Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Freeport MacMoRan
LNG BP Bintuni
Kegiatan Logging
Pembangunan
Alam Berbicara
Ekologi/ Ekosistem
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Kegiatan Logging

Tuntutan Maksimal buat Pelaku 'Illegal Logging di Papua
By Media Indonesia
Jun 30, 2005, 15:22

 
Jayapura, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Suhartoyo menegaskan penanganan hukum terhadap kasus-kasus illegal logging di Papua tetap mendapat prioritas utama.

Karena itu, menurut dia, tuntutan hukum yang kini disiapkan para jaksa tetap berada langsung di bawah koordinasi dan kendalinya secara terpusat.

"Walaupun sekarang pengusutan terhadap kasus illegal logging seolah tidak terdengar lagi, kami akan terus menindaklanjutinya dengan mempersiapkan tuntutan maksimal. Itu komitmen kami," tegasnya kepada Media di Jayapura kemarin (27/6).

Suhartoyo mengungkapkan, saat ini ada 83 kasus illegal logging hasil kegiatan Operasi Hutan Lestari (OHL) II dan Operasi Matoa II yang digelar instansi terkait.

Dari 16 kasus yang terjadi di wilayah hukum Jayapura, kata dia, seluruhnya sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Di Kabupaten Fak-Fak terdapat empat kasus, satu sudah dilimpahkan ke pengadilan dan tiga lainnya masih dalam proses hukum di tingkat kepolisian. Di Kabupaten Merauke, ada dua kasus, tapi baru satu kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Di Nabire, terdapat tujuh kasus, enam di antaranya sudah masuk tahap persidangan, satu kasus lainnya masih dalam tahap pemberkasan. Di Sorong ada 13 kasus, enam kasus di antaranya berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21), selebihnya masih dalam proses.

Sedangkan di Kabupaten Mimika, masih menurut Suhartoyo, ada 11 kasus dan semuanya dalam proses pemberkasan. Kasus paling banyak di Manokwari, yakni sebanyak 25 kasus, 13 di antaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar BHP Sitompul kepada Media menjelaskan, lewat Operasi Hutan Lestari II, aparat berhasil menangkap 183 tersangka pelaku illegal logging, 14 di antaranya warga negara asing.



© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece