|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Aug 6th, 2005 - 08:05:28
|
|
 Kerjasama Militer
Para tokoh Adat Port Numbay ini juga minta agar DAP tidak mempolitisir kegiatan itu, sehingga masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang meresahkan. Mereka juga berharap agar kegiatan itu tidak melenceng dari esensi yang sebenarnya yakni mempertanyakan pelaksanaan Otsus di Papua yang dianggap belum menyentuh kehidupan rakyat Papua, serta tidak memanfaatkannya untuk menyuarakan aspirasi `M` (merdeka) karena hal itu bukan tugas DAP terjun ke masalah politik. " Kita harus paham bahwa Otsus itu kan yang buat orang Papua sendiri yang kemudian disahkan oleh pemerintah Pusat, jadi kenapa harus dikembalikan. Seharusnya yang dipermasalahkan adalah para pejabat, baik di pusat maupun di daerah yang menyelewengkan dana otsus. Itu yang harus diadili sesuai hukum," ungkap Ondoafi Waena Ramses Ohee kepada wartawan usai bertemu Kapolresta Jayapura, Jumat (5/8) kemarin. Selanjutnya ia menyatakan bahwa pernyataan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemerintah pusat serius dan konsekwen terhadap Otsus di Papua, perlu didukung. Karena Otsus menurutnya merupakan wujud payung kebhinekaan tunggal Ika dalam wadah NKRI untuk menuju Papua baru yang lebih adil jujur dan sejahtera. "Rakyat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia. Tapi tentu dalam implementasi Otsus ada yang belum benar, sehingga perlu evaluasi. Kalau ada pejabat yang korups ya diadili. Dan ini perlu diawasi agar bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat dampai di lapisan terbawah. Itu pesan kami sebagai orang adat," tuturnya ramah. Soal beredarnya selebaran berisi isu-isu meresahkan, Ramses meminta kepada masyarakat di Papua khusunya di wilayah Kota Jayapura untuk tetap tenang. Ia juga berharap bagi para penyelenggara kegiatan 15 Agustus nanti tetap menghormati aturan hukum. " Kalau pak Kapolda ijinkan ya laksanakan dengan baik, tapi kalau tidak tentu ada alasan kenapa seperti itu. Masyarakat jangan terprovokasi," ucapnya ramah. Hal senada juga diutarakan Ondoafi Tobati Enggros Herman Hamadi. Ia berharap agar aparat keamanan tetap menjalankan tugasnya melakukan pengamanan kepada rakyat. Meskipun ada kekhawatiran kegiatan 15 Agustus nanti akan terjadi benturan, namun ia yakin hal itu tak akan terjadi. "Kegiatan itu hanya untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kekecewaan mereka, bahwa Otsus belum dirasakan dan itu bukan cuma di Jayapura tapi seluruh Papua. Tentu kami tak bisa melarang, namun mudah-mudahan aman serta masyarakat bersama polisi sama-sama menjaga keamanan," ujarnya. Di sisi lain, tokoh pemuda dari Nafri, Marfin Tjoe yang ikut dalam pertemuan kemarin bahkan dengan tegas minta agar DAP tak mempolitisir kegiatan 15 Agustus untuk kegiatan politik. Pasalnya masalah itu sudah menjadi tugas Presidium Dewan Papua (PDP) yang dipercaya rakyat Papua. " Saya harapkan DAP bisa melihat masalah Otsus secara proporsional dan jangabn dicampur adukkan dengan masalah politik apalagi soal `M` karena itu sudah tugas PDP bukan DAP," tandasnya. Ia juga tak setuju jika dalam kegiatan 15 Agustus nanti diikutkannya simbol-simbol di luar aturan hukum dan menyinggung keutuhan NKRI seperti bendera bintang kejora. Sehingga aspirasi rakyat nanti tetap terfokus pada masalah Otsus. Dalam kesempatan itu juga, Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw mengatakan bahwa untuk pengamanan kegiatan 15 Agustus nanti, pihaknya telah mempersiapkan dua pertiga kekuatan yakni sekitar 800 personil dari Polresta Jayapura ditambah kekuatan dari Polda, Brimob dan back up dari unsur TNI. Pengamanan juga akan dilakukan di sejumlah obyek vital seperti DPRP, DPRD Kota Jayapura, Kantor Gubernur, LP Abepura, Pengadilan Negeri, markas-markas komando hingga kantor pelayanan publik lainnya. Ploting personil juga telah dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya gejolak. " Untuk pengamanan itu kami saat ini melaksanakan Operasi Mabruk 2005 sesuai arahan Kapolda Papua. Dan latihan-latihan pengendalian massa juga sudah kita intensifkan sesuai protap mulai dari negosiator melibatkan Polwan hingga satuan dalmas. Yang jelas kita siap sebagai wujud pelayanan kita kepada masyarakat," jelasnya. Meski mengaku tetap mengedepankan upaya persuasif, namun menyinggung soal kemungkinan disertakannya bendera bintang kejora dalam acara tersebit, Kapolresta secara tegas mengatakan akan melakukan penindakan hukum. Alasannya, secara jelas hal itu telah dilarang karena melanggar aturan hukum yang berlaku. " Larangan itu tetap berlaku. Silakan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara damai, kami akan layani dan memfasilitasi untuk kelancaran dan pengamanan tapi kalau menyimpang, akan kami tindak tegas," tandasnya. Mengenai pertemuannya dengan para tokoh adat, masyarakat dan pemuda di wilayah Port Numbay itu, Kapolresta dengan nada diplomatis mengatakan sebagai pejabat baru ia ingin silaturahmi dan mengenal lebih dekat para tetua adat yang dianggapnya sebagai orang tua. " Sebagai orang baru tentu saya harus mengenal apalagi mereka saya anggap sebagai orang tua yang suaranya sangat didengar orang masyarakat. Tak ada yang khusus cuma mengajak untuk saling kerjasama dan saling mendukung dalam menciptakan kamtibmas khususna di Kota Jayapura. Dan saya pikir sudah menjadi keinginan kita bersama agar Kota Jayapura sesuai mottonya menjadi Kota Beriman," paparnya. Seperti diketahui, hadir dalam pertemuan Jumat (5/8) kemarin di ruang Kapolresta Jayapura itu adalah, Ondoafi Waena Ramses Ohee, Ondoafi Tobati Enggros Herman Hamadi, Ondoafi Kayu Pulau Gaspar Sibi, dan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda dari Nafri, seperti Isay Wamiau, Yeheskia Wamiau, Seth S. Awinero dan Marfin Tjoe.(sh) © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
