Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Gerilya
Dukungan Dunia
Usaha Diplomasi
Dialog Politik
Demo/ Protes
Petisi/ Surat
Gugat Pepera 69
Penegakan Hukum
Kisah Perjuangan
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi



WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Dialog Politik

DAP Inginkan Ada Pengakuan, Dari Peringatan Hari Pribumi Sedunia di Pendopo Alm.Theys
By Cepos
Aug 10, 2005, 00:03

 
SENTANI-Peringatan Hari Pribumi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9/8, kemarin dipusatkan di Pendopo Kediaman Alm Theys H Uluay. Acara yang sempat diindikasikan berkaitan isu pengembalian Otsus tanggal 15/8 nanti ternyata salah besar.

Acara peringatan Hari Pribumi sedunia yang rencananya akan dilangsungkan di Lapangan Trikora Abepura, kemarin terpaksa dirubah secara mendadak dikarenakan lapangan tersebut dikatakan oleh Kepala Distrik Abepura akan dilakukan latihan Paskibra menjelang HUT RI.

Kemudian acara dialihkan ke Pendopo kediaman Alm.Theys H Eluay di Jl Bis tir Pos Sentani. Peringatan hari Pribumi sedunia dimulai pukul 10.00 wit diisi ibadah bersama yang dihadiri Ketua LMA Mandpa Korkorus Yaboi Senbut sekaligus sebagai penanggung jawab acara, Sekertaris DAP Frans Imbiri, Ketua Pemerintah Adat Sentani, juga Tokoh dan masyarakat Adat se-Jayapura.

Dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Polres Jayapura menurunkan sekitar 400 personel gabungan.

Dalam ceramahnya Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri mengatakan, bahwa selama ini masyarakat kita (Papua) dalam menyalurkan aspirasinya telah dibatasi oleh pemerintah, baik lokal maupun pusat. Bahkan menurut catatan, negara luar pun turut andil di dalamnya. "Sehingga tujuan kami berkumpul disini adalah selain memperingati Hari Pribumi Sedunia, kami ingin membangun solidaritas bersama, menyatukan visi untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini belum diakui," jelasnya.

"Bahkan dalam satu dekade dari tahun 1999 hingga 2004 Undang-undang mengenai pelanggaran HAM di atas Tanah Papua masih belum diratifikasi. Kami selaku Dewan Adat Papua akan terus memeperjuangkan hak-hak kami yang selama ini ditindas.

Kami juga meminta harus ada pengakuan dari NKRI, Belanda, AS, dan juga dari PBB bahwa dalam kurun waktu 40 tahun di atas Tanah Papua ini telah terjadi teror, intimidasi, dan juga pembantaian. Disini kami ingin mempertanyakan pertanggung jawaban hal tersebut kepada Pemerintah pusat dan juga Negara luar yang ikut terlibat," tegasnya.

Disamping itu lanjutnya, pihaknya juga akan terus memperjuangkan dan meneriakkan hak atas tanah, hak berpolitik, dan hak untuk hidup yang selama ini selah-olah ditiadakan. "Saya mewakili DAP juga meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk secara aktif memberi ruang yang cukup dan tidak membatasi upaya-upaya dari rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan hak-haknya yang diwujudkan tidak secara konferensi akan tetapi perilaku dari aparat TNI dan Polri,"katanya.

Di akhir acara Sekertaris DAP menghimbau kepada masyarakat Papua untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat secara damai. Selain itu, berpesan kepada masyarakat Papua agar berhati-hati terhadap orang yang ingin memecah belah dan menghancurkan apa yang menjadi tujuan masyarakat selama ini. Acara ini kemudian ditutup dengan penaburan bunga serta doa bersama pukul 13.41wit di makam Almarhum Theys H.Eluay.(cr-138)

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Top of Page Email this article 
Printer friendly page

 

     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece