Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Kekejaman Negara
Operasi Militer
Ancaman/ Terror
Militerisme
Kerjasama Militer
Terorisme Dunia
Mati Misterius
Kejahatan Milisi
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Militerisme

Kapolri Didesak Copot Kapolda Papua
By Sinar Harapan
May 15, 2005, 11:12

 
Jayapura, Sinar Harapan 14 mei 2005
Puluhan korban kerusuhan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A, Papua pada Selasa (10/5), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kontras Papua di Jalan Raya Sentani, Padang Bulan, Abepura, Sabtu (14/5) pagi ini. Mereka menuntut Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar mencopot Kapolda Papua, Irjen Doddy Sumantywan HS.

Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Korban 10 Mei Abepura akan menyampaikan tuntutannya itu langsung kepada Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar yang Sabtu (14/5) siang ini dijadwalkan mengunjungi tempat kejadian perkara (TKP) insiden kerusuhan di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A, Papua.

”Kami meminta Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar mencopot Kapolda Papua Irjen Doddy Sumantywan dari jabatannya karena dinilai tidak mampu membina anak buahnya sehingga terjadi tindakan brutal ketika mengatasi para pengunjuk rasa di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada Selasa lalu,” tegas juru bicara Koaliasi Perlindungan Korban 10 Mei Abepura, Henny Lani.

Dia mengatakan, Kapolda Papua Irjen Doddy Sumantywan juga harus diadili. ”Sebagai pimpinan tertinggi Polri di Papua, Irjen Doddy Sumantywan harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa lepas tangan dalam kasus ini,” tandasnya.
Para pengunjuk rasa juga meminta Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar menindak tegas oknum aparat yang terlibat dalam kasus tersebut sesuai proses hukum yang berlaku. Koaliasi Perlindungan Korban 10 Mei terdiri dari LBH Papua, Kontras Papua, Elsam Papua dan Dewan Adat Papua serta SKP Keuskupan Jayapura, LP3AP, sejumlah penasihat hukum dan tokoh agama setempat.

Akibat insiden tersebut Kepala Satuan (Kasat) Samapta Polresta Jayapura, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Novi Pitoy dan Kapolresta Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Moh. Son Ani dicopot dari jabatannya. Sementara itu, sembilan anggota Polresta Jayapura telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) Binsar PH Sitompul, pihaknya telah memeriksa 16 anggota Polresta Jayapura. Dari jumlah itu, sembilan anggota Polri menjadi tersangka di antaranya Brigadir IB, Brigadir AR, Briptu W, Briptu JA, Briptu T, Briptu SL, Bripda SM, Bripda DN dan Bripda AR. Mereka sudah dimasukkan ke sel di Mapolda Papua.

Sedangkan, AKP Novi Pitoy dan Iptu JL dijadwalkan Sabtu (14/5) pagi ini menjalani Sidang Disiplin di Mapolresta Jayapura.

Bentrokan aparat kepolisian dengan massa, Selasa (10/5) siang di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri Jayapura 1A mengakibatkan puluhan orang terluka dan 26 mobil dirusak. Insiden terjadi beberapa saat usai pembacaan tuntutan terhadap Philip Karma dan Yusack Pakage yang didakwa mengoordinasi penaikan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004 lalu. Saksi mata menyebutkan, kerusuhan terjadi ketika terdakwa yang dituntut lima tahun penjara itu hendak keluar dari Pengadilan Negeri Jayapura sekitar pukul 11.00 WIT. Mobil yang mengangkut Philip Karma dan Yusack Pakage diadang massa. (ded)


© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece