Isu Kesukuan
Masyarakat Pedalaman Papua Bentuk Polisi Adat
By Tempo
Aug 6, 2005, 13:02
|
|
TEMPO Interaktif, Jayapura:Kepala Polda Papua, Irjen Pol Doddy Sumantyawan H.S. mengakui telah ada pengerahan massa dari masyarakat pedalaman Jayapura, seperti di wilayah Bonggo, Nimbokrang, dan Kemtuk Gresik.
Selain itu telah ada perekrutan ratusan warga sipil orang di wilayah Kabupaten Jayapura, Keerom dan Serui untuk menjadi Polisi Adat menjelang 15 Agustus. “Saya harap semua itu dihentikan,” katanya kepada wartawan, Sabtu (6/8).
Rencananya pada 15 Agustus akan terjadi pengerahan massa secara besar-besaran dari masyarakat Papua itu untuk mengembalikan otonomi khusus kepada pemerintah pusat. Para pemimpin kempok agama, seperti Uskup Jayapura, Leo L Labaladjar OFM, Ketua MUI Papua H. Hussein Dg. Zubeir, Ketua Sinode GKI di tanah Papua Herman Saud, Sekretaris Budhayana Indonesia Provinsi Papua Pandita Arya Bodhi Jasmani, Ketua Parisadha Hindu Dharma Provinsi Papua I Wayan Sudha, menyerukan kepada seluruh umat di Papua agar tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang dan tetap menjadikan Papua sebagai zona damai.
“Jangan terprovokasi dengan isu pengerahan massa secara besar-besaran pada 15 Agustus nanti,” kata Direktur Sekretariat Keadilan Sejahtera (SKP) Keuskupan Jayapura.
Mereka menilai aspirasi pengembalian Otsus oleh Dewan Adat Papua, dan konsentrasi massa di Jayapura hanya aspirasi biasa yang merupakan kebebasan berpendapat di muka umum yang juga telah diatur dalam UUD 1945.
“Isu tentang 15 Agustus masyarakat Papua ingin merdeka adalah salah besar. Jangan terpancing,” kata Herman Saud menambahkan. Masyarakat Papua, lanjutnya, harus memakai hati nurani dan akal sehat untuk menilai kabar burung yang banyak beredar saat ini. Lita Oetomo
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
