Aksi Tumpas GAM dan OPM : Rasisme

JAYAPURA-Sekretaris Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP), S Fadal Alhamid kembali menegaskan bahwa kegiatan 15 Agustus 2005 nanti, pihaknya hanya melakukan aksi damai dengan agenda pengembalian Otonomi Khusus (Otsus) kepada pemerintah pusat disertai peyampaian aspirasi di masing-masing gedung DPRD dan DPRP. Artinya, tidak ada aksi-aksi lain seperti dengan isu yang berkembang saat ini.

Soal adanya rencana kegiatan tanggal 5, 6, dan 8 Agustus di Jayapura terkait dengan pengembalian Otsus tersebut, Fadal mengatakan pihaknya tentu akan selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. "Saya kira segala kegiatan yang kami lakukan sebelumnya pasti dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, sehingga tetap berjalan dengan baik. Soal tempat terngantung dari kesepakatan dengan pihak kepolisian tapi kami masih akan melakukan pertemuan selanjutnya," katanya kepada Cenderawasih Pos saat dihubungi lewat telepon, Selasa (2/8) kemarin.

Hal yang sama dikatakan oleh Sekretaris Umum DAP, Leonard Imbiri bahwa kegiatan yang dilakukan 9 Agustus 2005 hanya perayaan hari bangsa pribumi secara Internasional di seluruh Tanah Papua. "Tanggal 9 nanti tidak ada kegiatan lain, namun itu adalah hari peringatan bangsa pribumi secara Internasional, dan di Papua juga akan dilakukan. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang lain dilakukan," katanya.

Sementara pada tanggal 15 Agustus 2005 adalah pegembalian Otsus kepada pemerintah pusat karena dinilai kurang berhasil dan tidak diberikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. "Saya sesuai dengan hasil keputusan sidang III DAP di Manokwari 2 Februari, bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tetap akan dikembalikan apabilah tidak berhasil. Dan kami melihat implementasinya di pemerintah daerah kurang berjalan dengan baik, dan pemerintah pusat sendiri tidak memberikan sepenuhnya," katanya.

Pemuka Adat di Sentani Bertemu

Sementara itu untuk, menyikapi beredarnya isu yang berkembang ditengah masyarakat mengenai akan terjadinya gejolak di seputaran Sentani, Abe, dan sekitarnya 15 Agustus nanti, maka kemarin di Sentani telah dilakukan pertemuan pemuda adat. Pertemuan yang diprkarasi Kepala Distrik Sentani Drs Cris K Tokoro Msi menghaadirkan beberapa Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, Ondofolo, pejabat-pejabat daerah setempat, Danramil Sentani Kapten Suwandi, Kapolres Jayapura yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Robert Djari, serta Kapolres Jayawijaya AKBP Robert Jhonso. Acara ini dilakukan pukul 04.00 WIT di Pendopo Keluarga Elau Yahim Sentani dengan membahas isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat mengenai kedatangan Sekjend PBB ke Tanah Papua.

Dalam arahan yang diberikan oleh Kepala Distrik Sentani dan Danramil Sentani mengatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban kota Sentani adalah tanggung jawab bersama, dan mengenai orasi yang kemungkinan terjadi hendaklah kita kaji bersama untung rugi yang didapat agar tidak merugikan masyarakat lain. Karena isu-isu yang tidak jelas dapat saja dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kerusuhan.

Wakapolres Kompol Robert Djari menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan tanggapan mengenai situasi dan kondisi terakhir yang ada di Sentani serta upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Kepolisian menyangkut kabar yang merebak di masyarakat. Wakapolres juga menyampaikan pesan dari Kapolri kepada Kapolda tentang tentang Petugas Pengaman Desa atau Pam Swakarsa bahwa petugas semacam ini tidak diperbolehkan bila tidak mendapat izin dari Polri atau Kepolisian setempat, juga mengenai kedatangan Sekjend PBB ke Tanah Papua adalah tidak benar."Kami tidak pernah menerima laporan mengenai kedatangan Sekjen PBB ke Papua dan kami sudah mengecek tentang berita tersebut dan memang benar kalau berita itu hanya sekedar isu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan situasi keamanan di Kota Sentani dan sekitarnya. "Sekali lagi saya tegaskan bahwa berita itu tidak benar," katanya.

"Saya juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang tidak bertangungjawab dengan menyebarkan pemberitaan yang tidak jelas dan apabila masih ragu, silakan menanyakan langsung ke Kepolisian setempat," sambungnya lagi

Diakhir acara Kapolres Jayawijaya AKBP Robert Jhonso juga sempat menyampaikan pesan dari Kapolda Papua yang melarang diadakannya orasi 15 Agustus nanti.

Robert Jhonso juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondisi dan situasi daerahnya masing-masing agar tidak terpengaruh pihak ketiga yang memanfaatkan situasi."Dan menjadi tugas dari tetua adat atau suku untuk menyampaikan pemahaman ini kepada masyarakat sekitarnya," sesuai tuturannya. (ito/cr-138)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page

Email this article

Printer friendly page