Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Isu Kesehatan
Isu Perempuan
Isu Kesukuan
Isu Terkait
Duka/ Belasungkawa
Isu Umum
Isu Melanesia
Isu Keagamaan
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Isu Keagamaan

Press Release Konsulat AMP Papua: "Netralitas" Gereja Dalam Pilkada Di Papua Hanyalah Akal Bulus Tokoh Agama Untuk Menyembunyikan Posisi Mereka Sebagai Antek Kolonial Indonesia
By AMP Numbay
Jun 15, 2005, 20:43

 
TANGGAL 28 April dan 20 Mei 2005 lalu, Persekutuan Gereja-Gereja Di Papua (PGGP) mengeluarkan Pernyataan Sikap mereka soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Tanah Papua. Mereka menyatakan bersikap Netral dan tidak mendukung Bakal Calon (Balon) siapapun dalam Pilkada nanti.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PGGP, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, Dewan Gereja Pentakosta Di Papua, Pendeta Andreas Ayomi, S.Th, Ketua Gereja Kristen Injili Di Papua, Pendeta Lipiyus Biniluk, Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pendeta Herman saud, M.Th.

PGGP terpaksa mengambil langkah tersebut karena beberapa Pejabat Indonesia di Port Numbay seperti Drs. M.R. Kambu, M.Si dan Joos I. Renjaan, SH pernah secara terang-terangan memanfaatkan Gereja sebagai tempat Kampanye dengan menjadikan Jemaat/Umat sebagai sasaran kampanye politik. Padahal, Jemaat/Umat yang mereka jadikan "sasaran tembak" itu sebenarnya pergi ke Gereja untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan mereka.

Pernyataan "Netralitas" PGGP dalam Pilkada dalam Seruan itu sesungguhnya hanyalah akal bulus para tokoh agama, terutama yang namanya disebutkan diatas, untuk menyembunyikan posisi mereka yang sebenarnya sebagai Antek Kolonial Indonesia. Mereka merasa perlu untuk mengelabui Rakyat Papua karena Pilkada dan OTSUS serta MRP berasal dari, oleh dan untuk Kekuasaan Kolonial Indonesia atas Manusia dan Tanah Papua.

Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM dan Pendeta Herman Saud, M.Th adalah Anggota Tim Perancang dan Perumus PP 54 tahun 2004 Tentang MRP, sebuah Majelis Boneka buatan Indonesia yang akan memberi peluang kepada 42 Orang dari 42 Suku Papua untuk, bersama-sama dengan 1 Juta Migran Pendatang, menjajah dan memperkosa hak dan martabat 283 Suku dari total 325 Suku Papua dengan bantuan lembaga social terbesar di Nusantara : Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Sepak terjang Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM sebagai "Gembala Yang Buas Bagi Domba-dombanya" telah diketahui oleh Rakyat Papua melalui Media Massa, terutama website Rakyat Papua : http://www.melanesianews.org/spm/ .

Andil Uskup Jayapura asli Flores itu dalam menebar terror terhadap Mahasiswa/i Papua juga cukup besar. Ketika Mahasiswa/i Muyu di Port Numbay mengutuk tindakannya yang membiarkan Gereja Katolik dipakai oleh ICAKAP, PMKRI dan Joos I. Renyaan dalam rangka kampanye MRP dan Pilkada, Uskup Leo meneror mereka dengan ancaman akan dibunuh. Uskup Jayapura itu memerintahkan anak buahnya bernama Frans Waine untuk mengancam kawan-kawan Muyu supaya segera mencabut Press Release mereka dengan alasan "Otsus dan MRP di Tanah Papua Adalah Harga Mati", dan kalau tidak dicabut maka taruhannya adalah Nyawa mereka. Teror tersebut, yang disampaikan melalui seorang Dosen FISIP Uncen asal Maroke, ternyata dianggap angin lalu dan kawan-kawan Muyu tidak menggubrisnya.

Pendeta Lipiyus Biniluk, yang menurut beberapa sumber terpercaya, saat ini bekerja sebagai Agen BIN dan kaki tangan Dr. JP Salossa, M.Si dalam Jaringan Doa Sahabat Papua juga tanpa malu-malu merengek kepada Pemprov Papua supaya ia (dan semua Tokoh Agama di Papua) segera diberi tugas untuk melaksanakan Sosialisasi PP 54 tahun 2004 Tentang MRP. Alasan Biniluk, seperti dilansir sebuah Media Massa Lokal, adalah bahwa Masyarakat Papua lebih dengar Gereja, maka Pemerintah harus memfasilitasi Para Pimpinan Gereja atau Tokoh-tokoh Agama untuk menjelaskan hal-hal penting dalam MRP.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang disebutkan diatas, kami menyerukan kepada Rakyat Papua untuk tidak termakan tipu muslihat Tokoh Agama seperti seruan PGGP tentang Netralitas mereka dalam Pilkada. Posisi Tokoh Agama dalam PGGP tidak lebih dari gerombolan binatang buas yang haus darah. Mereka juga mengalami kepuasan tersendiri kalau menyaksikan Domba-dombanya disantap habis oleh binatang buas NKRI melalui Otsus dan MRP. Mereka sedang bekerja keras untuk membentuk MRP sebagai sebuah produk hukum yang paling penting dalam Otsus. Tugas kita semua adalah melawan mereka dengan cara bersiap-siap untuk mewujudnyatakan salah satu Resolusi Dewan Adat Papua dalam Konggres II DAP Bulan Februari lalu di Manokwari yaitu Mengembalikan Paket Politik Otsus dan MRP kepada sarangnya di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2005 mendatang.

Port Numbay, 15 Juni 2005


Mearfe K. Wendanak
Jubir Konsulat AMP Papua

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece