa topik desertasi Anda? Desertasi doktoral yang sedang saya kerjakan mengenai gerakan rakyat di Indonesia Timur. Sekarang ini konsentrasi saya pada gerakan-gerakan rakyat di Indonesia Timur dalam pengertian yang terbatas, yaitu masyarakat di sekitar Maluku dan Papua mengambil momentum pemberontakan Sultan Tidore pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Desertasi ini akan menunjukkan bahwa gerakan-gerakan rakyat yang ada sekarang ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak abad XVII. Jadi sebetulnya aspek-aspek dasar dari gerakan-gerakan kerakyatan bisa terlihat dari situ. Dari mana minat itu muncul melihat latar belakang Anda sebagai aktivis yang banyak berkecimpung dalam politik kontemporer muktahir, lalu tiba-tiba beralih pada satu sejarah politik yang agak jauh ke belakang? Konflik-konflik yang ada di antara masyarakat sekarang ini mendorong saya untuk melihat bagaimana sebetulnya konfigurasi masyarakat Indonesia Timur pada masa lalu. Apakah Anda menemukan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan bahwa gerakan semacam itu memang ada di masyarakat Papua maupun Maluku? Iya, gerakan itu ternyata sudah berakar. Misalnya gerakan Papua Merdeka, berakar pada suatu gerakan Mesianisme yang sudah ada sejak abad XVII. Anda bisa bayangkan, orang Biak pada abad XVII sudah membuat semacam ekspedisi ke Maluku kemudian mereka melakukan penyerbuan-penyerbuan ke desa-desa terutama mengambil perempuan untuk dijadikan istri. Kemudian mereka menangkap para laki-laki untuk dijadikan budak dan mengambil barang-barang yang didatangkan dari luar negeri, seperti keramik, gong, kain-kain dari India. Memang perdagangan di Maluku pada saat itu sangat hidup. Di sana pusat cengkeh, pala, yang menyuplai seluruh kebutuhan rempah-rempah di dunia. Jadi gerakan-gerakan yang ada sekarang ini sebetulnya bisa dijelaskan dari pengetahuan kita tentang sejarah. Misalnya tentang segregasi Kristen dan Islam pada masa itu. Banyak sekali bukti-bukti bahwa kelompok-kelompok Islam dan Kristen bersatu untuk melawan Belanda pada abad XVII dan XVIII. Begitu juga – sebetulnya – Sultan Nuku dari Tidore yang Islam, didukung oleh orang Halmahera, Seram, Papua yang tidak seluruhnya Islam. Itu menunjukkan adanya semacam common history dari orang Islam dan Kristen bahwa mereka tidak selalu dalam posisi yang segregatif dan bermusuhan. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa konflik yang ada sekarang, yang digambarkan seperti konflik agama, muncul karena memang ada orang yang ingin menjadikannya sebagai konsumsi politik kelompok-kelompok tertentu? Problemnya adalah identitas itu bisa bersifat objektif atau subjektif. Ketika menjadi identitas subjektif seringkali menjadi audiological screen atau sebagai alat yang dipakai untuk melihat apa sebetulnya yang ada di balik pemikiran seseorang ketika dia berbicara tentang ke-Papuaan yang asli atau tentang Islam dan Kristen. Sebenarnya apa yang ada di kepala mereka itu adalah proyek bisnis keamanan saja. Ada proyek-proyek yang memang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik tersendiri di sana. Itu yang harus dibongkar. Begitu juga di Papua, ada masalah separatisme, ada masalah pendatang dan asli, tapi sebetulnya yang ada di belakang itu adalah perebutan sumber daya. Itu yang harus diverifikasi sehingga kita memahami masalah konflik-konflik yang sekarang dan juga konflik-konflik vertikal dan horizontal yang ada di Indonesia Timur. Betul-betul melihat bahwa sumbernya ada pada persoalan ekonomi dan politik. Identitas yang abstrak kadang-kadang membuat kita juga selalu berada dalam kegamangan politik, ekonomi, budaya. Apa kira-kira ciri orang Papua dan Maluku sehingga mereka menyebut O… saya orang Papua atau O… saya orang Maluku? Indonesia adalah sebuah identitas, kalau mau mengambil Indonesia sebagai sebuah identitas. Tapi identitas itu selalu ada hierarkinya, “Saya orang Papua”, “Saya orang Maluku”. Itu identitas. Atau “Saya orang Islam”, “Saya orang Kristen”. Itu juga identitas. Tetapi hal penting yang harus diingat bahwa identitas itu adalah sesuatu yang cair, sesuatu yang bergerak menurut gerak sejarah. Dia berubah bentuk, berubah definisi, meskipun terminologinya sama. Ketika kita berbicara mengenai Indonesia, sebetulnya Indonesia itu terus mengalami perubahan-perubahan. Apakah Indonesia harus NKRI, apakah Indonesia harus sebuah militer, itu semua bergerak menurut pertarungan-pertarungan yang ada di dalam sejarah. Secara umum kita melihat orang selalu bicara identitas itu berdasarkan etnisitas, misalnya orang Batak, orang Papua, orang Jawa atau agama Kristen, Islam dan sebagainya. Ada juga identitas yang berdasarkan ras misalnya Melanisia, Melayu, dan sebagainya. Tapi sebetulnya identitas itu berfungsi sebagai legitimasi, bahwa kita menjadi bagian dari satu komunitas yang lebih besar. Identitas bisa berubah jika identitas itu tidak memberikan suatu kekuatan. Contohnya, orang Suku Dani bisa dengan mudah menyebut diri orang Suku Duga. Karena dia tahu di lingkungan itu, Suku Duga jauh lebih dominan. Begitu juga orang-orang di suatu desa di Papua bisa tiba-tiba berubah dari yang Kristen Protestan bergeser menjadi Kristen Protestan yang lain karena ada kepentingan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh gereja tertentu lalu dia ikut gereja yang lain. Sebetulnya dalam hal ini identitas itu berhubungan erat dengan masalah politik dan ekonomi. Itu yang juga penting. Jadi identitas itu sifatnya cair dan berhubungan erat dengan kepentingan politik ekonomi bagi mereka yang menggunakan identitas itu. Karena identitas itu bukan sesuatu yang given tapi merupakan historical and social constract. Apa yang Anda temukan di Maluku dan Papua? Di Papua misalnya, ketika saya memberi ceramah pada Kongres Dewan Adat Papua, saya bertanya, siapa yang menganggap diri orang Papua? Sejak kapan Anda menjadi orang Irian Jaya, sejak kapan Anda berhenti menjadi orang Irian Jaya dan menjadi orang Papua. Lalu siapa Papua? Apakah Papua yang Kristen, keriting dan hitam? Ternyata menurut riset saya, yang juga saya tunjukkan kepada teman-teman saya di Papua bahwa Papua juga ada yang Islam, yang tidak terlalu keritingnya, juga tidak terlalu hitam. Kemudian semua fakta saya sampaikan kepada orang Papua bahwa elemen-elemen dari identitas itu tidak hanya agama, etnisitas dan ras, tapi juga cita-cita bersama yaitu Papua yang lebih baik. Banyak sekali mereka-mereka yang Papua-nya tidak jelas. Artinya, keritingnya tidak jelas, hitamnya tidak jelas, tapi mereka punya sumbangan yang sangat besar bagi perjuangan Papua yang lebih baik, masa depan Papua yang lebih baik. Misalnya Thoha Al Hamid, Sekjen PDIP Papua. Beliau adalah seorang Al Hamid, yang merupakan turunan Arab dan Islam. Kemudian Sekjen Pemerintahan Adat Papua adalah orang Islam juga. Kemudian kita juga banyak lihat mereka yang melindungi orang-orang Papua adalah orang-orang yang campur aduk antara Manado, Kristen, Islam tapi Batak atau Papua. Apakah mereka akan kita singkirkan dari masa depan Papua yang sekarang ini mau mengutamakan orang Papua saja. Nah di sini identitas ke-Papua-an yang harus selalu didefinisikan kembali untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik. Anda melihat adanya peran pemerintah dan barangkali kepentingan ekonomi dan politik. Menurut riset Anda, sejauh mana mereka mempengaruhi kehidupan orang Papua di masa sekarang dan masa depan? Undang-Undang Otonomi Khusus sudah dibuat dan itu sudah menjadi suatu amanat nasional. MPR RI memutuskan dan semuanya sudah memutuskan di tingkat nasional. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Intelejen Negara (BIN) membuat Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar). Apa motivasi dibelakang itu? Lalu ketika Mendagri Hari Sabarno bilang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sudah final. Dia menggunakan sebuah selubung yang disebut ideologi NKRI yang sebetulnya merupakan bentuk negara tapi dianggap sebagai ideologi bahwa NKRI sudah final. Jadi dia mencoba untuk membangun sebuah topeng besar yaitu NKRI. Apa yang kita pahami di balik itu? Di Irjabar ada Tangguh, ada tambang gas yang luar biasa besarnya. Kemudian Otonomi Khusus (Otsus), itu menyangkut uang triliunan rupiah dari pembagian hasil pendapatan antara Jakarta dan Papua. Uang triliunan itu yang hendak diambil dengan membangun Irjabar. Pada saat yang sama Papua secara politik dipecah. Jadi Jakarta akan lebih merasa yakin kalau Provinsi Papua yang sekarang tidak loyal terhadap kemauan elite-elite Jakarta maka mereka masih punya Irian Jaya Barat. Itu kepentingan pribadi atau kepentingan pemerintah? Problemnya kita ini sering ada oknumisasi. Seluruh karakter pemerintah juga ditentukan oleh policy atau pribadi-pribadi yang sebetulnya menyandang jabatan publik. Kalau bicara Jakarta, pemerintah pusat, itu kita bicara siapa? Depdagri? BIN? Atau Presiden dan menteri-menterinya? Sekarang Yudhoyono misalnya, dia buat Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melaksanakan otonomi khusus secara lebih baik tapi ada resistensi-resistensi misalnya di dalam Depdagri, BIN atau di dalam Lemhanas atau bahkan di level daerah. Jadi pemerintah pusat dan juga kepentingan-kepentingan antarpejabatnya selalu harus kita lihat dengan baik. Ada semacam campur aduk di situ yang membuat masalah menjadi lebih rumit karena sebetulnya percakapan politik antara Jakarta dan Papua itu selalu mengandung uang. Misalnya membawa orang Papua untuk minta pemekaran dengan membawa 315 orang? Itu bukan proyek NKRI. Itu proyek 3 miliar karena dari uang 3 miliar itu bisa dikorupsi sedemikian rupa, ongkos transpornya bisa dikurangi, uang sakunya bisa dikurangi dan segala macam. Selalu ada unsur proyek di dalam itu. *** © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|