|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
 Kecelakaan
Menurut Sumpeno, upaya pencarian oleh Tim SAR yang diturunkan di bawah Komando Danlanal Merauke Kolonel Hadi Pranoto, belum membuahkan hasil. ''Sampai sekarang hasilnya masih nihil,'' jelasnya. Sumpeno menjelaskan, melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan Minggu malam, maka KM Tri Jaya Abadi dibantu 3 kapal lainnya masing-masing KM Bimas Jaya I, KM Surya Tedja 1 dan KM Tedja 2 bergerak Senin pagi ke TKP untuk melakukan pencarian para korban itu dengan membawa sekitar 20 Tim, termasuk kepala adat Marind. Keempat kapal tersebut, lanjut Sumpeno mencoba untuk membalik dan mengubah posisi kapal nahas itu, namun belum berhasil. ''Mungkin karena posisi kapal itu sudah tertancap ke dalam lumpur ditambah beratnya kapal tersebut karena adanya alat berat di dalam menyulitkan Tim mengubah dan membalikkan posisi kapal itu. Tapi, besok Tim akan terus berupaya melanjutkan pekerjaan ini,'' tandas Sumpeno, yang kini dipercayakan sebagai Humas bagi wartawan. Selain konsentrasi Tim pada KM Digoel yang kini diyakini para korban terjebak dalam kapal tersebut, menurut Sumpeno, Tim juga telah melakukan penyisiran di sekitar TKP. Namun, hasilnya masih nihil. Besar dan kerasnya ombak saat ini, lanjut Sumpeno, merupakan kendala bagi Tim dalam melakukan upaya pencarian korban ini. Kendati hingga hari kelima sejak tenggelammnya kapal itu belum ada tanda-tanda menggembirakan, namun menurut dia, sesuai Peraturan Pemerintah bahwa pencarian itu dilakukan selama 7 hari sejak kejadian itu. ''Jadi efektif pencarian ini akan dilakukan 7 hari sejak tenggelamnya kapal ini. Kalau tidak ada tanda-tanda yang selamat dan meninggal, maka pencarian akan dihentikan. Satu prediksi bahwa selama 7 hari itu, apabila selamat, maka ia sudah bisa menemukan dan memperpanjang hidupnya. Dan kalau ia meninggal maka jesadnya tidak bertahan lagi dan akan tenggelam kembali setelah selama 7 hari itu,'' jelasnya. Berdasarkan itu, menurut Sumpeno, maka pada hari Kamis 14 Juli pencarian itu sudah dapat dihentikan sesuai aturan pemerintah tersebut. ''Tapi kalau ada permintaan dari keluarga korban atau dari pihak perusahaan, maka kami siap memperpenjang pencaharian. Tapi tentunya akan kami mengajukan permohonan ke SAR Nasional di Jakarta dengan ketentuan segala yang ditimbulkan menjadi tanggungan pemohon,'' terangnya. Sementara itu, belum adanya tanda-tanda ditemukannya para korban tersebut membuat para keluarga korban mulai gelisah. Ratusan keluarga korban yang sejak tenggelamnya kapal itu berada di Dermaga, sejak kemarin tak beranjak dari tempat itu. Mereka tetap dengan setia menunggu kabar akan nasib keluarga mereka yang menjadi korban dari nahasnya kapal tersebut. Bahkan, sekitar pukul 16.00 WIT, Dermaga dipenuhi keluarga korban maupun masyarakat, ketika KM Asmat kembali merapat di pelabuhan untuk mengambil BBM. Banyak yang mengira bila kapal yang ikut dalam pencarian itu telah membawa para korban. Namun, hanya datang mengambil BBM. Posko Didirikan Terkait dengan musibah tenggelamnya KM Digoel milik ASDP yang diperkirakan menelan korban ratusan orang itu, Posko Satkorlap mulai didirikan sejak, pagi kemarin yang dikoordinasikan langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Terlepas dari lambatnya Satkolap difungsikan ini, namun Posko yang baru difungsikan pagi kemarin untuk mencatat nama para korban yang dilaporkan oleh keluarga korban. Sejak dibuka pagi kemarin, jumlah yang ditercatat di Posko itu sebanyak 116 orang. Jumlah ini sudah termasuk ABK dan nama yang tercatat dalam manifest. Tapi jumlah tersebut merupakan jumlah sementara, yang telah dilaporkan oleh keluarga yang dinyatakan anggota keluarganya hilang. Dari daftar sementara yang tercatat di Posko itu, tercatat antara umur 10-20 tahun sebanyak 34 orang, 0-5 tahun sebanyak 6 orang, 5-10 tahun sebanyak 2 orang dan sisanya di atas 20 tahun. Sementara itu, muncul juga rekap nama-nama penumpang KMP Digoel yang tidak tercatat di manifest yang jumlahnya telah mencapai 102 orang. Namun, menurut Penjabat Bupati Merauke Tedjo Soprapto, rekap nama-nama itu belum dapat digunakan sebagai patokan. Tapi, data yang akan digunakan resminya yang dikeluarkan oleh Posko. ''Tapi, nantinya kita akan cocokkan data itu, dengan data yang dikumpulkan melalui Posko,'' jelasnya. Selain kata Tedjo Soeprapto, juga akan dilakukan pendataan melalui ketua-ketua RT, sehingga nantinya data jumlah korban yang diperoleh akurat. Kendati Tim masih melakukan upaya pencarian terhadap para korban tenggelamnya KMP Digoel itu, namun sejumlah keluarga yang anggota keluarganya turut dalam musibah ini telah mengumumkan berita duka kepada keluarga-keluarga mereka melalui RRI Merauke, kemarin. Pemerintah Lamban, DPR Gelar Rapat Terbuka Pemerintah dinilai lamban menangani kecelakaan KM Digoel di laut Arafuru. Terbukti hingga saat ini, belum ada kejelasan soal jumlah korban dalam kecelakaan lima hari lalu. Komisi V DPR segera menggelar rapat luar biasa untuk membahas persoalan ini. Anggota komisi V yang terdiri dari Abdullah Azwar Anas (FPKB), Hardi Susilo (FPG), dan Ahmad Mukowang (PPP) kemarin memberikan keterangan kepada wartawan di gedung DPR.''Karena sekarang DPR reses, terpaksa kami akan menggelar rapat luar biasa. Kami akan panggil Direksi ASDP (Angkatan Sungai, Danau, dan Penyeberangan),'' kata Abdullah Azwar Anas. Sesuai tata tertib DPR, rapat luar biasa bisa digelar oleh DPR jika terjadi sesuatu yang sifatnya darurat dan mendesak. ''Ini musibah, sifatnya mendesak. Tidak mungkin kami menunggu rapat sampai masa reses habis, 15 Agustus nanti,'' ujar Azwar Anas. Senada dengan Azwar, Ahmad Mukowang menyebutkan perhatian pemerintah sangat kurang dalam menangani musibah ini. Dalam lima hari, belum ada data yang valid soal jumlah penumpang yang menjadi korban maupun yang selamat. ''Pemerintah tidak terlihat serius. Kami sangat prihatin,'' katanya. Kecelakaan ini juga semakin menunjukkan carut marutnya sektor transportasi di Indonesia. Mulai dari pesawat, kapal, hingga kereta api. Semuanya, kata Ahmad amburadul. ''Pemerintah telah gagal tingkatkan percepatan performance transportasi, terutama soal keamanan dan pelayanan,'' tuturnya. Selain itu, kinerja komisi nasional kesehatan transportasi (KNKT) juga dipertanyakan oleh komisi V. Dalam pengamatan komisi V, kondisi kapal-kapal yang berlayar banyak yang sudah tidak layak. ''Harusnya ada pembatasan atau aturan yang tegas soal izin berlayar,'' kata Hardi Susilo. Selama ini, lanjut Hardi, pemerintah dalam mengembangkan sistem transportasi memakai sistem land based. Bukan archipelago ocean base. ''Padahal kalau kita mengaku sebagai negara kepualauan, harusnya memakai archipelago ocean based,'' katanya.(ulo/jpnn) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
