|
||||||
Update
Terakhir: Aug 1st, 2005 - 05:31:48
|
|
Kerjasama Militer
Tatap Muka diadakan dengan tujuan utama menjaring aspirasi, terutama keluhan-keluhan Rakyat Papua terhadap Otsus yang dalam penerapannya justru menguntungkan pejabat dan migran pendatang. Keluhan-keluhan Rakyat Papua akan dijadikan masukan yang berharga untuk dicarikan solusinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua DPRD Kabupaten Supiori Otto Albert Msen yang hadir memenuhi Strategi Danrem 173/PVB saat itu sangat mengharapkan agar pertemuan seperti ini dijadikan agenda rutin. "Pertemuan yang melibatkan semua komponen seperti ini hendaknya dijadikan agenda rutin sebab melalui pertemuan seperti ini, komunikasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Aparat Militer dan Masyarakat bisa terjalin baik." Kata Msen. Hal senada juga diungkapkan oleh Max Mansawan, Ketua KNPI Biak Numfor. Menurut Mansawan, ia sangat bahagia atas penyelenggaran tatap muka yang diprakarsai oleh Danrem 173/PVB karena ia menilai bahwa komunikasi yang baik antara semua komponen bangsa hanya akan terjalin melalui kegiatan seperti ini. Dalam tatap muka itu Danrem 173/PVB Kol. Inf. Erfi Triassunu secara terbuka mengatakan bahwa bahwa kegiatan seperti ini merupakan perwujudan dari tugas pembinaan teritorial yang menjadi tanggungjawab Korem 173/PVB. Kontras dengan berbagai pernyataan pro Indonesia yang terungkap dalam pertemuan tersebut, seorang Tokoh Adat Biak yang ditemui SMPNews Rumsram menyatakan kekecewaannya. "Mereka yang ikut pertemuan tersebut dijebak oleh Danrem 173/PVB. Tujuan Danrem jelas, mau menggagalkan A-15 di Biak Numfor yang merupakan harga mati. Lagi pula, mereka yang bicara banyak dalam pertemuan tersebut lalu diwawancarai oleh wartawan, saat ini dikenal sebagai kelompok penjilat. Mereka seenaknya mengatasnamakan Masyarakat Adat Biak Numfor untuk kepentingan kolonial," ujarnya berapi-api. Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun SPMNews Rumsram, kegiatan tersebut diadakan untuk mempengaruhi Rakyat Papua di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori agar mereka tidak mengembalikan Otsus sesuai A-15 langsung dibawah Komando Dewan Adat Papua, tetapi mencari solusi pemecahannya dalam konteks Indonesia.(RuMsRaM) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|