Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Kekejaman Negara
Operasi Militer
Ancaman/ Terror
Militerisme
Kerjasama Militer
Terorisme Dunia
Mati Misterius
Kejahatan Milisi
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Militerisme

Anggota DPR Minta Kapolda Papua Ditindak
By SP Daily
May 13, 2005, 17:26

 
Sorong, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR dari daerah pemilihan Papua Yorris Raweyai meminta Presiden melalui Kapolri menindak tegas Kapolda Papua dan Aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat serta mahasiswa dalam pengadilan Filep Karma di Abepura, Selasa (10/5).

Yorris menilai tindakan itu sangat melanggar hak asasi manusia. Setiap aparat keamanan terutama kepolisian di Papua seharusnya melindungi masyarakat bukan sebaliknya memukul masyarakat tanpa dialog kemanusiaan.

Hal itu dikemukakan Yorris kepada Pembaruan, Rabu pagi melalui telepon menanggapi situasi yang terjadi Selasa (10/5) di Abepura, Jayapura.

Menurut Yorris, kekerasan seperti itu sudah berkali kali dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil di Papua yang adalah warga negara Indonesia. Setiap warga harus dilindungi dengan baik. Bukan sebaliknya menghadapi masyarakat sebagai musuh.

"Apabila ini tidak diproses secara hukum aparat keamanan terutama kepolisian akan terus bertindak semena-mena dalam menyelesaikan masalah-masalah di Papua dengan pendekatan kekerasan. Seharusnya pemerintah khususnya kepolisian melakukan pendekatan kemanusiaan bukan pendekatan laras bedil," kata Yorris.

Ia meminta kepada komisi Nasional HAM untuk segera turun ke Papua untuk mencari data-data untuk proses penyelesaian masalah Abepura berdarah yang terjadi Selasa kemarin.

"Apabila Komnas HAM tidak menyelesaikan persoalan ini secara baik rakyat Papua akan meneruskan ke komisi HAM PBB karena pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama 42 tahun ini diatas batas kemanusiaan," tandasnya.

Ia juga meminta Kapolda Papua dicopot dari jabatannya karena memberikan komando yang tidak tepat kepada satuan keamanan di lapangan dengan menyelesaikan persoalan melalui kekerasan bukan mengedepankan dialog.

"Kapolda seharusnya menginstruksikan kepada aparat di lapangan supaya semua persoalan diselesaikan dengan dialog. Bukan dengan pentungan dan laras bedil," katanya.

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece