Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Isu Kesehatan
Isu Perempuan
Isu Kesukuan
Hukum Adat
Tanah Adat
Kesenian
Isu Terkait
Duka/ Belasungkawa
Isu Umum
Isu Melanesia
Isu Keagamaan
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Isu Kesukuan

Calon Kepala Daerah Harus Buat Kontrak Sosial dengan Dewan Adat Papua
By SP Daily
May 6, 2005, 04:33

 
JAYAPURA - Warga Papua diimbau memberikan pilihannya kepada figur kepala daerah yang memiliki komitmen membangun wilayah tersebut bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Imbauan tersebut diserukan Sekretaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri, di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Politeknik Kesehatan Jayapura, Abepura, Selasa (3/5) pagi.

Seruan tersebut, lanjut dia, sebagai tindak lanjut amanah keputusan sidang Dewan Adat Papua, pada Februari lalu di Manokwari. Keputusan sidang menegaskan masyarakat adat Papua sebagai subyek demokrasi dan subyek pembangunan tiba saatnya untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat adat Papua dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi itu.

Keputusan tersebut, lanjut dia, berpedoman pada Undang-Undang (UU) No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang pelaksanaan pilkada.

Leonard menjelaskan pula, Dewan Adat Papua telah memiliki sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh anak-anak adat untuk menjadi pemimpin di Papua.

Kriteria tersebut, antara lain seorang pemimpin harus takut akan Tuhan dan bermoral, memiliki jati diri sebagai anak adat Papua, mendapat restu dari marga atau suku dimana ia berasal, mengenal dan dikenal masyarakat, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat, dekat pada rakyat yang ditunjukkan melalui kehadirannya pada berbagai pertemuan rakyat, bersedia melakukan kontrak sosial dengan masyarakat adat.

Dewan Adat Papua, lanjut dia, juga memiliki sejumlah konsep kontrak sosial yang ditawarkan kepada para calon pemimpin di Papua.

Isinya antara lain bersedia memperjuangkan penegakkan hak-hak dasar masyarakat adat dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya; memperjuangkan tegakknya supremasi hukum serta penghormatan dan penghargaan terhadap HAM; mendukung komitmen masyarakat adat untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah Sipil yang damai dan berkeadilan; masyarakat adat akan memberikan mosi tidak percaya apabila tidak menjalankan isi kontrak sosial yang sudah disepakati.

Sejumlah anak-anak adat telah datang dan duduk serta berbicara dengan Dewan Adat Papua untuk menyatakan kesiapannya maju dalam proses pilkada mendatang, di antaranya Drs John Ibo, Yorris Raweyai, Drs Dominggus Mandacan, Drs Wasuog Siep, Drs John Gluba Gebze, dan Yohanes Bonay, SH.

Mereka akan maju dalam pilkada Gubernur, sedangkan untuk setiap calon bupati dan wakil bupati di kabupaten diserahkan kepada DAP di kabupaten masing-masing. Dewan Adat Papua juga menyerukan agar anak-anak adat lain yang ingin maju sebagai calon kepala Daerah agar dapat mengambil waktu untuk bertemu, duduk serta berbicara dari hati-ke hati dengan dewan di mana ia berasal supaya akan diakomodir dari marga yang bersangkutan. (Gab/W-5)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece