|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
 Sejarah Papua Barat
Sudah dipaksakan di kolom anda minggu ini (Pemilihan Lokal dan Politik Papua, 11 Juli, 2005) bahwa karena sebagian besar orang Papua Barat mengambil bagian di pemilihan umum pada 2004, oleh karena itu mengambil bagian di referendum. Penulis juga menegaskan bahwa mereka mengambil bagian di referendum eksternal, dikenal sebagai Pepera (Perbuatan Free Choice yang apa yang dinamakan) yang terjadi pada 1969. Mereka tidak membantahkan fakta bahwa hanya 1000 orang Papua mengambil bagian di Pepera tetapi menyatakan itu karena hasil digesahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Indonesia dibenarkan dalam "mengandalkan hasil Pepera" untuk klaimnya bahwa Papua Barat adalah sebagian sah Republik Indonesia. Pertama, untuk mempersamakan pemilihan umum dengan referendum memperlihatkan kedangkalan analisa ini.Pemilihan tentang memilih wakil partai politik berbeda yang ada di Indonesia hari ini terdiri atas hampir lima puluh partai. Sedangkan referendum adalah kesempatan bagi pemilih untuk pilih antara dua atau lebih pilihan, dan pendapat sering menyeberang batas partai. Entah atau tidak mendiami mengambil bagian di pemilihan menghubungkan tak hanya ke membuat pilihan mengenai program partai tetapi juga mungkin ditimbulkan oleh ketakutan atau kegelisahan bahwa dengan tidak mengambil bagian, mereka bisa menghadapi tuduhan separatism atau penghasutan. Peristiwa baru saja di Papua Barat , seperti operasi militer sedang berlangsung di daerah Dataran Tinggi tengah Punjak Jaya, yang memaksa ribuan orang desa untuk mengambil tempat perlindungan di hutan, meninggalkan rumah dan kebun mereka, mengusulkan agar ketakutan yang berwewenang masih memainkan peran di keputusan orang tentang mengambil bagian di peristiwa politik. Sejak Indonesia sudah masuk era politik baru yang penting di hak-hak demokratis yang mana dikenali sebagai salah satu hak-hak dasar penduduk, aneh bahwa seseorang yang mengira untuk mempunyai keahlian untuk memegang tentang urusan politik lalai mengaku bahwa Perbuatan Free Choice yang diadakan oleh yang berwewenang Indonesia pada era Soeharto adalah apa saja tetapi demokratis Pada saat pepera, penduduk Papua ditaksir menjadi sedikit di atas 800.000, saat itu namun tak seorang pun membantahkan fakta hanya seribu orang itu (untuk menjadi tepat, 1.022), tidak meratakan satu persen dari penduduk, mengambil bagian di pepera itu.Pemilihan diadakan mengikuti Persetujuan New York 1962 yang ditutup sebagai hasil intervensi dari Washington yang takut bahwa Indonesia, di bawah Presiden Sukarno, pihak dan dekat blok Uni Soviet. Persetujuan ditutup di antara Indonesia dan Belanda, tanpa partisipasi atau konsultasi dengan Bangsa Papua. Akibat desakan Belanda, memasukkan klausul yang memperhitungkan Perbuatan dalam enam tahun yang sebaiknya diadakan sesuai "latihan internasional" ini pasti hanya pelit satu hal, yaitu asas "one men One vote". Persoalan Papua Barat dibicarakan di Rumah Tuhan Desember yang lalu. Pada kesempatan itu, Uskup Oxford meminta kepada pemerintah Inggris pandangannya tentang penentuan Free Choice yang sudah tergambarnya sebagai menjadi kesempatan ketika seribu wakil "terpaksa ke dalam menyatakan untuk dimasukkannya di Indonesia". Menjawab bagi pemerintah, kata Baroness Symons: "Dia adalah sebelah kanan untuk mengatakan bahwa ada 1.000 orang wakil yang dipilih dengan seksama dan mereka sebagian besar terpaksa ke dalam menyatakan untuk dimasukkannya di Indonesia". Sesuatu hampir tidak bisa mengabaikan pemandangan Pemerintah Inggris, yang diberitahukan di forum politik negara yang paling tinggi. Sewaktu kami tahu di sini di UK, pemerintah Inggris secara akrab terjadi masalah di Papua Barat,paling tidak karena perusahaan utama Inggris, BP, sudah memutuskan menanam investasi dalam eksploitasi cadangan gas alam Papua Barat . Sedangkan mencoba memajukan investasi ini, pemerintah tidak menahan diri dari mengakui bahwa cara di yang wilayah dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan serius dicacati. Papua Barat sekarang sudah secara resmi bagian Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun, atau lebih lebih panjang lagi jika anda termasuk keenam tahun yang mengikuti penarikan Belanda pada 1963, masih pengertian keluhan masih dalam. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Papua Barat terakhir Desember, sesudah pelantikannya dan sesudah mengatakan bahwa pemecahan konflik di Papua Barat adalah "salah satu prioritas tertingginya", pemimpin semua gereja di sana memutuskan memboikot kunjungan. Hingga yang kami tahu, selama hari-hari era Soeharto yang paling jelek pun melakukan hal seperti itu pernah terjadi. Tak seorang pun sebaiknya salah mengabaikan pemandangan gereja di Papua Barat yang selalu memainkan tugas menonjol dan sudah selalu bertindak di kepentingan terbaik penduduk Kristen. Ada banyak masalah serius di Papua Barat , paling tidak kebingungan yang ditimbulkan oleh keputusan pemerintah terlebih dulu untuk memperlihatkan Otonomi Khusus , dan lalu untuk membelah wilayah ke dalam tiga atau barangkali ke dalam lima provinsi pun. Tuduhan sedang dibuat bahwa uang yang dimaksudkan karena mengalirkan administrasi otonomi Khusus terbiasa dengan perlindungan biaya operasi militer terus-menerus. Ada juga keprihatinan bahwa membanjirnya terus migran dari bagian Indonesia lain mengubah Orang Papua menjadi minoritas di tanah air mereka sendiri. Di beberapa kota utama seperti Jayapura, ini sudah benar.Mungkin benar bahwa peristiwa di Papua Barat terlalu jarang sekali dilaporkan dan di ekspos di media nasional Indonesia yang barangkali menerangkan transaksi luar biasa salah mengerti tentang kondisi di sana. Kami hanya bisa berharap bahwa ini dengan cepat akan diperbaiki.khusus, komentator sebaiknya memainkan perhatian yang lebih seksama sampai peristiwa di 1960 yang membohong di sumber keluhan orang Papua.Barat Penulis adalah pendiri Kampanye Hak-hak kemanusian Indonesia, yang dimulai sejak 1973. © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
