Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Gerilya
Dukungan Dunia
Usaha Diplomasi
Dialog Politik
Demo/ Protes
Petisi/ Surat
Gugat Pepera 69
Penegakan Hukum
Kisah Perjuangan
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Gugat Pepera 69

PERNYATAAN SIKAP TPN/OPM MARKAS PERWOMI BIAK
By SPM Biak
Aug 2, 2005, 10:50

 
Untuk menanggapi persoalan West Papua yang saat ini maka pihak OPM Markas perwomi Biak menyatakan pers releasenya.

Biak SPMNews- Pers release yang disampaikan itu antara lain : Persoalan West papua itu bukan persoalan Otonomi khusus tetapi persoalan Self Determination rights. Dimana hak itu dimanipulasi oleh Indonesia. Dan Amerika mempunyai tanggung jawab dimana pada tahun 1962 telah memfasilitasi Indonesia, belanda dalam suatu perundingan international yang dikenal New York Agreement 1962 tentang persoalan West Papua.

Bangsa West Papua merupakan korban dari kepentingan perjanjian tersebut dimana bangsa West Papua tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut.

Indonesia tidak melaksanakan pasal referendum secara baik sesuai dengan norma International.

Sejak tahun 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 rakyat West papua dibawah moncong Senjata penjajah Indonesia dipaksa dan dimanipulasi bergabung dengan Indonesia.

Bukti kuatnya adalah OPM dimana pada tahun 1965 hingga saat ini terus memprotes kependudukan Indonesia itu kepada International ( PBB) bahkan pada tahun 1965-hingga 1969 Bangsa West Papua mencul untuk memprotes keberadaan Indonesia di West Papua tidak sesuai dengan aturan main international itu.

Suara OPM tidak didengar oleh PBB sehingga PBB mengabaikan perjuangan HAM yang diperjuangakan OPM. Hingga saat ini OPM masih ada dan eksis. Sehingga persoalan West Papua itu adalah persoalan International sehingga Amerika mesti memainkan peranannya lagi untuk mereviuew pelaksanaan New Agreement 1962 itu.

Untuk itu menstinya adanya dialog International yang melibatkan Perwakilan West Papua, Belanda, Indonesia, Amerika dan bahkan PBB. Untuk mencari solusi persoalan self determination rights untuk Papua.

Untuk Otsus bukan merupakan pesoalan dasar politik bangsa West Papua.

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece