|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Jun 15th, 2005 - 20:46:51
|
|
 Isu Keagamaan
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PGGP, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, Dewan Gereja Pentakosta Di Papua, Pendeta Andreas Ayomi, S.Th, Ketua Gereja Kristen Injili Di Papua, Pendeta Lipiyus Biniluk, Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pendeta Herman saud, M.Th. PGGP terpaksa mengambil langkah tersebut karena beberapa Pejabat Indonesia di Port Numbay seperti Drs. M.R. Kambu, M.Si dan Joos I. Renjaan, SH pernah secara terang-terangan memanfaatkan Gereja sebagai tempat Kampanye dengan menjadikan Jemaat/Umat sebagai sasaran kampanye politik. Padahal, Jemaat/Umat yang mereka jadikan "sasaran tembak" itu sebenarnya pergi ke Gereja untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan mereka. Pernyataan "Netralitas" PGGP dalam Pilkada dalam Seruan itu sesungguhnya hanyalah akal bulus para tokoh agama, terutama yang namanya disebutkan diatas, untuk menyembunyikan posisi mereka yang sebenarnya sebagai Antek Kolonial Indonesia. Mereka merasa perlu untuk mengelabui Rakyat Papua karena Pilkada dan OTSUS serta MRP berasal dari, oleh dan untuk Kekuasaan Kolonial Indonesia atas Manusia dan Tanah Papua. Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM dan Pendeta Herman Saud, M.Th adalah Anggota Tim Perancang dan Perumus PP 54 tahun 2004 Tentang MRP, sebuah Majelis Boneka buatan Indonesia yang akan memberi peluang kepada 42 Orang dari 42 Suku Papua untuk, bersama-sama dengan 1 Juta Migran Pendatang, menjajah dan memperkosa hak dan martabat 283 Suku dari total 325 Suku Papua dengan bantuan lembaga social terbesar di Nusantara : Negara Kesatuan Republic Indonesia. Sepak terjang Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM sebagai "Gembala Yang Buas Bagi Domba-dombanya" telah diketahui oleh Rakyat Papua melalui Media Massa, terutama website Rakyat Papua : http://www.melanesianews.org/spm/ . Andil Uskup Jayapura asli Flores itu dalam menebar terror terhadap Mahasiswa/i Papua juga cukup besar. Ketika Mahasiswa/i Muyu di Port Numbay mengutuk tindakannya yang membiarkan Gereja Katolik dipakai oleh ICAKAP, PMKRI dan Joos I. Renyaan dalam rangka kampanye MRP dan Pilkada, Uskup Leo meneror mereka dengan ancaman akan dibunuh. Uskup Jayapura itu memerintahkan anak buahnya bernama Frans Waine untuk mengancam kawan-kawan Muyu supaya segera mencabut Press Release mereka dengan alasan "Otsus dan MRP di Tanah Papua Adalah Harga Mati", dan kalau tidak dicabut maka taruhannya adalah Nyawa mereka. Teror tersebut, yang disampaikan melalui seorang Dosen FISIP Uncen asal Maroke, ternyata dianggap angin lalu dan kawan-kawan Muyu tidak menggubrisnya. Pendeta Lipiyus Biniluk, yang menurut beberapa sumber terpercaya, saat ini bekerja sebagai Agen BIN dan kaki tangan Dr. JP Salossa, M.Si dalam Jaringan Doa Sahabat Papua juga tanpa malu-malu merengek kepada Pemprov Papua supaya ia (dan semua Tokoh Agama di Papua) segera diberi tugas untuk melaksanakan Sosialisasi PP 54 tahun 2004 Tentang MRP. Alasan Biniluk, seperti dilansir sebuah Media Massa Lokal, adalah bahwa Masyarakat Papua lebih dengar Gereja, maka Pemerintah harus memfasilitasi Para Pimpinan Gereja atau Tokoh-tokoh Agama untuk menjelaskan hal-hal penting dalam MRP. Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang disebutkan diatas, kami menyerukan kepada Rakyat Papua untuk tidak termakan tipu muslihat Tokoh Agama seperti seruan PGGP tentang Netralitas mereka dalam Pilkada. Posisi Tokoh Agama dalam PGGP tidak lebih dari gerombolan binatang buas yang haus darah. Mereka juga mengalami kepuasan tersendiri kalau menyaksikan Domba-dombanya disantap habis oleh binatang buas NKRI melalui Otsus dan MRP. Mereka sedang bekerja keras untuk membentuk MRP sebagai sebuah produk hukum yang paling penting dalam Otsus. Tugas kita semua adalah melawan mereka dengan cara bersiap-siap untuk mewujudnyatakan salah satu Resolusi Dewan Adat Papua dalam Konggres II DAP Bulan Februari lalu di Manokwari yaitu Mengembalikan Paket Politik Otsus dan MRP kepada sarangnya di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2005 mendatang. Port Numbay, 15 Juni 2005 Mearfe K. Wendanak Jubir Konsulat AMP Papua © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
